<strong style="font-style: italic;">Di atas peta, Provinsi Banten tampak diapit dua lautan: Samudra Hindia di selatan dan Laut Jawa di utara. Potensi perikanannya besar, bahkan menjanjikan. Namun di lapangan, wajah nelayan justru muram. Ruang tangkap makin sempit, tersedot proyek pembangunan lintas sektor, sementara harga BBM hingga akses jaminan sosial tak selalu berpihak pada mereka. Di tengah tekanan itu, Gubernur Banten Andra Soni mengulurkan tangan—menawarkan dialog, meminta masukan realistis, dan menjanjikan solusi bertahap. Pertanyaannya, sanggupkah langkah politik itu menjawab problem klasik pesisir?</strong>

<strong>Potensi dan Kenyataan</strong>

Banten seolah diberkahi. Dua laut dengan karakter berbeda menjadi ladang penghidupan puluhan ribu nelayan. Di utara, Laut Jawa memberi peluang tangkapan ikan pelagis kecil. Sementara di selatan, Samudra Hindia menawarkan jenis ikan bernilai ekonomis tinggi. Namun, potensi besar itu sering kali tak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Area tangkap semakin sempit, banyak wilayah laut tumpang tindih dengan proyek pembangunan,” keluh salah satu pengurus HNSI kabupaten yang hadir dalam pertemuan di Gedung Negara Provinsi Banten, Kamis (11/9/2025).

<strong>Suara Nelayan Mengalir ke Gedung Negara</strong>

Audiensi yang dipimpin Ketua DPD HNSI Provinsi Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani, berlangsung hangat. Neneng datang bersama enam DPC HNSI dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, serta Kota Serang dan Cilegon. Mereka membawa daftar panjang keluhan: mulai dari sulitnya mengakses BBM subsidi, menurunnya hasil tangkapan, hingga belum optimalnya perlindungan sosial bagi nelayan.

“Kami ingin pemerintah daerah mendengar langsung suara nelayan, bukan hanya angka-angka di atas kertas,” ujar Neneng.

<strong>Respon Gubernur: Masukan Realistis dan Langkah Bertahap</strong>

Menjawab itu, Gubernur Andra Soni menegaskan dirinya butuh masukan realistis agar program pemerintah tidak salah arah. Ia mengakui, penyempitan ruang laut sebagai dampak pembangunan lintas kewenangan memang nyata. Karena itu, solusi harus dipecah dalam langkah-langkah yang bisa dijalankan bertahap.

“Kami ingin solusi nyata, bukan janji kosong,” kata Andra.

Ia juga menyoroti soal jaminan sosial nelayan. Saat ini, regulasi masih dalam proses menuju peraturan daerah. Sambil menunggu, ia meminta nelayan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

<strong>BBM Subsidi: Antara Harapan dan Fakta</strong>

Masalah klasik lain adalah distribusi bahan bakar bersubsidi. Andra mengaku telah menandatangani kerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Tujuannya agar kebutuhan BBM nelayan lebih terpetakan, tepat volume, dan tepat sasaran. Namun di lapangan, distribusi kerap tak seindah skema. Banyak nelayan kecil tetap harus membeli BBM di atas harga subsidi.

<strong>Masa Depan Pesisir Banten</strong>

Dengan garis pantai lebih dari 500 kilometer, Banten menyimpan potensi perikanan yang bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, tanpa kebijakan yang konsisten dan keberpihakan nyata, potensi itu hanya akan menjadi catatan statistik.

Dialog antara pemerintah dan nelayan memang membuka ruang harapan. Tetapi nelayan Banten sudah terlalu sering hidup di bawah bayang-bayang janji pembangunan. Kini, mereka menunggu: apakah langkah kecil yang ditawarkan Gubernur bisa berkembang menjadi solusi besar?