<strong>Kab.Serang ;</strong> Pemerintah Desa Binuang, Kecamatan Binuang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk penyusunan Rancangan RKPDesa Tahun 2026 serta daftar usulan RKPDesa Tahun 2027. Forum perencanaan tahunan itu berlangsung di Kantor Desa Binuang pada Kamis pagi, 25 September 2025, dengan melibatkan beragam unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.

<img class="alignnone size-full wp-image-4016" src="https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250925-wa0007-1758773636.jpg" alt="RKPDesa 2026–2027 Dibahas, Musrenbang Binuang Jadi Wadah Aspirasi Bersama" width="1599" height="1200" />

Musrenbang yang dibuka resmi oleh Kepala Desa Binuang, Sukri AR, dihadiri oleh perwakilan Muspika Kecamatan Binuang, Kasie Tata Pemerintahan (Tapem) Hamim, Pendamping Desa Agus Rodif Hasan, Sekdes Binuang Saepudin, Ketua BPD Sakrani, jajaran Lembaga Masyarakat Desa (LMD), ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok tani, hingga kader PKK. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa Musrenbang Desa merupakan ruang partisipatif yang melibatkan semua elemen desa dalam menyepakati prioritas pembangunan.

Dalam sambutannya, Sukri AR menegaskan pentingnya Musrenbang Desa sebagai forum strategis dalam menentukan arah pembangunan.

“<em>Musrenbang adalah agenda rutin tahunan yang sangat penting sebagai wadah diskusi dan kesepakatan bersama. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif, meskipun tidak semua usulan dapat segera terealisasi,</em>” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan membutuhkan proses dan kesinambungan.

“<em>Perlu kesabaran, karena beberapa usulan memerlukan waktu panjang untuk diwujudkan. Namun dengan komitmen bersama, setiap langkah akan membawa kemajuan bagi Desa Binuang</em>,” tambahnya.

Dengan berlangsungnya Musrenbang ini, Pemerintah Desa Binuang menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan prioritas program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi pondasi pembangunan berkelanjutan di masa depan.