INSERT INTO `volunteposts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(4000, 1, '2025-09-23 19:53:43', '2025-09-23 19:53:43', '<strong>Banten ;</strong> Ombudsman Republik Indonesia (RI) resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait kasus penimbunan anak sungai di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Selasa (23/9/2025). Laporan yang dibacakan di Desa Muncung ini mengungkap adanya maladministrasi dan dugaan pelanggaran hukum dalam praktik pengurukan aliran sungai oleh pengembang yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial-ekonomi warga.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-3999\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img_20250924_025249-1758657194.jpg\" alt=\"Kasus Pengurukan Anak Sungai di Kec. Kronjo: Ombudsman RI Bongkar Maladministrasi, Pemkab Tangerang Diminta Perketat Pengawasan\" width=\"1080\" height=\"604\" />\r\n\r\nKepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, disaksikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Yayat Ahadiat, serta Kapolres Tangerang Kota, Kombes Pol Andi M. Indra. Laporan ini sekaligus menjadi bahan tindak lanjut baik dari sisi layanan pertanahan maupun dugaan tindak pidana.\r\n\r\nPenelusuran Ombudsman menemukan bahwa aliran anak sungai sepanjang 4–5 kilometer dengan lebar 6–15 meter telah ditimbun secara sepihak oleh kontraktor pengembang. Akibatnya, produktivitas tambak menurun drastis, aktivitas pertanian terhambat, dan masyarakat mengalami kerugian akibat banjir.\r\n\r\n“<em>Pengurukan ini dilakukan tanpa izin, tanpa ganti rugi yang layak, dan jelas melanggar hukum. Pemerintah daerah dan instansi terkait terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan</em>,” ujar Fadli Afriadi.\r\n\r\nOmbudsman menegaskan bahwa praktik penguasaan sumber daya air oleh pihak swasta melanggar Pasal 5 dan Pasal 7 UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta mengabaikan hak konstitusional warga sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.\r\n\r\nSementara itu, data Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menunjukkan, berdasarkan citra drone Agustus 2024, area yang ditimbun masih berupa badan air yang seharusnya tidak dapat disertifikasi sebagai hak milik. Hal ini memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam tata kelola pertanahan.\r\n\r\nMeski saat ini sebagian besar aliran telah dibuka kembali, Ombudsman meminta Pemkab Tangerang tidak hanya berhenti pada normalisasi. Pemkab diminta memperketat pengawasan lintas sektor bersama Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perikanan, serta Inspektorat.\r\n\r\nAnggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menambahkan,\r\n\r\n“<em>Pengembang wajib mengikuti prosedur perizinan yang berlaku, termasuk AMDAL dan PBG. Jika melanggar, harus ada sanksi</em> tegas.”\r\n\r\nBupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, dalam kesempatan itu menyatakan komitmennya.\r\n\r\n“<em>Kami akan memastikan saluran air berfungsi kembali secara optimal, serta melakukan pengawasan agar kejadian seperti ini tidak terulang,</em>” tegasnya.\r\n\r\nKasus penimbunan anak sungai Kronjo menjadi catatan penting bahwa lemahnya pengawasan tata ruang bisa berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Ombudsman mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya air adalah kewajiban negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.', 'Kasus Pengurukan Anak Sungai di Kec. Kronjo: Ombudsman RI Bongkar Maladministrasi, Pemkab Tangerang Diminta Perketat Pengawasan', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '3993-revision-v1', '', '', '2025-09-23 19:53:43', '2025-09-23 19:53:43', '', 3993, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4000', 0, 'revision', '', 0),
(4001, 1, '2025-09-23 19:54:56', '2025-09-23 19:54:56', '<strong>Banten ;</strong> Ombudsman Republik Indonesia (RI) resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait kasus penimbunan anak sungai di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Selasa (23/9/2025). Laporan yang dibacakan di Desa Muncung ini mengungkap adanya maladministrasi dan dugaan pelanggaran hukum dalam praktik pengurukan aliran sungai oleh pengembang yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial-ekonomi warga.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-3999\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img_20250924_025249-1758657194.jpg\" alt=\"Kasus Pengurukan Anak Sungai di Kec. Kronjo: Ombudsman RI Bongkar Maladministrasi, Pemkab Tangerang Diminta Perketat Pengawasan\" width=\"1080\" height=\"604\" />\r\n\r\nKepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, disaksikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Yayat Ahadiat, serta Kapolres Tangerang Kota, Kombes Pol Andi M. Indra. Laporan ini sekaligus menjadi bahan tindak lanjut baik dari sisi layanan pertanahan maupun dugaan tindak pidana.\r\n\r\nPenelusuran Ombudsman menemukan bahwa aliran anak sungai sepanjang 4–5 kilometer dengan lebar 6–15 meter telah ditimbun secara sepihak oleh kontraktor pengembang. Akibatnya, produktivitas tambak menurun drastis, aktivitas pertanian terhambat, dan masyarakat mengalami kerugian akibat banjir.\r\n\r\n“<em>Pengurukan ini dilakukan tanpa izin, tanpa ganti rugi yang layak, dan jelas melanggar hukum. Pemerintah daerah dan instansi terkait terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan</em>,” ujar Fadli Afriadi.\r\n\r\nOmbudsman menegaskan bahwa praktik penguasaan sumber daya air oleh pihak swasta melanggar Pasal 5 dan Pasal 7 UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta mengabaikan hak konstitusional warga sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.\r\n\r\nSementara itu, data Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menunjukkan, berdasarkan citra drone Agustus 2024, area yang ditimbun masih berupa badan air yang seharusnya tidak dapat disertifikasi sebagai hak milik. Hal ini memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam tata kelola pertanahan.\r\n\r\nMeski saat ini sebagian besar aliran telah dibuka kembali, Ombudsman meminta Pemkab Tangerang tidak hanya berhenti pada normalisasi. Pemkab diminta memperketat pengawasan lintas sektor bersama Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perikanan, serta Inspektorat.\r\n\r\nAnggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menambahkan,\r\n\r\n“<em>Pengembang wajib mengikuti prosedur perizinan yang berlaku, termasuk AMDAL dan PBG. Jika melanggar, harus ada sanksi</em> tegas.”\r\n\r\nBupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, dalam kesempatan itu menyatakan komitmennya.\r\n\r\n“<em>Kami akan memastikan saluran air berfungsi kembali secara optimal, serta melakukan pengawasan agar kejadian seperti ini tidak terulang,</em>” tegasnya.\r\n\r\nKasus penimbunan anak sungai Kronjo menjadi catatan penting bahwa lemahnya pengawasan tata ruang bisa berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Ombudsman mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya air adalah kewajiban negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.', 'Kasus Pengurukan Anak Sungai di Kec.Kronjo: Ombudsman RI Bongkar Maladministrasi, Pemkab Tangerang Diminta Perketat Pengawasan', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '3993-revision-v1', '', '', '2025-09-23 19:54:56', '2025-09-23 19:54:56', '', 3993, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4001', 0, 'revision', '', 0),
(4002, 1, '2025-09-24 04:29:38', '2025-09-24 04:29:38', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Pagi itu, Rabu 24 September 2025, langit Binuang tampak bersih tanpa mendung. Di halaman Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Binuang, beberapa petani terlihat datang dengan sepeda motor, sebagian lagi berjalan kaki sambil membawa catatan kecil. Senyum dan sapa akrab pun mengalir, menandai bahwa pertemuan rutin kelompok tani (poktan) ini bukan hanya agenda formal, melainkan ruang silaturahmi yang ditunggu-tunggu.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4003\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0020-1758687929.jpg\" alt=\"Petani Kec.Binuang Bertemu di BPP : Silaturahmi, Ilmu, dan Harapan Panen Lebih Baik\" width=\"1292\" height=\"970\" />\r\n\r\nDi dalam ruangan sederhana BPP, kursi-kursi sudah tertata rapi. Nuryana, Koordinator Penyuluh Pertanian, menyambut para petani dengan penuh semangat. Ia tahu betul, pertemuan seperti ini adalah saat yang tepat bagi petani untuk saling berbagi cerita tentang sawah, pupuk, hingga strategi menghadapi musim tanam berikutnya.\r\n\r\n“<em>Pertemuan rutin ini untuk kita semua belajar bersama. Petani bisa saling tukar pengalaman, berdiskusi, bahkan menemukan cara baru agar usaha tani lebih berkembang</em>,” ujar Nuryana, disambut anggukan setuju para peserta.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4004\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0021-1758687979.jpg\" alt=\"Petani Kec.Binuang Bertemu di BPP : Silaturahmi, Ilmu, dan Harapan Panen Lebih Baik\" width=\"1292\" height=\"970\" />\r\n\r\nSuasana semakin hidup ketika Ahmad Saefudin, Penyuluh Lapangan Pertanian (PPL) Kecamatan Binuang, menyampaikan evaluasi tentang penebusan pupuk tahun ini. Meski belum mencapai target, ia tetap optimis.\r\n\r\n“<em>Harapannya penebusan pupuk bisa 100 persen di masa tanam berikutnya. Dan untuk tahun 2026, kita akan update RDKK lebih cepat, per empat bulan sekali. Jadi mari kita lengkapi dokumen dari sekarang,</em>” katanya.\r\n\r\nUcapan itu menjadi pengingat serius bagi petani, namun tetap dibalut keakraban. Beberapa petani saling menimpali dengan kelakar ringan, membuat suasana diskusi terasa hangat.\r\n\r\nDi sisi lain, Nafsin, Ketua Poktan Sumber Tani, mengaku pertemuan ini selalu ia nantikan. Baginya, forum seperti ini bukan sekadar soal pupuk atau RDKK, tapi juga kesempatan untuk mempererat hubungan antarpetani.\r\n\r\n“<em>Kami senang ada pertemuan rutin ini. Selain menambah ilmu, kami juga bisa saling bersilaturahmi. Kadang dari obrolan sederhana, muncul ide-ide baru untuk usaha tani,</em>” tuturnya dengan senyum.\r\n\r\nDi balik kesederhanaan forum ini, tersimpan harapan besar: pertanian Binuang yang lebih maju, mandiri, dan mampu menghidupi banyak keluarga. BPP bukan hanya sekadar balai, melainkan rumah belajar bersama yang menjaga semangat gotong royong tetap hidup di ladang para petani.', 'Petani Kec.Binuang Bertemu di BPP : Silaturahmi, Ilmu, dan Harapan Panen Lebih Baik', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'petani-kec-binuang-bertemu-di-bpp-silaturahmi-ilmu-dan-harapan-panen-lebih-baik', '', '', '2025-09-24 09:03:08', '2025-09-24 09:03:08', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4002', 0, 'post', '', 0),
(4003, 1, '2025-09-24 04:25:29', '2025-09-24 04:25:29', '', 'Petani Kec.Binuang Bertemu di BPP : Silaturahmi, Ilmu, dan Harapan Panen Lebih Baik', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20250924-wa0020-1758687929', '', '', '2025-09-24 04:25:42', '2025-09-24 04:25:42', '', 4002, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0020-1758687929.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4004, 1, '2025-09-24 04:26:19', '2025-09-24 04:26:19', '', 'Petani Kec.Binuang Bertemu di BPP : Silaturahmi, Ilmu, dan Harapan Panen Lebih Baik', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20250924-wa0021-1758687979', '', '', '2025-09-24 04:26:30', '2025-09-24 04:26:30', '', 4002, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0021-1758687979.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4005, 1, '2025-09-24 04:26:59', '2025-09-24 04:26:59', '', 'Petani Kec.Binuang Bertemu di BPP : Silaturahmi, Ilmu, dan Harapan Panen Lebih Baik', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20250924-wa0019-1758688019', '', '', '2025-09-24 04:27:10', '2025-09-24 04:27:10', '', 4002, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0019-1758688019.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4006, 1, '2025-09-24 04:27:13', '2025-09-24 04:27:13', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Pagi itu, Selasa 24 September 2025, langit Binuang tampak bersih tanpa mendung. Di halaman Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Binuang, beberapa petani terlihat datang dengan sepeda motor, sebagian lagi berjalan kaki sambil membawa catatan kecil. Senyum dan sapa akrab pun mengalir, menandai bahwa pertemuan rutin kelompok tani (poktan) ini bukan hanya agenda formal, melainkan ruang silaturahmi yang ditunggu-tunggu.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4003\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0020-1758687929.jpg\" alt=\"Petani Kec.Binuang Bertemu di BPP : Silaturahmi, Ilmu, dan Harapan Panen Lebih Baik\" width=\"1292\" height=\"970\" />\r\n\r\nDi dalam ruangan sederhana BPP, kursi-kursi sudah tertata rapi. Nuryana, Koordinator Penyuluh Pertanian, menyambut para petani dengan penuh semangat. Ia tahu betul, pertemuan seperti ini adalah saat yang tepat bagi petani untuk saling berbagi cerita tentang sawah, pupuk, hingga strategi menghadapi musim tanam berikutnya.\r\n\r\n“<em>Pertemuan rutin ini untuk kita semua belajar bersama. Petani bisa saling tukar pengalaman, berdiskusi, bahkan menemukan cara baru agar usaha tani lebih berkembang</em>,” ujar Nuryana, disambut anggukan setuju para peserta.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4004\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0021-1758687979.jpg\" alt=\"Petani Kec.Binuang Bertemu di BPP : Silaturahmi, Ilmu, dan Harapan Panen Lebih Baik\" width=\"1292\" height=\"970\" />\r\n\r\nSuasana semakin hidup ketika Ahmad Saefudin, Penyuluh Lapangan Pertanian (PPL) Kecamatan Binuang, menyampaikan evaluasi tentang penebusan pupuk tahun ini. Meski belum mencapai target, ia tetap optimis.\r\n\r\n“<em>Harapannya penebusan pupuk bisa 100 persen di masa tanam berikutnya. Dan untuk tahun 2026, kita akan update RDKK lebih cepat, per empat bulan sekali. Jadi mari kita lengkapi dokumen dari sekarang,</em>” katanya.\r\n\r\nUcapan itu menjadi pengingat serius bagi petani, namun tetap dibalut keakraban. Beberapa petani saling menimpali dengan kelakar ringan, membuat suasana diskusi terasa hangat.\r\n\r\nDi sisi lain, Nafsin, Ketua Poktan Sumber Tani, mengaku pertemuan ini selalu ia nantikan. Baginya, forum seperti ini bukan sekadar soal pupuk atau RDKK, tapi juga kesempatan untuk mempererat hubungan antarpetani.\r\n\r\n“<em>Kami senang ada pertemuan rutin ini. Selain menambah ilmu, kami juga bisa saling bersilaturahmi. Kadang dari obrolan sederhana, muncul ide-ide baru untuk usaha tani,</em>” tuturnya dengan senyum.\r\n\r\nDi balik kesederhanaan forum ini, tersimpan harapan besar: pertanian Binuang yang lebih maju, mandiri, dan mampu menghidupi banyak keluarga. BPP bukan hanya sekadar balai, melainkan rumah belajar bersama yang menjaga semangat gotong royong tetap hidup di ladang para petani.', 'Petani Kec.Binuang Bertemu di BPP : Silaturahmi, Ilmu, dan Harapan Panen Lebih Baik', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4002-revision-v1', '', '', '2025-09-24 04:27:13', '2025-09-24 04:27:13', '', 4002, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4006', 0, 'revision', '', 0),
(4007, 1, '2025-09-24 07:27:20', '2025-09-24 07:27:20', '<strong>Kab.Tangerang ;</strong> Kepolisian sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dituntut untuk hadir dan responsif terhadap setiap persoalan masyarakat. Hal itu kembali ditekankan Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Polsek Kresek, Rabu (24/9/2025).\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4012\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0036-1758699800.jpg\" alt=\"Kapolresta Tangerang Tegaskan Larangan Tolak Laporan Warga dalam Kunker ke Polsek Kresek\" width=\"1296\" height=\"972\" />\r\n\r\nDalam agenda tersebut, Kapolresta hadir bersama Wakapolresta Tangerang AKBP Christian Aer serta jajaran pejabat utama Polresta Tangerang. Kunker ini menjadi ruang konsolidasi, sekaligus penguatan komitmen pelayanan yang humanis di lingkungan kepolisian.\r\n\r\nDalam arahannya, Indra Waspada menegaskan bahwa aparat tidak boleh menolak laporan atau aduan dari masyarakat. Menurutnya, setiap laporan yang masuk merupakan bagian dari amanah pelayanan yang harus diterima dengan baik.\r\n\r\n“<em>Saya tegaskan, tidak boleh menolak laporan atau aduan masyarakat. Terima saja</em>,” ucap Indra Waspada.\r\n\r\nLebih jauh, ia menjelaskan bahwa setiap laporan wajib diverifikasi, bahkan jika diperlukan digelar perkara. Apabila laporan memenuhi unsur, maka harus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Sebaliknya, jika tidak memenuhi unsur, pihak kepolisian wajib menyampaikan hasil verifikasi dengan bahasa yang santun dan edukatif kepada pelapor.\r\n\r\n“<em>Sampaikan dengan baik perkembangan hasil verifikasi itu, agar masyarakat tetap merasa dihargai</em>,” tambahnya.\r\n\r\nSelain aspek pelayanan administrasi, Indra Waspada juga menekankan pentingnya membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Ia meminta jajaran meningkatkan intensitas kehadiran di tengah warga, karena kehadiran polisi di ruang sosial menjadi indikator nyata komitmen pengayoman.\r\n\r\n“<em>Keberadaan kita di tengah masyarakat adalah indikator untuk membangun kedekatan,</em>” tandas Kapolresta.\r\n\r\nKunker ini menandai upaya Polresta Tangerang memperkuat kultur organisasi yang mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, dan pendekatan humanis. Dengan semangat itu, kepolisian diharapkan semakin mampu menumbuhkan rasa percaya publik terhadap institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.', 'Kapolresta Tangerang Tegaskan Larangan Tolak Laporan Warga dalam Kunker ke Polsek Kresek', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'kapolresta-tangerang-tegaskan-larangan-tolak-laporan-warga-dalam-kunker-ke-polsek-kresek', '', '', '2025-09-24 07:43:37', '2025-09-24 07:43:37', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4007', 0, 'post', '', 0),
(4008, 1, '2025-09-24 07:23:24', '2025-09-24 07:23:24', '', 'Kapolresta Tangerang Tegaskan Larangan Tolak Laporan Warga dalam Kunker ke Polsek Kresek', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20250924-wa0028-1758698604', '', '', '2025-09-24 07:23:37', '2025-09-24 07:23:37', '', 4007, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0028-1758698604.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4009, 1, '2025-09-24 07:25:21', '2025-09-24 07:25:21', '', 'Kapolresta Tangerang Tegaskan Larangan Tolak Laporan Warga dalam Kunker ke Polsek Kresek', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20250924-wa0029-1758698721', '', '', '2025-09-24 07:25:46', '2025-09-24 07:25:46', '', 4007, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0029-1758698721.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4010, 1, '2025-09-24 07:25:54', '2025-09-24 07:25:54', '<strong>Kab.Tangerang ;</strong> Kepolisian sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dituntut untuk hadir dan responsif terhadap setiap persoalan masyarakat. Hal itu kembali ditekankan Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Polsek Kresek, Rabu (24/9/2025).\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4008\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0028-1758698604.jpg\" alt=\"Kapolresta Tangerang Tegaskan Larangan Tolak Laporan Warga dalam Kunker ke Polsek Kresek\" width=\"1280\" height=\"853\" />\r\n\r\nDalam agenda tersebut, Kapolresta hadir bersama Wakapolresta Tangerang AKBP Christian Aer serta jajaran pejabat utama Polresta Tangerang. Kunker ini menjadi ruang konsolidasi, sekaligus penguatan komitmen pelayanan yang humanis di lingkungan kepolisian.\r\n\r\nDalam arahannya, Indra Waspada menegaskan bahwa aparat tidak boleh menolak laporan atau aduan dari masyarakat. Menurutnya, setiap laporan yang masuk merupakan bagian dari amanah pelayanan yang harus diterima dengan baik.\r\n\r\n“<em>Saya tegaskan, tidak boleh menolak laporan atau aduan masyarakat. Terima saja</em>,” ucap Indra Waspada.\r\n\r\nLebih jauh, ia menjelaskan bahwa setiap laporan wajib diverifikasi, bahkan jika diperlukan digelar perkara. Apabila laporan memenuhi unsur, maka harus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Sebaliknya, jika tidak memenuhi unsur, pihak kepolisian wajib menyampaikan hasil verifikasi dengan bahasa yang santun dan edukatif kepada pelapor.\r\n\r\n“<em>Sampaikan dengan baik perkembangan hasil verifikasi itu, agar masyarakat tetap merasa dihargai</em>,” tambahnya.\r\n\r\nSelain aspek pelayanan administrasi, Indra Waspada juga menekankan pentingnya membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Ia meminta jajaran meningkatkan intensitas kehadiran di tengah warga, karena kehadiran polisi di ruang sosial menjadi indikator nyata komitmen pengayoman.\r\n\r\n“<em>Keberadaan kita di tengah masyarakat adalah indikator untuk membangun kedekatan,</em>” tandas Kapolresta.\r\n\r\nKunker ini menandai upaya Polresta Tangerang memperkuat kultur organisasi yang mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, dan pendekatan humanis. Dengan semangat itu, kepolisian diharapkan semakin mampu menumbuhkan rasa percaya publik terhadap institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.', 'Kapolresta Tangerang Tegaskan Larangan Tolak Laporan Warga dalam Kunker ke Polsek Kresek', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4007-revision-v1', '', '', '2025-09-24 07:25:54', '2025-09-24 07:25:54', '', 4007, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4010', 0, 'revision', '', 0),
(4011, 1, '2025-09-24 07:43:19', '2025-09-24 07:43:19', '<strong>Kab.Tangerang ;</strong> Kepolisian sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dituntut untuk hadir dan responsif terhadap setiap persoalan masyarakat. Hal itu kembali ditekankan Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Polsek Kresek, Rabu (24/9/2025).\n\n&nbsp;\n\nDalam agenda tersebut, Kapolresta hadir bersama Wakapolresta Tangerang AKBP Christian Aer serta jajaran pejabat utama Polresta Tangerang. Kunker ini menjadi ruang konsolidasi, sekaligus penguatan komitmen pelayanan yang humanis di lingkungan kepolisian.\n\nDalam arahannya, Indra Waspada menegaskan bahwa aparat tidak boleh menolak laporan atau aduan dari masyarakat. Menurutnya, setiap laporan yang masuk merupakan bagian dari amanah pelayanan yang harus diterima dengan baik.\n\n“<em>Saya tegaskan, tidak boleh menolak laporan atau aduan masyarakat. Terima saja</em>,” ucap Indra Waspada.\n\nLebih jauh, ia menjelaskan bahwa setiap laporan wajib diverifikasi, bahkan jika diperlukan digelar perkara. Apabila laporan memenuhi unsur, maka harus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Sebaliknya, jika tidak memenuhi unsur, pihak kepolisian wajib menyampaikan hasil verifikasi dengan bahasa yang santun dan edukatif kepada pelapor.\n\n“<em>Sampaikan dengan baik perkembangan hasil verifikasi itu, agar masyarakat tetap merasa dihargai</em>,” tambahnya.\n\nSelain aspek pelayanan administrasi, Indra Waspada juga menekankan pentingnya membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Ia meminta jajaran meningkatkan intensitas kehadiran di tengah warga, karena kehadiran polisi di ruang sosial menjadi indikator nyata komitmen pengayoman.\n\n“<em>Keberadaan kita di tengah masyarakat adalah indikator untuk membangun kedekatan,</em>” tandas Kapolresta.\n\nKunker ini menandai upaya Polresta Tangerang memperkuat kultur organisasi yang mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, dan pendekatan humanis. Dengan semangat itu, kepolisian diharapkan semakin mampu menumbuhkan rasa percaya publik terhadap institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.', 'Kapolresta Tangerang Tegaskan Larangan Tolak Laporan Warga dalam Kunker ke Polsek Kresek', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4007-autosave-v1', '', '', '2025-09-24 07:43:19', '2025-09-24 07:43:19', '', 4007, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4011', 0, 'revision', '', 0),
(4012, 1, '2025-09-24 07:43:20', '2025-09-24 07:43:20', '', 'Kapolresta Tangerang Tegaskan Larangan Tolak Laporan Warga dalam Kunker ke Polsek Kresek', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20250924-wa0036-1758699800', '', '', '2025-09-24 07:43:31', '2025-09-24 07:43:31', '', 4007, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0036-1758699800.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4013, 1, '2025-09-24 07:43:37', '2025-09-24 07:43:37', '<strong>Kab.Tangerang ;</strong> Kepolisian sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dituntut untuk hadir dan responsif terhadap setiap persoalan masyarakat. Hal itu kembali ditekankan Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Polsek Kresek, Rabu (24/9/2025).\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4012\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0036-1758699800.jpg\" alt=\"Kapolresta Tangerang Tegaskan Larangan Tolak Laporan Warga dalam Kunker ke Polsek Kresek\" width=\"1296\" height=\"972\" />\r\n\r\nDalam agenda tersebut, Kapolresta hadir bersama Wakapolresta Tangerang AKBP Christian Aer serta jajaran pejabat utama Polresta Tangerang. Kunker ini menjadi ruang konsolidasi, sekaligus penguatan komitmen pelayanan yang humanis di lingkungan kepolisian.\r\n\r\nDalam arahannya, Indra Waspada menegaskan bahwa aparat tidak boleh menolak laporan atau aduan dari masyarakat. Menurutnya, setiap laporan yang masuk merupakan bagian dari amanah pelayanan yang harus diterima dengan baik.\r\n\r\n“<em>Saya tegaskan, tidak boleh menolak laporan atau aduan masyarakat. Terima saja</em>,” ucap Indra Waspada.\r\n\r\nLebih jauh, ia menjelaskan bahwa setiap laporan wajib diverifikasi, bahkan jika diperlukan digelar perkara. Apabila laporan memenuhi unsur, maka harus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Sebaliknya, jika tidak memenuhi unsur, pihak kepolisian wajib menyampaikan hasil verifikasi dengan bahasa yang santun dan edukatif kepada pelapor.\r\n\r\n“<em>Sampaikan dengan baik perkembangan hasil verifikasi itu, agar masyarakat tetap merasa dihargai</em>,” tambahnya.\r\n\r\nSelain aspek pelayanan administrasi, Indra Waspada juga menekankan pentingnya membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Ia meminta jajaran meningkatkan intensitas kehadiran di tengah warga, karena kehadiran polisi di ruang sosial menjadi indikator nyata komitmen pengayoman.\r\n\r\n“<em>Keberadaan kita di tengah masyarakat adalah indikator untuk membangun kedekatan,</em>” tandas Kapolresta.\r\n\r\nKunker ini menandai upaya Polresta Tangerang memperkuat kultur organisasi yang mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, dan pendekatan humanis. Dengan semangat itu, kepolisian diharapkan semakin mampu menumbuhkan rasa percaya publik terhadap institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.', 'Kapolresta Tangerang Tegaskan Larangan Tolak Laporan Warga dalam Kunker ke Polsek Kresek', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4007-revision-v1', '', '', '2025-09-24 07:43:37', '2025-09-24 07:43:37', '', 4007, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4013', 0, 'revision', '', 0),
(4014, 1, '2025-09-24 09:03:08', '2025-09-24 09:03:08', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Pagi itu, Rabu 24 September 2025, langit Binuang tampak bersih tanpa mendung. Di halaman Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Binuang, beberapa petani terlihat datang dengan sepeda motor, sebagian lagi berjalan kaki sambil membawa catatan kecil. Senyum dan sapa akrab pun mengalir, menandai bahwa pertemuan rutin kelompok tani (poktan) ini bukan hanya agenda formal, melainkan ruang silaturahmi yang ditunggu-tunggu.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4003\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0020-1758687929.jpg\" alt=\"Petani Kec.Binuang Bertemu di BPP : Silaturahmi, Ilmu, dan Harapan Panen Lebih Baik\" width=\"1292\" height=\"970\" />\r\n\r\nDi dalam ruangan sederhana BPP, kursi-kursi sudah tertata rapi. Nuryana, Koordinator Penyuluh Pertanian, menyambut para petani dengan penuh semangat. Ia tahu betul, pertemuan seperti ini adalah saat yang tepat bagi petani untuk saling berbagi cerita tentang sawah, pupuk, hingga strategi menghadapi musim tanam berikutnya.\r\n\r\n“<em>Pertemuan rutin ini untuk kita semua belajar bersama. Petani bisa saling tukar pengalaman, berdiskusi, bahkan menemukan cara baru agar usaha tani lebih berkembang</em>,” ujar Nuryana, disambut anggukan setuju para peserta.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4004\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250924-wa0021-1758687979.jpg\" alt=\"Petani Kec.Binuang Bertemu di BPP : Silaturahmi, Ilmu, dan Harapan Panen Lebih Baik\" width=\"1292\" height=\"970\" />\r\n\r\nSuasana semakin hidup ketika Ahmad Saefudin, Penyuluh Lapangan Pertanian (PPL) Kecamatan Binuang, menyampaikan evaluasi tentang penebusan pupuk tahun ini. Meski belum mencapai target, ia tetap optimis.\r\n\r\n“<em>Harapannya penebusan pupuk bisa 100 persen di masa tanam berikutnya. Dan untuk tahun 2026, kita akan update RDKK lebih cepat, per empat bulan sekali. Jadi mari kita lengkapi dokumen dari sekarang,</em>” katanya.\r\n\r\nUcapan itu menjadi pengingat serius bagi petani, namun tetap dibalut keakraban. Beberapa petani saling menimpali dengan kelakar ringan, membuat suasana diskusi terasa hangat.\r\n\r\nDi sisi lain, Nafsin, Ketua Poktan Sumber Tani, mengaku pertemuan ini selalu ia nantikan. Baginya, forum seperti ini bukan sekadar soal pupuk atau RDKK, tapi juga kesempatan untuk mempererat hubungan antarpetani.\r\n\r\n“<em>Kami senang ada pertemuan rutin ini. Selain menambah ilmu, kami juga bisa saling bersilaturahmi. Kadang dari obrolan sederhana, muncul ide-ide baru untuk usaha tani,</em>” tuturnya dengan senyum.\r\n\r\nDi balik kesederhanaan forum ini, tersimpan harapan besar: pertanian Binuang yang lebih maju, mandiri, dan mampu menghidupi banyak keluarga. BPP bukan hanya sekadar balai, melainkan rumah belajar bersama yang menjaga semangat gotong royong tetap hidup di ladang para petani.', 'Petani Kec.Binuang Bertemu di BPP : Silaturahmi, Ilmu, dan Harapan Panen Lebih Baik', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4002-revision-v1', '', '', '2025-09-24 09:03:08', '2025-09-24 09:03:08', '', 4002, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4014', 0, 'revision', '', 0),
(4015, 1, '2025-09-25 04:17:56', '2025-09-25 04:17:56', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Pemerintah Desa Binuang, Kecamatan Binuang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk penyusunan Rancangan RKPDesa Tahun 2026 serta daftar usulan RKPDesa Tahun 2027. Forum perencanaan tahunan itu berlangsung di Kantor Desa Binuang pada Kamis pagi, 25 September 2025, dengan melibatkan beragam unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4016\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250925-wa0007-1758773636.jpg\" alt=\"RKPDesa 2026–2027 Dibahas, Musrenbang Binuang Jadi Wadah Aspirasi Bersama\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\r\n\r\nMusrenbang yang dibuka resmi oleh Kepala Desa Binuang, Sukri AR, dihadiri oleh perwakilan Muspika Kecamatan Binuang, Kasie Tata Pemerintahan (Tapem) Hamim, Pendamping Desa Agus Rodif Hasan, Sekdes Binuang Saepudin, Ketua BPD Sakrani, jajaran Lembaga Masyarakat Desa (LMD), ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok tani, hingga kader PKK. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa Musrenbang Desa merupakan ruang partisipatif yang melibatkan semua elemen desa dalam menyepakati prioritas pembangunan.\r\n\r\nDalam sambutannya, Sukri AR menegaskan pentingnya Musrenbang Desa sebagai forum strategis dalam menentukan arah pembangunan.\r\n\r\n“<em>Musrenbang adalah agenda rutin tahunan yang sangat penting sebagai wadah diskusi dan kesepakatan bersama. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif, meskipun tidak semua usulan dapat segera terealisasi,</em>” ucapnya.\r\n\r\nIa juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan membutuhkan proses dan kesinambungan.\r\n\r\n“<em>Perlu kesabaran, karena beberapa usulan memerlukan waktu panjang untuk diwujudkan. Namun dengan komitmen bersama, setiap langkah akan membawa kemajuan bagi Desa Binuang</em>,” tambahnya.\r\n\r\nDengan berlangsungnya Musrenbang ini, Pemerintah Desa Binuang menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan prioritas program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi pondasi pembangunan berkelanjutan di masa depan.', 'RKPDesa 2026–2027 Dibahas, Musrenbang Binuang Jadi Wadah Aspirasi Bersama', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'rkpdesa-2026-2027-dibahas-musrenbang-binuang-jadi-wadah-aspirasi-bersama', '', '', '2025-09-25 04:17:56', '2025-09-25 04:17:56', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4015', 0, 'post', '', 0),
(4016, 1, '2025-09-25 04:13:56', '2025-09-25 04:13:56', '', 'RKPDesa 2026–2027 Dibahas, Musrenbang Binuang Jadi Wadah Aspirasi Bersama', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20250925-wa0007-1758773636', '', '', '2025-09-25 04:14:12', '2025-09-25 04:14:12', '', 4015, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250925-wa0007-1758773636.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4017, 1, '2025-09-25 04:16:02', '2025-09-25 04:16:02', '', 'RKPDesa 2026–2027 Dibahas, Musrenbang Binuang Jadi Wadah Aspirasi Bersama', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20250925-wa0008-1758773762', '', '', '2025-09-25 04:16:21', '2025-09-25 04:16:21', '', 4015, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250925-wa0008-1758773762.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4018, 1, '2025-09-25 04:16:20', '2025-09-25 04:16:20', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Pemerintah Desa Binuang, Kecamatan Binuang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk penyusunan Rancangan RKPDesa Tahun 2026 serta daftar usulan RKPDesa Tahun 2027. Forum perencanaan tahunan itu berlangsung di Kantor Desa Binuang pada Kamis pagi, 25 September 2025, dengan melibatkan beragam unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4016\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img-20250925-wa0007-1758773636.jpg\" alt=\"RKPDesa 2026–2027 Dibahas, Musrenbang Binuang Jadi Wadah Aspirasi Bersama\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\r\n\r\nMusrenbang yang dibuka resmi oleh Kepala Desa Binuang, Sukri AR, dihadiri oleh perwakilan Muspika Kecamatan Binuang, Kasie Tata Pemerintahan (Tapem) Hamim, Pendamping Desa Agus Rodif Hasan, Sekdes Binuang Saepudin, Ketua BPD Sakrani, jajaran Lembaga Masyarakat Desa (LMD), ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok tani, hingga kader PKK. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa Musrenbang Desa merupakan ruang partisipatif yang melibatkan semua elemen desa dalam menyepakati prioritas pembangunan.\r\n\r\nDalam sambutannya, Sukri AR menegaskan pentingnya Musrenbang Desa sebagai forum strategis dalam menentukan arah pembangunan.\r\n\r\n“<em>Musrenbang adalah agenda rutin tahunan yang sangat penting sebagai wadah diskusi dan kesepakatan bersama. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif, meskipun tidak semua usulan dapat segera terealisasi,</em>” ucapnya.\r\n\r\nIa juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan membutuhkan proses dan kesinambungan.\r\n\r\n“<em>Perlu kesabaran, karena beberapa usulan memerlukan waktu panjang untuk diwujudkan. Namun dengan komitmen bersama, setiap langkah akan membawa kemajuan bagi Desa Binuang</em>,” tambahnya.\r\n\r\nDengan berlangsungnya Musrenbang ini, Pemerintah Desa Binuang menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan prioritas program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi pondasi pembangunan berkelanjutan di masa depan.', 'RKPDesa 2026–2027 Dibahas, Musrenbang Binuang Jadi Wadah Aspirasi Bersama', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4015-revision-v1', '', '', '2025-09-25 04:16:20', '2025-09-25 04:16:20', '', 4015, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4018', 0, 'revision', '', 0),
(4019, 1, '2025-09-25 04:17:28', '2025-09-25 04:17:28', '', 'RKPDesa 2026–2027 Dibahas, Musrenbang Binuang Jadi Wadah Aspirasi Bersama', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20250925_111704-1758773848', '', '', '2025-09-25 04:17:46', '2025-09-25 04:17:46', '', 4015, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/09/img_20250925_111704-1758773848.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4022, 1, '2025-10-01 07:15:32', '2025-10-01 07:15:32', '<strong>Kab.Tangerang ;</strong> Peningkatan infrastruktur jalan lingkungan di Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan publik. Meski Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk memperbaiki akses warga, pelaksanaan proyek di lapangan justru dinilai masih jauh dari harapan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4029\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251001-wa0021-1759309682.jpg\" alt=\"Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga\" width=\"972\" height=\"1296\" />\r\n\r\nSalah satunya proyek pembangunan paving blok di lingkungan Perumahan Griya Islam RT 019/06 Desa Kresek, Kecamatan Kresek. Pekerjaan ini dikerjakan melalui skema Pengadaan Langsung (PL) Kecamatan Kresek dengan nilai anggaran Rp100 juta, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Adapun kontraktor pelaksana dipercayakan kepada CV Adreena Group.\r\n\r\nNamun, berdasarkan pantauan warga dan pemerhati pembangunan, proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Dugaan itu diperkuat dengan adanya indikasi minimnya pengawasan dari pihak terkait.\r\n\r\n“<em>Proyek paving blok itu dibiayai oleh pemerintah dengan uang rakyat yang bersumber dari pajak. Tentu pengawasan yang ketat dari semua pihak sangat diharapkan agar kualitas hasil pembangunan benar-benar terjamin, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat</em>,” ungkap Ahmad, pemerhati pembangunan, kepada Volunteernews.co.id pada Rabu (1/10/2025).\r\n\r\nMinimnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur pemerintah kerap memunculkan dampak negatif. Bukan hanya potensi pemborosan anggaran, tetapi juga keterlambatan pengerjaan, penurunan kualitas, hingga hasil yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, lemahnya kontrol juga membuka ruang bagi praktik penyimpangan, termasuk indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek.\r\n\r\nHingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor, pengawas teknis proyek, maupun instansi terkait belum berhasil dimintai keterangan resmi.', 'Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'minim-pengawasan-proyek-paving-blok-di-griya-islam-desa-kresek-disorot-warga', '', '', '2025-10-01 09:09:35', '2025-10-01 09:09:35', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4022', 0, 'post', '', 0),
(4023, 1, '2025-10-01 07:12:43', '2025-10-01 07:12:43', '', 'Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251001-wa0021-1759302763', '', '', '2025-10-01 07:12:58', '2025-10-01 07:12:58', '', 4022, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251001-wa0021-1759302763.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4024, 1, '2025-10-01 07:14:15', '2025-10-01 07:14:15', '', 'Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251001-wa0023-1759302855', '', '', '2025-10-01 07:14:28', '2025-10-01 07:14:28', '', 4022, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251001-wa0023-1759302855.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4025, 1, '2025-10-01 07:14:36', '2025-10-01 07:14:36', '<strong>Kab.Tangerang ;</strong> Peningkatan infrastruktur jalan lingkungan di Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan publik. Meski Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk memperbaiki akses warga, pelaksanaan proyek di lapangan justru dinilai masih jauh dari harapan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4023\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251001-wa0021-1759302763.jpg\" alt=\"Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga\" width=\"972\" height=\"1296\" />\r\n\r\nSalah satunya proyek pembangunan paving blok di lingkungan Perumahan Griya Islam RT 019/06 Desa Kresek, Kecamatan Kresek. Pekerjaan ini dikerjakan melalui skema Pengadaan Langsung (PL) Kecamatan Kresek dengan nilai anggaran Rp100 juta, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Adapun kontraktor pelaksana dipercayakan kepada CV Adreena Group.\r\n\r\nNamun, berdasarkan pantauan warga dan pemerhati pembangunan, proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Dugaan itu diperkuat dengan adanya indikasi minimnya pengawasan dari pihak terkait.\r\n\r\n“<em>Proyek paving blok itu dibiayai oleh pemerintah dengan uang rakyat yang bersumber dari pajak. Tentu pengawasan yang ketat dari semua pihak sangat diharapkan agar kualitas hasil pembangunan benar-benar terjamin, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat</em>,” ungkap Ahmad, pemerhati pembangunan, kepada Volunteernews.co.id pada Rabu (1/10/2025).\r\n\r\nMinimnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur pemerintah kerap memunculkan dampak negatif. Bukan hanya potensi pemborosan anggaran, tetapi juga keterlambatan pengerjaan, penurunan kualitas, hingga hasil yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, lemahnya kontrol juga membuka ruang bagi praktik penyimpangan, termasuk indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek.\r\n\r\nHingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor, pengawas teknis proyek, maupun instansi terkait belum berhasil dimintai keterangan resmi.', 'Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4022-revision-v1', '', '', '2025-10-01 07:14:36', '2025-10-01 07:14:36', '', 4022, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4025', 0, 'revision', '', 0),
(4026, 1, '2025-10-01 09:08:29', '2025-10-01 09:08:29', '<strong>Kab.Tangerang ;</strong> Peningkatan infrastruktur jalan lingkungan di Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan publik. Meski Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk memperbaiki akses warga, pelaksanaan proyek di lapangan justru dinilai masih jauh dari harapan.\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4029\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251001-wa0021-1759309682.jpg\" alt=\"Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga\" width=\"972\" height=\"1296\" />\n\nSalah satunya proyek pembangunan paving blok di lingkungan Perumahan Griya Islam RT 019/06 Desa Kresek, Kecamatan Kresek. Pekerjaan ini dikerjakan melalui skema Pengadaan Langsung (PL) Kecamatan Kresek dengan nilai anggaran Rp100 juta, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Adapun kontraktor pelaksana dipercayakan kepada CV Adreena Group.\n\nNamun, berdasarkan pantauan warga dan pemerhati pembangunan, proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Dugaan itu diperkuat dengan adanya indikasi minimnya pengawasan dari pihak terkait.\n\n“<em>Proyek paving blok itu dibiayai oleh pemerintah dengan uang rakyat yang bersumber dari pajak. Tentu pengawasan yang ketat dari semua pihak sangat diharapkan agar kualitas hasil pembangunan benar-benar terjamin, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat</em>,” ungkap Ahmad, pemerhati pembangunan, kepada Volunteernews.co.id pada Rabu (1/10/2025).\n\nMinimnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur pemerintah kerap memunculkan dampak negatif. Bukan hanya potensi pemborosan anggaran, tetapi juga keterlambatan pengerjaan, penurunan kualitas, hingga hasil yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, lemahnya kontrol juga membuka ruang bagi praktik penyimpangan, termasuk indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek.\n\nHingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor, pengawas teknis proyek, maupun instansi terkait belum berhasil dimintai keterangan resmi.', 'Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4022-autosave-v1', '', '', '2025-10-01 09:08:29', '2025-10-01 09:08:29', '', 4022, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4026', 0, 'revision', '', 0),
(4027, 1, '2025-10-01 07:40:14', '2025-10-01 07:40:14', '', 'Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251001-wa0019-1759304414', '', '', '2025-10-01 07:40:29', '2025-10-01 07:40:29', '', 4022, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251001-wa0019-1759304414.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4028, 1, '2025-10-01 07:40:33', '2025-10-01 07:40:33', '<strong>Kab.Tangerang ;</strong> Peningkatan infrastruktur jalan lingkungan di Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan publik. Meski Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk memperbaiki akses warga, pelaksanaan proyek di lapangan justru dinilai masih jauh dari harapan.\r\n\r\nSalah satunya proyek pembangunan paving blok di lingkungan Perumahan Griya Islam RT 019/06 Desa Kresek, Kecamatan Kresek. Pekerjaan ini dikerjakan melalui skema Pengadaan Langsung (PL) Kecamatan Kresek dengan nilai anggaran Rp100 juta, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Adapun kontraktor pelaksana dipercayakan kepada CV Adreena Group.\r\n\r\nNamun, berdasarkan pantauan warga dan pemerhati pembangunan, proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Dugaan itu diperkuat dengan adanya indikasi minimnya pengawasan dari pihak terkait.\r\n\r\n“<em>Proyek paving blok itu dibiayai oleh pemerintah dengan uang rakyat yang bersumber dari pajak. Tentu pengawasan yang ketat dari semua pihak sangat diharapkan agar kualitas hasil pembangunan benar-benar terjamin, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat</em>,” ungkap Ahmad, pemerhati pembangunan, kepada Volunteernews.co.id pada Rabu (1/10/2025).\r\n\r\nMinimnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur pemerintah kerap memunculkan dampak negatif. Bukan hanya potensi pemborosan anggaran, tetapi juga keterlambatan pengerjaan, penurunan kualitas, hingga hasil yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, lemahnya kontrol juga membuka ruang bagi praktik penyimpangan, termasuk indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek.\r\n\r\nHingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor, pengawas teknis proyek, maupun instansi terkait belum berhasil dimintai keterangan resmi.', 'Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4022-revision-v1', '', '', '2025-10-01 07:40:33', '2025-10-01 07:40:33', '', 4022, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4028', 0, 'revision', '', 0),
(4029, 1, '2025-10-01 09:08:02', '2025-10-01 09:08:02', '', 'Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251001-wa0021-1759309682', '', '', '2025-10-01 09:08:18', '2025-10-01 09:08:18', '', 4022, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251001-wa0021-1759309682.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4030, 1, '2025-10-01 09:08:51', '2025-10-01 09:08:51', '', 'Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251001-wa0023-1759309731', '', '', '2025-10-01 09:09:05', '2025-10-01 09:09:05', '', 4022, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251001-wa0023-1759309731.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0);
INSERT INTO `volunteposts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(4031, 1, '2025-10-01 09:09:35', '2025-10-01 09:09:35', '<strong>Kab.Tangerang ;</strong> Peningkatan infrastruktur jalan lingkungan di Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan publik. Meski Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk memperbaiki akses warga, pelaksanaan proyek di lapangan justru dinilai masih jauh dari harapan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4029\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251001-wa0021-1759309682.jpg\" alt=\"Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga\" width=\"972\" height=\"1296\" />\r\n\r\nSalah satunya proyek pembangunan paving blok di lingkungan Perumahan Griya Islam RT 019/06 Desa Kresek, Kecamatan Kresek. Pekerjaan ini dikerjakan melalui skema Pengadaan Langsung (PL) Kecamatan Kresek dengan nilai anggaran Rp100 juta, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Adapun kontraktor pelaksana dipercayakan kepada CV Adreena Group.\r\n\r\nNamun, berdasarkan pantauan warga dan pemerhati pembangunan, proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Dugaan itu diperkuat dengan adanya indikasi minimnya pengawasan dari pihak terkait.\r\n\r\n“<em>Proyek paving blok itu dibiayai oleh pemerintah dengan uang rakyat yang bersumber dari pajak. Tentu pengawasan yang ketat dari semua pihak sangat diharapkan agar kualitas hasil pembangunan benar-benar terjamin, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat</em>,” ungkap Ahmad, pemerhati pembangunan, kepada Volunteernews.co.id pada Rabu (1/10/2025).\r\n\r\nMinimnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur pemerintah kerap memunculkan dampak negatif. Bukan hanya potensi pemborosan anggaran, tetapi juga keterlambatan pengerjaan, penurunan kualitas, hingga hasil yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, lemahnya kontrol juga membuka ruang bagi praktik penyimpangan, termasuk indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek.\r\n\r\nHingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor, pengawas teknis proyek, maupun instansi terkait belum berhasil dimintai keterangan resmi.', 'Minim Pengawasan, Proyek Paving Blok di Griya Islam Desa Kresek Disorot Warga', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4022-revision-v1', '', '', '2025-10-01 09:09:35', '2025-10-01 09:09:35', '', 4022, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4031', 0, 'revision', '', 0),
(4032, 1, '2025-10-03 02:09:35', '2025-10-03 02:09:35', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Sejumlah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dilaporkan tengah menghadapi tekanan dan intimidasi dari oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Oknum tersebut diduga melakukan praktik pemerasan dengan modus ancaman pelaporan ke aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024.\r\n\r\nSalah seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada Volunteer News bahwa ia menjadi korban teror berulang kali.\r\n\r\n“<em>Saya diteror dan diminta uang oleh oknum LSM dengan dalih akan melaporkan saya ke Polda Banten terkait realisasi dana BOS tahun 2024. Padahal, penggunaan dana tersebut sudah diperiksa dan diaudit oleh instansi terkait, termasuk Inspektorat. Informasinya, ada rekan sesama kepsek yang sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut</em>,” ungkapnya (03/10/2025).\r\n\r\nSituasi ini menimbulkan keresahan tidak hanya di kalangan kepala sekolah, tetapi juga masyarakat dan orang tua murid. Mereka mendesak pemerintah daerah serta aparat kepolisian segera bertindak.\r\n\r\n“<em>Kami berharap sekaligus meminta kepada pemerintah dan pihak kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar menindak tegas dan turun tangan mengatasi keresahan akibat ulah oknum LSM ini</em>,” ujar H. Nurhanudin, salah satu orang tua siswa di Kecamatan Binuang (03/10/2025).\r\n\r\n<strong>Modus Melawan Hukum</strong>\r\n\r\nTindakan oknum LSM yang meminta uang dengan ancaman pelaporan masuk dalam kategori dugaan tindak pidana pemerasan dan intimidasi. Berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan atau ancaman fitnah untuk memberikan sesuatu, termasuk uang, dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun.\r\n\r\nLebih lanjut, peran LSM secara legal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang pada prinsipnya menekankan fungsi pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, serta kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, tindakan oknum yang justru melakukan intimidasi dan dugaan pemerasan jelas menyimpang dan melawan hukum.\r\n\r\n<strong>Menunggu Respons Aparat Penegak Hukum</strong>\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak oknum LSM yang disebut-sebut melakukan intimidasi belum berhasil dikonfirmasi. Instansi terkait, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, juga belum memberikan pernyataan resmi.\r\n\r\nNamun, tekanan publik agar aparat bertindak semakin menguat. Kasus ini dipandang penting untuk segera ditangani guna melindungi dunia pendidikan dan menjaga citra organisasi masyarakat sipil.', 'Oknum LSM Diduga Intimidasi Kepsek di Kab.Serang, Modus Pemerasan Dana BOS Meresahkan', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'oknum-lsm-diduga-intimidasi-kepsek-di-kab-serang-modus-pemerasan-dana-bos-meresahkan', '', '', '2025-10-03 04:58:00', '2025-10-03 04:58:00', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4032', 0, 'post', '', 0),
(4033, 1, '2025-10-03 01:45:28', '2025-10-03 01:45:28', '', 'Oknum LSM Diduga Intimidasi Kepsek di Kab.Serang, Modus Pemerasan Dana BOS Meresahkan', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251002_184649-1759455928', '', '', '2025-10-03 01:45:41', '2025-10-03 01:45:41', '', 4032, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251002_184649-1759455928.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4034, 1, '2025-10-03 01:45:54', '2025-10-03 01:45:54', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Sejumlah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dilaporkan tengah menghadapi tekanan dan intimidasi dari oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Oknum tersebut diduga melakukan praktik pemerasan dengan modus ancaman pelaporan ke aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024.\r\n\r\nSalah seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada Volunteer News bahwa ia menjadi korban teror berulang kali.\r\n\r\n“<em>Saya diteror dan diminta uang oleh oknum LSM dengan dalih akan melaporkan saya ke Polda Banten terkait realisasi dana BOS tahun 2024. Padahal, penggunaan dana tersebut sudah diperiksa dan diaudit oleh instansi terkait, termasuk Inspektorat. Informasinya, ada rekan sesama kepsek yang sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut</em>,” ungkapnya (02/10/2025).\r\n\r\nSituasi ini menimbulkan keresahan tidak hanya di kalangan kepala sekolah, tetapi juga masyarakat dan orang tua murid. Mereka mendesak pemerintah daerah serta aparat kepolisian segera bertindak.\r\n\r\n“<em>Kami berharap sekaligus meminta kepada pemerintah dan pihak kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar menindak tegas dan turun tangan mengatasi keresahan akibat ulah oknum LSM ini</em>,” ujar H. Nurhanudin, salah satu orang tua siswa di Kecamatan Binuang (02/10/2025).\r\n\r\n<strong>Modus Melawan Hukum</strong>\r\n\r\nTindakan oknum LSM yang meminta uang dengan ancaman pelaporan masuk dalam kategori dugaan tindak pidana pemerasan dan intimidasi. Berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan atau ancaman fitnah untuk memberikan sesuatu, termasuk uang, dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun.\r\n\r\nLebih lanjut, peran LSM secara legal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang pada prinsipnya menekankan fungsi pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, serta kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, tindakan oknum yang justru melakukan intimidasi dan dugaan pemerasan jelas menyimpang dan melawan hukum.\r\n\r\n<strong>Menunggu Respons Aparat Penegak Hukum</strong>\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak oknum LSM yang disebut-sebut melakukan intimidasi belum berhasil dikonfirmasi. Instansi terkait, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, juga belum memberikan pernyataan resmi.\r\n\r\nNamun, tekanan publik agar aparat bertindak semakin menguat. Kasus ini dipandang penting untuk segera ditangani guna melindungi dunia pendidikan dan menjaga citra organisasi masyarakat sipil.', 'Oknum LSM Diduga Intimidasi Kepsek di Kab.Serang, Modus Pemerasan Dana BOS Meresahkan', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4032-revision-v1', '', '', '2025-10-03 01:45:54', '2025-10-03 01:45:54', '', 4032, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4034', 0, 'revision', '', 0),
(4035, 1, '2025-10-03 04:56:29', '2025-10-03 04:56:29', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Kepolisian Resor (Polres) Serang berhasil mencetak capaian gemilang dalam program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Pada kuartal III tahun 2025, hasil panen jagung yang diserap mencapai 274 ton, melampaui target 200 ton meski musim panen masih jauh dari selesai.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4040\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251003-wa0016-1759468144.jpg\" alt=\"Polres Serang Catat Panen Jagung 274 Ton, Lampaui Target Ketahanan Pangan Nasional\" width=\"1080\" height=\"688\" />\r\n\r\nKapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, mengungkapkan capaian tersebut saat mempersiapkan program Penanaman Jagung Serentak seluas 30 hektar di lima wilayah Polsek jajaran yang dijadwalkan berlangsung pekan depan, Jumat (3/10/2025).\r\n\r\n“<em>Alhamdulillah, keberhasilan panen jagung yang melampaui target ini menjadi bukti komitmen Polres Serang bersama kelompok tani dalam mendukung program ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan</em>,” ujar Condro.\r\n\r\n<strong>Serapan Panen dan Peran Stakeholder</strong>\r\n\r\nDari total panen, sebanyak 80,8 ton jagung diserap oleh Bulog Sub Divre Serang dengan harga Rp6.400 per kilogram. Jagung yang diserap telah memenuhi standar kualitas, yakni kadar air di bawah 14 persen serta kandungan Alpha Toxin di bawah 500.\r\n\r\nSementara itu, perusahaan swasta seperti PT Charoen Phokphan Indonesia dan PT Citra Mas menyerap sekitar 194 ton hasil panen.\r\n\r\n“<em>Capaian ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara Polres Serang dan petani lokal dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya komoditas jagung yang menjadi penopang utama ketahanan pangan di Kabupaten Serang</em>,” tambah Condro.\r\n\r\n<strong>Tantangan di Lapangan</strong>\r\n\r\nMeski angka produksi menggembirakan, masih banyak kendala teknis yang dihadapi petani binaan. Minimnya peralatan modern seperti oven pengering, blower, dan mesin pemipil membuat petani harus menyewa dengan biaya tambahan sekitar Rp250 per kilogram.\r\n\r\nKondisi cuaca juga memberi tantangan tersendiri. Curah hujan tinggi dan angin kencang menyebabkan sebagian tanaman rusak sebelum panen, memaksa petani memanen lebih awal dengan kualitas menurun. Selain itu, sejumlah lahan masih tergenang air, sehingga siklus tanam berikutnya harus ditunda.\r\n\r\n“<em>Risiko meningkatnya kadar jamur atau Alpha Toxin pada musim penghujan juga menjadi catatan penting dalam menjaga kualitas jagung,</em>” tegas Condro.\r\n\r\n<strong>Optimisme Berkelanjutan</strong>\r\n\r\nKendati demikian, semangat petani tetap tinggi. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, Bulog, dan sektor swasta, Polres Serang optimistis hambatan teknis dapat segera diatasi.\r\n\r\n“<em>Dengan capaian melampaui target sejak awal, kami yakin program ketahanan pangan ini bisa terus berkesinambungan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat</em>,” pungkas Condro.\r\n\r\nKeberhasilan Polres Serang bukan hanya pencapaian angka produksi, tetapi juga representasi model sinergi antara aparat keamanan, petani, dan dunia usaha dalam membangun fondasi ketahanan pangan yang lebih kuat di tingkat lokal.', 'Polres Serang Catat Panen Jagung 274 Ton, Lampaui Target Ketahanan Pangan Nasional', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'polres-serang-catat-panen-jagung-274-ton-lampaui-target-ketahanan-pangan-nasional', '', '', '2025-10-03 05:09:50', '2025-10-03 05:09:50', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4035', 0, 'post', '', 0),
(4036, 1, '2025-10-03 04:53:46', '2025-10-03 04:53:46', '', 'Polres Serang Catat Panen Jagung 274 Ton, Lampaui Target Ketahanan Pangan Nasional', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251003-wa0009-1759467226', '', '', '2025-10-03 04:54:01', '2025-10-03 04:54:01', '', 4035, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251003-wa0009-1759467226.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4037, 1, '2025-10-03 04:54:55', '2025-10-03 04:54:55', '', 'Polres Serang Catat Panen Jagung 274 Ton, Lampaui Target Ketahanan Pangan Nasional', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251003-wa0010-1759467295', '', '', '2025-10-03 04:55:32', '2025-10-03 04:55:32', '', 4035, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251003-wa0010-1759467295.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4038, 1, '2025-10-03 04:55:21', '2025-10-03 04:55:21', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Kepolisian Resor (Polres) Serang berhasil mencetak capaian gemilang dalam program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Pada kuartal III tahun 2025, hasil panen jagung yang diserap mencapai 274 ton, melampaui target 200 ton meski musim panen masih jauh dari selesai.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4036\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251003-wa0009-1759467226.jpg\" alt=\"Polres Serang Catat Panen Jagung 274 Ton, Lampaui Target Ketahanan Pangan Nasional\" width=\"1599\" height=\"899\" />\r\n\r\nKapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, mengungkapkan capaian tersebut saat mempersiapkan program Penanaman Jagung Serentak seluas 30 hektar di lima wilayah Polsek jajaran yang dijadwalkan berlangsung pekan depan, Jumat (3/10/2025).\r\n\r\n“<em>Alhamdulillah, keberhasilan panen jagung yang melampaui target ini menjadi bukti komitmen Polres Serang bersama kelompok tani dalam mendukung program ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan</em>,” ujar Condro.\r\n\r\n<strong>Serapan Panen dan Peran Stakeholder</strong>\r\n\r\nDari total panen, sebanyak 80,8 ton jagung diserap oleh Bulog Sub Divre Serang dengan harga Rp6.400 per kilogram. Jagung yang diserap telah memenuhi standar kualitas, yakni kadar air di bawah 14 persen serta kandungan Alpha Toxin di bawah 500.\r\n\r\nSementara itu, perusahaan swasta seperti PT Charoen Phokphan Indonesia dan PT Citra Mas menyerap sekitar 194 ton hasil panen.\r\n\r\n“<em>Capaian ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara Polres Serang dan petani lokal dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya komoditas jagung yang menjadi penopang utama ketahanan pangan di Kabupaten Serang</em>,” tambah Condro.\r\n\r\n<strong>Tantangan di Lapangan</strong>\r\n\r\nMeski angka produksi menggembirakan, masih banyak kendala teknis yang dihadapi petani binaan. Minimnya peralatan modern seperti oven pengering, blower, dan mesin pemipil membuat petani harus menyewa dengan biaya tambahan sekitar Rp250 per kilogram.\r\n\r\nKondisi cuaca juga memberi tantangan tersendiri. Curah hujan tinggi dan angin kencang menyebabkan sebagian tanaman rusak sebelum panen, memaksa petani memanen lebih awal dengan kualitas menurun. Selain itu, sejumlah lahan masih tergenang air, sehingga siklus tanam berikutnya harus ditunda.\r\n\r\n“<em>Risiko meningkatnya kadar jamur atau Alpha Toxin pada musim penghujan juga menjadi catatan penting dalam menjaga kualitas jagung,</em>” tegas Condro.\r\n\r\n<strong>Optimisme Berkelanjutan</strong>\r\n\r\nKendati demikian, semangat petani tetap tinggi. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, Bulog, dan sektor swasta, Polres Serang optimistis hambatan teknis dapat segera diatasi.\r\n\r\n“<em>Dengan capaian melampaui target sejak awal, kami yakin program ketahanan pangan ini bisa terus berkesinambungan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat</em>,” pungkas Condro.\r\n\r\nKeberhasilan Polres Serang bukan hanya pencapaian angka produksi, tetapi juga representasi model sinergi antara aparat keamanan, petani, dan dunia usaha dalam membangun fondasi ketahanan pangan yang lebih kuat di tingkat lokal.', 'Polres Serang Catat Panen Jagung 274 Ton, Lampaui Target Ketahanan Pangan Nasional', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4035-revision-v1', '', '', '2025-10-03 04:55:21', '2025-10-03 04:55:21', '', 4035, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4038', 0, 'revision', '', 0),
(4039, 1, '2025-10-03 04:58:00', '2025-10-03 04:58:00', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Sejumlah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dilaporkan tengah menghadapi tekanan dan intimidasi dari oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Oknum tersebut diduga melakukan praktik pemerasan dengan modus ancaman pelaporan ke aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024.\r\n\r\nSalah seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada Volunteer News bahwa ia menjadi korban teror berulang kali.\r\n\r\n“<em>Saya diteror dan diminta uang oleh oknum LSM dengan dalih akan melaporkan saya ke Polda Banten terkait realisasi dana BOS tahun 2024. Padahal, penggunaan dana tersebut sudah diperiksa dan diaudit oleh instansi terkait, termasuk Inspektorat. Informasinya, ada rekan sesama kepsek yang sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut</em>,” ungkapnya (03/10/2025).\r\n\r\nSituasi ini menimbulkan keresahan tidak hanya di kalangan kepala sekolah, tetapi juga masyarakat dan orang tua murid. Mereka mendesak pemerintah daerah serta aparat kepolisian segera bertindak.\r\n\r\n“<em>Kami berharap sekaligus meminta kepada pemerintah dan pihak kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar menindak tegas dan turun tangan mengatasi keresahan akibat ulah oknum LSM ini</em>,” ujar H. Nurhanudin, salah satu orang tua siswa di Kecamatan Binuang (03/10/2025).\r\n\r\n<strong>Modus Melawan Hukum</strong>\r\n\r\nTindakan oknum LSM yang meminta uang dengan ancaman pelaporan masuk dalam kategori dugaan tindak pidana pemerasan dan intimidasi. Berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan atau ancaman fitnah untuk memberikan sesuatu, termasuk uang, dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun.\r\n\r\nLebih lanjut, peran LSM secara legal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang pada prinsipnya menekankan fungsi pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, serta kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, tindakan oknum yang justru melakukan intimidasi dan dugaan pemerasan jelas menyimpang dan melawan hukum.\r\n\r\n<strong>Menunggu Respons Aparat Penegak Hukum</strong>\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak oknum LSM yang disebut-sebut melakukan intimidasi belum berhasil dikonfirmasi. Instansi terkait, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, juga belum memberikan pernyataan resmi.\r\n\r\nNamun, tekanan publik agar aparat bertindak semakin menguat. Kasus ini dipandang penting untuk segera ditangani guna melindungi dunia pendidikan dan menjaga citra organisasi masyarakat sipil.', 'Oknum LSM Diduga Intimidasi Kepsek di Kab.Serang, Modus Pemerasan Dana BOS Meresahkan', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4032-revision-v1', '', '', '2025-10-03 04:58:00', '2025-10-03 04:58:00', '', 4032, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4039', 0, 'revision', '', 0),
(4040, 1, '2025-10-03 05:09:04', '2025-10-03 05:09:04', '', 'Polres Serang Catat Panen Jagung 274 Ton, Lampaui Target Ketahanan Pangan Nasional', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251003-wa0016-1759468144', '', '', '2025-10-03 05:09:15', '2025-10-03 05:09:15', '', 4035, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251003-wa0016-1759468144.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4041, 1, '2025-10-03 05:09:32', '2025-10-03 05:09:32', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Kepolisian Resor (Polres) Serang berhasil mencetak capaian gemilang dalam program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Pada kuartal III tahun 2025, hasil panen jagung yang diserap mencapai 274 ton, melampaui target 200 ton meski musim panen masih jauh dari selesai.\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4040\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251003-wa0016-1759468144.jpg\" alt=\"Polres Serang Catat Panen Jagung 274 Ton, Lampaui Target Ketahanan Pangan Nasional\" width=\"1080\" height=\"688\" />\n\nKapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, mengungkapkan capaian tersebut saat mempersiapkan program Penanaman Jagung Serentak seluas 30 hektar di lima wilayah Polsek jajaran yang dijadwalkan berlangsung pekan depan, Jumat (3/10/2025).\n\n“<em>Alhamdulillah, keberhasilan panen jagung yang melampaui target ini menjadi bukti komitmen Polres Serang bersama kelompok tani dalam mendukung program ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan</em>,” ujar Condro.\n\n<strong>Serapan Panen dan Peran Stakeholder</strong>\n\nDari total panen, sebanyak 80,8 ton jagung diserap oleh Bulog Sub Divre Serang dengan harga Rp6.400 per kilogram. Jagung yang diserap telah memenuhi standar kualitas, yakni kadar air di bawah 14 persen serta kandungan Alpha Toxin di bawah 500.\n\nSementara itu, perusahaan swasta seperti PT Charoen Phokphan Indonesia dan PT Citra Mas menyerap sekitar 194 ton hasil panen.\n\n“<em>Capaian ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara Polres Serang dan petani lokal dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya komoditas jagung yang menjadi penopang utama ketahanan pangan di Kabupaten Serang</em>,” tambah Condro.\n\n<strong>Tantangan di Lapangan</strong>\n\nMeski angka produksi menggembirakan, masih banyak kendala teknis yang dihadapi petani binaan. Minimnya peralatan modern seperti oven pengering, blower, dan mesin pemipil membuat petani harus menyewa dengan biaya tambahan sekitar Rp250 per kilogram.\n\nKondisi cuaca juga memberi tantangan tersendiri. Curah hujan tinggi dan angin kencang menyebabkan sebagian tanaman rusak sebelum panen, memaksa petani memanen lebih awal dengan kualitas menurun. Selain itu, sejumlah lahan masih tergenang air, sehingga siklus tanam berikutnya harus ditunda.\n\n“<em>Risiko meningkatnya kadar jamur atau Alpha Toxin pada musim penghujan juga menjadi catatan penting dalam menjaga kualitas jagung,</em>” tegas Condro.\n\n<strong>Optimisme Berkelanjutan</strong>\n\nKendati demikian, semangat petani tetap tinggi. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, Bulog, dan sektor swasta, Polres Serang optimistis hambatan teknis dapat segera diatasi.\n\n“<em>Dengan capaian melampaui target sejak awal, kami yakin program ketahanan pangan ini bisa terus berkesinambungan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat</em>,” pungkas Condro.\n\nKeberhasilan Polres Serang bukan hanya pencapaian angka produksi, tetapi juga representasi model sinergi antara aparat keamanan, petani, dan dunia usaha dalam membangun fondasi ketahanan pangan yang lebih kuat di tingkat lokal.', 'Polres Serang Catat Panen Jagung 274 Ton, Lampaui Target Ketahanan Pangan Nasional', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4035-autosave-v1', '', '', '2025-10-03 05:09:32', '2025-10-03 05:09:32', '', 4035, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4041', 0, 'revision', '', 0),
(4042, 1, '2025-10-03 05:09:37', '2025-10-03 05:09:37', '', 'Polres Serang Catat Panen Jagung 274 Ton, Lampaui Target Ketahanan Pangan Nasional', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251003-wa0015-1759468177', '', '', '2025-10-03 05:09:48', '2025-10-03 05:09:48', '', 4035, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251003-wa0015-1759468177.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4043, 1, '2025-10-03 05:09:50', '2025-10-03 05:09:50', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Kepolisian Resor (Polres) Serang berhasil mencetak capaian gemilang dalam program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Pada kuartal III tahun 2025, hasil panen jagung yang diserap mencapai 274 ton, melampaui target 200 ton meski musim panen masih jauh dari selesai.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4040\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251003-wa0016-1759468144.jpg\" alt=\"Polres Serang Catat Panen Jagung 274 Ton, Lampaui Target Ketahanan Pangan Nasional\" width=\"1080\" height=\"688\" />\r\n\r\nKapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, mengungkapkan capaian tersebut saat mempersiapkan program Penanaman Jagung Serentak seluas 30 hektar di lima wilayah Polsek jajaran yang dijadwalkan berlangsung pekan depan, Jumat (3/10/2025).\r\n\r\n“<em>Alhamdulillah, keberhasilan panen jagung yang melampaui target ini menjadi bukti komitmen Polres Serang bersama kelompok tani dalam mendukung program ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan</em>,” ujar Condro.\r\n\r\n<strong>Serapan Panen dan Peran Stakeholder</strong>\r\n\r\nDari total panen, sebanyak 80,8 ton jagung diserap oleh Bulog Sub Divre Serang dengan harga Rp6.400 per kilogram. Jagung yang diserap telah memenuhi standar kualitas, yakni kadar air di bawah 14 persen serta kandungan Alpha Toxin di bawah 500.\r\n\r\nSementara itu, perusahaan swasta seperti PT Charoen Phokphan Indonesia dan PT Citra Mas menyerap sekitar 194 ton hasil panen.\r\n\r\n“<em>Capaian ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara Polres Serang dan petani lokal dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya komoditas jagung yang menjadi penopang utama ketahanan pangan di Kabupaten Serang</em>,” tambah Condro.\r\n\r\n<strong>Tantangan di Lapangan</strong>\r\n\r\nMeski angka produksi menggembirakan, masih banyak kendala teknis yang dihadapi petani binaan. Minimnya peralatan modern seperti oven pengering, blower, dan mesin pemipil membuat petani harus menyewa dengan biaya tambahan sekitar Rp250 per kilogram.\r\n\r\nKondisi cuaca juga memberi tantangan tersendiri. Curah hujan tinggi dan angin kencang menyebabkan sebagian tanaman rusak sebelum panen, memaksa petani memanen lebih awal dengan kualitas menurun. Selain itu, sejumlah lahan masih tergenang air, sehingga siklus tanam berikutnya harus ditunda.\r\n\r\n“<em>Risiko meningkatnya kadar jamur atau Alpha Toxin pada musim penghujan juga menjadi catatan penting dalam menjaga kualitas jagung,</em>” tegas Condro.\r\n\r\n<strong>Optimisme Berkelanjutan</strong>\r\n\r\nKendati demikian, semangat petani tetap tinggi. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, Bulog, dan sektor swasta, Polres Serang optimistis hambatan teknis dapat segera diatasi.\r\n\r\n“<em>Dengan capaian melampaui target sejak awal, kami yakin program ketahanan pangan ini bisa terus berkesinambungan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat</em>,” pungkas Condro.\r\n\r\nKeberhasilan Polres Serang bukan hanya pencapaian angka produksi, tetapi juga representasi model sinergi antara aparat keamanan, petani, dan dunia usaha dalam membangun fondasi ketahanan pangan yang lebih kuat di tingkat lokal.', 'Polres Serang Catat Panen Jagung 274 Ton, Lampaui Target Ketahanan Pangan Nasional', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4035-revision-v1', '', '', '2025-10-03 05:09:50', '2025-10-03 05:09:50', '', 4035, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4043', 0, 'revision', '', 0),
(4045, 1, '2025-10-08 16:32:18', '2025-10-08 16:32:18', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesejahteraan terus digelorakan. Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4047\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0034-1759940463.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"1152\" height=\"864\" />\r\n\r\nHal ini disampaikan Ratu Zakiyah saat menghadiri Milad ke-25 Baznas Kabupaten Serang yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-499 Kabupaten Serang, di halaman Kantor Kecamatan Binuang, Rabu (8/10/2025).\r\n\r\n“<em>Saya sebagai kepala daerah terus mendorong ASN untuk memberikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas. Kalau melalui Baznas, semuanya dapat disalurkan secara tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang membutuhkan,</em>” ujar Ratu Zakiyah.\r\n\r\n<img class=\"size-full wp-image-4048\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-08-11-19-12__judul-volunteer-news-co-id_sebelum-1759940543-scaled.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"2560\" height=\"1922\" />\r\n\r\nMenurutnya, Baznas bukan hanya wadah pengumpulan ZIS, melainkan mitra pemerintah dalam memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap program Baznas pun selalu disinergikan dengan perangkat daerah. Misalnya, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, atau beasiswa yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.\r\n\r\nDengan mengusung tema “<strong>Sinergi dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Kabupaten Serang</strong>”, Bupati kembali mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas.\r\n\r\nDalam kesempatan itu, Ratu Zakiyah juga menyampaikan apresiasi atas prestasi Baznas Kabupaten Serang yang meraih Baznas Award tingkat nasional.\r\n\r\n“<em>Penghargaan ini tentu berkat dukungan ASN dan masyarakat yang telah konsisten menyalurkan ZIS melalui Baznas</em>,” ucapnya.\r\n\r\n<strong>Penyaluran Bantuan Rp471 Juta</strong>\r\n\r\nPeringatan Milad ke-25 Baznas tahun ini diramaikan dengan berbagai program sosial, di antaranya khitanan massal untuk 100 anak, santunan mantan ODGJ, beasiswa pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga penghargaan untuk UPZ terbaik.\r\n\r\nKetua Baznas Kabupaten Serang, Badrudin, mengungkapkan total bantuan yang disalurkan dalam momentum Milad ini mencapai Rp471 juta khusus di Kecamatan Binuang. Bantuan tersebut mencakup:\r\n\r\n<strong>Beasiswa dan paket sekolah senilai Rp110 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan kesehatan dan obat-obatan Rp100 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Program stunting dan gizi Rp35 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan rumah ibadah Rp6 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Santunan sembako Rp100 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Khitanan massal Rp60 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan UMKM Rp20 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Hingga beasiswa SMP senilai Rp10 juta.</strong>\r\n\r\nMenariknya, dari Kecamatan Binuang, zakat yang berhasil dihimpun hanya Rp30 juta. Namun, pendistribusian dana ZIS yang terealisasi untuk kecamatan ini mencapai Rp608,8 juta.\r\n\r\n“<em>Hal ini menunjukkan komitmen Baznas dalam menyalurkan bantuan lebih besar untuk masyarakat, meski serapan zakat dari wilayah tersebut terbatas</em>,” jelas Badrudin.\r\n\r\n<strong>Kolaborasi untuk Kesejahteraan</strong>\r\n\r\nAcara yang dihadiri jajaran pejabat Pemkab Serang, tokoh ulama, serta unsur Muspika ini menegaskan bahwa pengelolaan ZIS melalui Baznas merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah. Sinergi antara ASN, masyarakat, dan Baznas diyakini mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Kabupaten Serang.', 'Baznas Award dan Milad ke -25 di Kec.Binuang: Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'baznas-award-dan-milad-ke-25-di-kec-binuang-sinergi-pemerintah-dan-umat-untuk-kesejahteraan-masyarakat', '', '', '2025-10-09 01:38:52', '2025-10-09 01:38:52', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4045', 0, 'post', '', 0),
(4046, 1, '2025-10-08 16:20:05', '2025-10-08 16:20:05', '', 'Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251008-wa0030-1759940405', '', '', '2025-10-08 16:20:28', '2025-10-08 16:20:28', '', 4045, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0030-1759940405.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4047, 1, '2025-10-08 16:21:03', '2025-10-08 16:21:03', '', 'Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251008-wa0034-1759940463', '', '', '2025-10-08 16:21:18', '2025-10-08 16:21:18', '', 4045, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0034-1759940463.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4048, 1, '2025-10-08 16:22:23', '2025-10-08 16:22:23', '', 'Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat', '[encoded data, 5848 characters]', 'inherit', 'open', 'closed', '', '2025-10-08-11-19-12__judul-volunteer-news-co-id_sebelum-1759940543', '', '', '2025-10-08 16:22:32', '2025-10-08 16:22:32', '', 4045, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-08-11-19-12__judul-volunteer-news-co-id_sebelum-1759940543.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4049, 1, '2025-10-08 16:26:53', '2025-10-08 16:26:53', '', 'Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251008-wa0030-1759940813', '', '', '2025-10-08 16:27:16', '2025-10-08 16:27:16', '', 4045, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0030-1759940813.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4050, 1, '2025-10-08 16:27:16', '2025-10-08 16:27:16', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesejahteraan terus digelorakan. Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4047\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0034-1759940463.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"1152\" height=\"864\" />\r\n\r\nHal ini disampaikan Ratu Zakiyah saat menghadiri Milad ke-25 Baznas Kabupaten Serang yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-499 Kabupaten Serang, di halaman Kantor Kecamatan Binuang, Kamis (8/10/2025).\r\n\r\n“<em>Saya sebagai kepala daerah terus mendorong ASN untuk memberikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas. Kalau melalui Baznas, semuanya dapat disalurkan secara tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang membutuhkan,</em>” ujar Ratu Zakiyah.\r\n\r\n<img class=\"size-full wp-image-4048\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-08-11-19-12__judul-volunteer-news-co-id_sebelum-1759940543-scaled.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"2560\" height=\"1922\" />\r\n\r\nMenurutnya, Baznas bukan hanya wadah pengumpulan ZIS, melainkan mitra pemerintah dalam memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap program Baznas pun selalu disinergikan dengan perangkat daerah. Misalnya, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, atau beasiswa yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.\r\n\r\nDengan mengusung tema “<strong>Sinergi dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Kabupaten Serang</strong>”, Bupati kembali mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas.\r\n\r\nDalam kesempatan itu, Ratu Zakiyah juga menyampaikan apresiasi atas prestasi Baznas Kabupaten Serang yang meraih Baznas Award tingkat nasional.\r\n\r\n“<em>Penghargaan ini tentu berkat dukungan ASN dan masyarakat yang telah konsisten menyalurkan ZIS melalui Baznas</em>,” ucapnya.\r\n\r\n<strong>Penyaluran Bantuan Rp471 Juta</strong>\r\n\r\nPeringatan Milad ke-25 Baznas tahun ini diramaikan dengan berbagai program sosial, di antaranya khitanan massal untuk 100 anak, santunan mantan ODGJ, beasiswa pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga penghargaan untuk UPZ terbaik.\r\n\r\nKetua Baznas Kabupaten Serang, Badrudin, mengungkapkan total bantuan yang disalurkan dalam momentum Milad ini mencapai Rp471 juta khusus di Kecamatan Binuang. Bantuan tersebut mencakup:\r\n\r\n<strong>Beasiswa dan paket sekolah senilai Rp110 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan kesehatan dan obat-obatan Rp100 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Program stunting dan gizi Rp35 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan rumah ibadah Rp6 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Santunan sembako Rp100 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Khitanan massal Rp60 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan UMKM Rp20 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Hingga beasiswa SMP senilai Rp10 juta.</strong>\r\n\r\nMenariknya, dari Kecamatan Binuang, zakat yang berhasil dihimpun hanya Rp30 juta. Namun, pendistribusian dana ZIS yang terealisasi untuk kecamatan ini mencapai Rp608,8 juta. “Hal ini menunjukkan komitmen Baznas dalam menyalurkan bantuan lebih besar untuk masyarakat, meski serapan zakat dari wilayah tersebut terbatas,” jelas Badrudin.\r\n\r\n<strong>Kolaborasi untuk Kesejahteraan</strong>\r\n\r\nAcara yang dihadiri jajaran pejabat Pemkab Serang, tokoh ulama, serta unsur Muspika ini menegaskan bahwa pengelolaan ZIS melalui Baznas merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah. Sinergi antara ASN, masyarakat, dan Baznas diyakini mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Kabupaten Serang.', 'Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4045-revision-v1', '', '', '2025-10-08 16:27:16', '2025-10-08 16:27:16', '', 4045, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4050', 0, 'revision', '', 0),
(4051, 1, '2025-10-08 16:31:46', '2025-10-08 16:31:46', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesejahteraan terus digelorakan. Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4047\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0034-1759940463.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"1152\" height=\"864\" />\r\n\r\nHal ini disampaikan Ratu Zakiyah saat menghadiri Milad ke-25 Baznas Kabupaten Serang yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-499 Kabupaten Serang, di halaman Kantor Kecamatan Binuang, Kamis (8/10/2025).\r\n\r\n“<em>Saya sebagai kepala daerah terus mendorong ASN untuk memberikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas. Kalau melalui Baznas, semuanya dapat disalurkan secara tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang membutuhkan,</em>” ujar Ratu Zakiyah.\r\n\r\n<img class=\"size-full wp-image-4048\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-08-11-19-12__judul-volunteer-news-co-id_sebelum-1759940543-scaled.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"2560\" height=\"1922\" />\r\n\r\nMenurutnya, Baznas bukan hanya wadah pengumpulan ZIS, melainkan mitra pemerintah dalam memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap program Baznas pun selalu disinergikan dengan perangkat daerah. Misalnya, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, atau beasiswa yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.\r\n\r\nDengan mengusung tema “<strong>Sinergi dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Kabupaten Serang</strong>”, Bupati kembali mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas.\r\n\r\nDalam kesempatan itu, Ratu Zakiyah juga menyampaikan apresiasi atas prestasi Baznas Kabupaten Serang yang meraih Baznas Award tingkat nasional.\r\n\r\n“<em>Penghargaan ini tentu berkat dukungan ASN dan masyarakat yang telah konsisten menyalurkan ZIS melalui Baznas</em>,” ucapnya.\r\n\r\n<strong>Penyaluran Bantuan Rp471 Juta</strong>\r\n\r\nPeringatan Milad ke-25 Baznas tahun ini diramaikan dengan berbagai program sosial, di antaranya khitanan massal untuk 100 anak, santunan mantan ODGJ, beasiswa pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga penghargaan untuk UPZ terbaik.\r\n\r\nKetua Baznas Kabupaten Serang, Badrudin, mengungkapkan total bantuan yang disalurkan dalam momentum Milad ini mencapai Rp471 juta khusus di Kecamatan Binuang. Bantuan tersebut mencakup:\r\n\r\n<strong>Beasiswa dan paket sekolah senilai Rp110 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan kesehatan dan obat-obatan Rp100 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Program stunting dan gizi Rp35 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan rumah ibadah Rp6 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Santunan sembako Rp100 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Khitanan massal Rp60 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan UMKM Rp20 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Hingga beasiswa SMP senilai Rp10 juta.</strong>\r\n\r\nMenariknya, dari Kecamatan Binuang, zakat yang berhasil dihimpun hanya Rp30 juta. Namun, pendistribusian dana ZIS yang terealisasi untuk kecamatan ini mencapai Rp608,8 juta. “Hal ini menunjukkan komitmen Baznas dalam menyalurkan bantuan lebih besar untuk masyarakat, meski serapan zakat dari wilayah tersebut terbatas,” jelas Badrudin.\r\n\r\n<strong>Kolaborasi untuk Kesejahteraan</strong>\r\n\r\nAcara yang dihadiri jajaran pejabat Pemkab Serang, tokoh ulama, serta unsur Muspika ini menegaskan bahwa pengelolaan ZIS melalui Baznas merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah. Sinergi antara ASN, masyarakat, dan Baznas diyakini mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Kabupaten Serang.', 'Baznas Award dan Milad ke -25 di Kec.Binuang : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4045-revision-v1', '', '', '2025-10-08 16:31:46', '2025-10-08 16:31:46', '', 4045, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4051', 0, 'revision', '', 0),
(4052, 1, '2025-10-08 16:40:33', '2025-10-08 16:40:33', '', 'Baznas Award dan Milad ke -25 di Kec.Binuang : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251008-wa0031-1759941633', '', '', '2025-10-08 16:40:48', '2025-10-08 16:40:48', '', 4045, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0031-1759941633.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0);
INSERT INTO `volunteposts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(4053, 1, '2025-10-08 16:45:24', '2025-10-08 16:45:24', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesejahteraan terus digelorakan. Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang.\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4047\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0034-1759940463.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"1152\" height=\"864\" />\n\nHal ini disampaikan Ratu Zakiyah saat menghadiri Milad ke-25 Baznas Kabupaten Serang yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-499 Kabupaten Serang, di halaman Kantor Kecamatan Binuang, Kamis (8/10/2025).\n\n“<em>Saya sebagai kepala daerah terus mendorong ASN untuk memberikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas. Kalau melalui Baznas, semuanya dapat disalurkan secara tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang membutuhkan,</em>” ujar Ratu Zakiyah.\n\n<img class=\"size-full wp-image-4048\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-08-11-19-12__judul-volunteer-news-co-id_sebelum-1759940543-scaled.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"2560\" height=\"1922\" />\n\nMenurutnya, Baznas bukan hanya wadah pengumpulan ZIS, melainkan mitra pemerintah dalam memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap program Baznas pun selalu disinergikan dengan perangkat daerah. Misalnya, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, atau beasiswa yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.\n\nDengan mengusung tema “<strong>Sinergi dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Kabupaten Serang</strong>”, Bupati kembali mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas.\n\nDalam kesempatan itu, Ratu Zakiyah juga menyampaikan apresiasi atas prestasi Baznas Kabupaten Serang yang meraih Baznas Award tingkat nasional.\n\n“<em>Penghargaan ini tentu berkat dukungan ASN dan masyarakat yang telah konsisten menyalurkan ZIS melalui Baznas</em>,” ucapnya.\n\n<strong>Penyaluran Bantuan Rp471 Juta</strong>\n\nPeringatan Milad ke-25 Baznas tahun ini diramaikan dengan berbagai program sosial, di antaranya khitanan massal untuk 100 anak, santunan mantan ODGJ, beasiswa pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga penghargaan untuk UPZ terbaik.\n\nKetua Baznas Kabupaten Serang, Badrudin, mengungkapkan total bantuan yang disalurkan dalam momentum Milad ini mencapai Rp471 juta khusus di Kecamatan Binuang. Bantuan tersebut mencakup:\n\n<strong>Beasiswa dan paket sekolah senilai Rp110 juta,</strong>\n\n<strong>Bantuan kesehatan dan obat-obatan Rp100 juta,</strong>\n\n<strong>Program stunting dan gizi Rp35 juta,</strong>\n\n<strong>Bantuan rumah ibadah Rp6 juta,</strong>\n\n<strong>Santunan sembako Rp100 juta,</strong>\n\n<strong>Khitanan massal Rp60 juta,</strong>\n\n<strong>Bantuan UMKM Rp20 juta,</strong>\n\n<strong>Hingga beasiswa SMP senilai Rp10 juta.</strong>\n\nMenariknya, dari Kecamatan Binuang, zakat yang berhasil dihimpun hanya Rp30 juta. Namun, pendistribusian dana ZIS yang terealisasi untuk kecamatan ini mencapai Rp608,8 juta. “Hal ini menunjukkan komitmen Baznas dalam menyalurkan bantuan lebih besar untuk masyarakat, meski serapan zakat dari wilayah tersebut terbatas,” jelas Badrudin.\n\n<strong>Kolaborasi untuk Kesejahteraan</strong>\n\nAcara yang dihadiri jajaran pejabat Pemkab Serang, tokoh ulama, serta unsur Muspika ini menegaskan bahwa pengelolaan ZIS melalui Baznas merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah. Sinergi antara ASN, masyarakat, dan Baznas diyakini mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Kabupaten Serang.', 'Baznas Award dan Milad ke -25 di Kec.Binuang: Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4045-autosave-v1', '', '', '2025-10-08 16:45:24', '2025-10-08 16:45:24', '', 4045, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4053', 0, 'revision', '', 0),
(4054, 1, '2025-10-08 16:45:35', '2025-10-08 16:45:35', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesejahteraan terus digelorakan. Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4047\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0034-1759940463.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"1152\" height=\"864\" />\r\n\r\nHal ini disampaikan Ratu Zakiyah saat menghadiri Milad ke-25 Baznas Kabupaten Serang yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-499 Kabupaten Serang, di halaman Kantor Kecamatan Binuang, Kamis (8/10/2025).\r\n\r\n“<em>Saya sebagai kepala daerah terus mendorong ASN untuk memberikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas. Kalau melalui Baznas, semuanya dapat disalurkan secara tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang membutuhkan,</em>” ujar Ratu Zakiyah.\r\n\r\n<img class=\"size-full wp-image-4048\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-08-11-19-12__judul-volunteer-news-co-id_sebelum-1759940543-scaled.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"2560\" height=\"1922\" />\r\n\r\nMenurutnya, Baznas bukan hanya wadah pengumpulan ZIS, melainkan mitra pemerintah dalam memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap program Baznas pun selalu disinergikan dengan perangkat daerah. Misalnya, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, atau beasiswa yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.\r\n\r\nDengan mengusung tema “<strong>Sinergi dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Kabupaten Serang</strong>”, Bupati kembali mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas.\r\n\r\nDalam kesempatan itu, Ratu Zakiyah juga menyampaikan apresiasi atas prestasi Baznas Kabupaten Serang yang meraih Baznas Award tingkat nasional.\r\n\r\n“<em>Penghargaan ini tentu berkat dukungan ASN dan masyarakat yang telah konsisten menyalurkan ZIS melalui Baznas</em>,” ucapnya.\r\n\r\n<strong>Penyaluran Bantuan Rp471 Juta</strong>\r\n\r\nPeringatan Milad ke-25 Baznas tahun ini diramaikan dengan berbagai program sosial, di antaranya khitanan massal untuk 100 anak, santunan mantan ODGJ, beasiswa pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga penghargaan untuk UPZ terbaik.\r\n\r\nKetua Baznas Kabupaten Serang, Badrudin, mengungkapkan total bantuan yang disalurkan dalam momentum Milad ini mencapai Rp471 juta khusus di Kecamatan Binuang. Bantuan tersebut mencakup:\r\n\r\n<strong>Beasiswa dan paket sekolah senilai Rp110 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan kesehatan dan obat-obatan Rp100 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Program stunting dan gizi Rp35 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan rumah ibadah Rp6 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Santunan sembako Rp100 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Khitanan massal Rp60 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan UMKM Rp20 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Hingga beasiswa SMP senilai Rp10 juta.</strong>\r\n\r\nMenariknya, dari Kecamatan Binuang, zakat yang berhasil dihimpun hanya Rp30 juta. Namun, pendistribusian dana ZIS yang terealisasi untuk kecamatan ini mencapai Rp608,8 juta. “Hal ini menunjukkan komitmen Baznas dalam menyalurkan bantuan lebih besar untuk masyarakat, meski serapan zakat dari wilayah tersebut terbatas,” jelas Badrudin.\r\n\r\n<strong>Kolaborasi untuk Kesejahteraan</strong>\r\n\r\nAcara yang dihadiri jajaran pejabat Pemkab Serang, tokoh ulama, serta unsur Muspika ini menegaskan bahwa pengelolaan ZIS melalui Baznas merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah. Sinergi antara ASN, masyarakat, dan Baznas diyakini mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Kabupaten Serang.', 'Baznas Award dan Milad ke -25 di Kec.Binuang: Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4045-revision-v1', '', '', '2025-10-08 16:45:35', '2025-10-08 16:45:35', '', 4045, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4054', 0, 'revision', '', 0),
(4055, 1, '2025-10-09 01:31:54', '2025-10-09 01:31:54', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesejahteraan terus digelorakan. Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4047\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0034-1759940463.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"1152\" height=\"864\" />\r\n\r\nHal ini disampaikan Ratu Zakiyah saat menghadiri Milad ke-25 Baznas Kabupaten Serang yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-499 Kabupaten Serang, di halaman Kantor Kecamatan Binuang, Rabu (8/10/2025).\r\n\r\n“<em>Saya sebagai kepala daerah terus mendorong ASN untuk memberikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas. Kalau melalui Baznas, semuanya dapat disalurkan secara tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang membutuhkan,</em>” ujar Ratu Zakiyah.\r\n\r\n<img class=\"size-full wp-image-4048\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-08-11-19-12__judul-volunteer-news-co-id_sebelum-1759940543-scaled.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"2560\" height=\"1922\" />\r\n\r\nMenurutnya, Baznas bukan hanya wadah pengumpulan ZIS, melainkan mitra pemerintah dalam memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap program Baznas pun selalu disinergikan dengan perangkat daerah. Misalnya, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, atau beasiswa yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.\r\n\r\nDengan mengusung tema “<strong>Sinergi dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Kabupaten Serang</strong>”, Bupati kembali mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas.\r\n\r\nDalam kesempatan itu, Ratu Zakiyah juga menyampaikan apresiasi atas prestasi Baznas Kabupaten Serang yang meraih Baznas Award tingkat nasional.\r\n\r\n“<em>Penghargaan ini tentu berkat dukungan ASN dan masyarakat yang telah konsisten menyalurkan ZIS melalui Baznas</em>,” ucapnya.\r\n\r\n<strong>Penyaluran Bantuan Rp471 Juta</strong>\r\n\r\nPeringatan Milad ke-25 Baznas tahun ini diramaikan dengan berbagai program sosial, di antaranya khitanan massal untuk 100 anak, santunan mantan ODGJ, beasiswa pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga penghargaan untuk UPZ terbaik.\r\n\r\nKetua Baznas Kabupaten Serang, Badrudin, mengungkapkan total bantuan yang disalurkan dalam momentum Milad ini mencapai Rp471 juta khusus di Kecamatan Binuang. Bantuan tersebut mencakup:\r\n\r\n<strong>Beasiswa dan paket sekolah senilai Rp110 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan kesehatan dan obat-obatan Rp100 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Program stunting dan gizi Rp35 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan rumah ibadah Rp6 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Santunan sembako Rp100 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Khitanan massal Rp60 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan UMKM Rp20 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Hingga beasiswa SMP senilai Rp10 juta.</strong>\r\n\r\nMenariknya, dari Kecamatan Binuang, zakat yang berhasil dihimpun hanya Rp30 juta. Namun, pendistribusian dana ZIS yang terealisasi untuk kecamatan ini mencapai Rp608,8 juta. “Hal ini menunjukkan komitmen Baznas dalam menyalurkan bantuan lebih besar untuk masyarakat, meski serapan zakat dari wilayah tersebut terbatas,” jelas Badrudin.\r\n\r\n<strong>Kolaborasi untuk Kesejahteraan</strong>\r\n\r\nAcara yang dihadiri jajaran pejabat Pemkab Serang, tokoh ulama, serta unsur Muspika ini menegaskan bahwa pengelolaan ZIS melalui Baznas merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah. Sinergi antara ASN, masyarakat, dan Baznas diyakini mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Kabupaten Serang.', 'Baznas Award dan Milad ke -25 di Kec.Binuang: Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4045-revision-v1', '', '', '2025-10-09 01:31:54', '2025-10-09 01:31:54', '', 4045, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4055', 0, 'revision', '', 0),
(4056, 1, '2025-10-09 01:38:52', '2025-10-09 01:38:52', '<strong>Kab.Serang ;</strong> Semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesejahteraan terus digelorakan. Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4047\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0034-1759940463.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"1152\" height=\"864\" />\r\n\r\nHal ini disampaikan Ratu Zakiyah saat menghadiri Milad ke-25 Baznas Kabupaten Serang yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-499 Kabupaten Serang, di halaman Kantor Kecamatan Binuang, Rabu (8/10/2025).\r\n\r\n“<em>Saya sebagai kepala daerah terus mendorong ASN untuk memberikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas. Kalau melalui Baznas, semuanya dapat disalurkan secara tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang membutuhkan,</em>” ujar Ratu Zakiyah.\r\n\r\n<img class=\"size-full wp-image-4048\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-08-11-19-12__judul-volunteer-news-co-id_sebelum-1759940543-scaled.jpg\" alt=\"Baznas Award dan Milad ke -25 : Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat\" width=\"2560\" height=\"1922\" />\r\n\r\nMenurutnya, Baznas bukan hanya wadah pengumpulan ZIS, melainkan mitra pemerintah dalam memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap program Baznas pun selalu disinergikan dengan perangkat daerah. Misalnya, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, atau beasiswa yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.\r\n\r\nDengan mengusung tema “<strong>Sinergi dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Kabupaten Serang</strong>”, Bupati kembali mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas.\r\n\r\nDalam kesempatan itu, Ratu Zakiyah juga menyampaikan apresiasi atas prestasi Baznas Kabupaten Serang yang meraih Baznas Award tingkat nasional.\r\n\r\n“<em>Penghargaan ini tentu berkat dukungan ASN dan masyarakat yang telah konsisten menyalurkan ZIS melalui Baznas</em>,” ucapnya.\r\n\r\n<strong>Penyaluran Bantuan Rp471 Juta</strong>\r\n\r\nPeringatan Milad ke-25 Baznas tahun ini diramaikan dengan berbagai program sosial, di antaranya khitanan massal untuk 100 anak, santunan mantan ODGJ, beasiswa pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga penghargaan untuk UPZ terbaik.\r\n\r\nKetua Baznas Kabupaten Serang, Badrudin, mengungkapkan total bantuan yang disalurkan dalam momentum Milad ini mencapai Rp471 juta khusus di Kecamatan Binuang. Bantuan tersebut mencakup:\r\n\r\n<strong>Beasiswa dan paket sekolah senilai Rp110 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan kesehatan dan obat-obatan Rp100 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Program stunting dan gizi Rp35 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan rumah ibadah Rp6 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Santunan sembako Rp100 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Khitanan massal Rp60 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Bantuan UMKM Rp20 juta,</strong>\r\n\r\n<strong>Hingga beasiswa SMP senilai Rp10 juta.</strong>\r\n\r\nMenariknya, dari Kecamatan Binuang, zakat yang berhasil dihimpun hanya Rp30 juta. Namun, pendistribusian dana ZIS yang terealisasi untuk kecamatan ini mencapai Rp608,8 juta.\r\n\r\n“<em>Hal ini menunjukkan komitmen Baznas dalam menyalurkan bantuan lebih besar untuk masyarakat, meski serapan zakat dari wilayah tersebut terbatas</em>,” jelas Badrudin.\r\n\r\n<strong>Kolaborasi untuk Kesejahteraan</strong>\r\n\r\nAcara yang dihadiri jajaran pejabat Pemkab Serang, tokoh ulama, serta unsur Muspika ini menegaskan bahwa pengelolaan ZIS melalui Baznas merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah. Sinergi antara ASN, masyarakat, dan Baznas diyakini mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Kabupaten Serang.', 'Baznas Award dan Milad ke -25 di Kec.Binuang: Sinergi Pemerintah dan Umat untuk Kesejahteraan Masyarakat', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4045-revision-v1', '', '', '2025-10-09 01:38:52', '2025-10-09 01:38:52', '', 4045, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4056', 0, 'revision', '', 0),
(4057, 1, '2025-10-09 02:31:43', '2025-10-09 02:31:43', '<strong>Kab.Tangerang ;</strong> Langit pagi Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Rabu (8/10), menjadi saksi langkah besar Indonesia menuju swasembada pangan. Di hamparan lahan pertanian Kampung Cibangkok dan Kampung Cibaregbeg, Kepolisian Daerah (Polda) Banten menggelar Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025, sebuah gerakan nasional yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mewakili Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4058\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0057-1759976930.jpg\" alt=\"Dari Banten untuk Indonesia: Polri dan Wapres Gibran Dorong Ketahanan Pangan Nasional\" width=\"1040\" height=\"609\" />\r\n\r\nTurut mendampingi dalam momentum strategis ini Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula jajaran tinggi negara seperti Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Dirut Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, bersama unsur Forkopimda Provinsi Banten.\r\n\r\n<strong>Momentum Nasional Ketahanan Pangan</strong>\r\n\r\nKegiatan ini tak sekadar seremoni. Di lokasi yang sama, dilaksanakan berbagai agenda penting: peresmian 18 gudang jagung Polri, penyerahan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani, dialog interaktif dengan tiga Polda melalui Zoom Meeting, penebaran benih ikan nila, hingga pelepasan hasil panen jagung Kuartal III.\r\n\r\nKapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan perwujudan langsung dari arahan Presiden yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.\r\n\r\n“<em>Sesuai arahan Presiden, cara kerja kolaboratif lintas instansi seperti ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Ini adalah kerja bersama – kerja keroyokan – untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional,</em>” ungkap Irjen Pol Hengki.\r\n\r\n<strong>Polri: Dari Pengamanan ke Produktivitas</strong>\r\n\r\nMenurut Irjen Hengki, Wapres Gibran menegaskan bahwa Polri kini tak hanya menjalankan fungsi keamanan, namun juga mengambil peran aktif dalam peningkatan produktivitas pertanian nasional.\r\n\r\n“<em>Kapolri kini mendapat tugas tambahan: menanam jagung. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Pertanian, Forkopimda, Bulog, masyarakat, gapoktan, kampus, swasta, hingga pesantren. Inilah bentuk kolaborasi nyata lintas sektor</em>,” ujar Hengki menirukan pesan Wakil Presiden.\r\n\r\n<strong>Capaian Konkret dan Komitmen Polri</strong>\r\n\r\nLebih jauh, Kapolda menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.\r\n\r\n“<em>Polri terus berkomitmen dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui sinergi bersama kementerian, lembaga, instansi pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat</em>,” tegas Hengki.\r\n\r\nData yang dipaparkan menunjukkan hasil nyata. Hingga Kuartal III 2025, Program Ketahanan Pangan Polri telah mengelola 1,19 juta hektare lahan jagung, terdiri dari 881.743 hektare lahan binaan Polri dan 313.941 hektare lahan baku sawah.\r\n\r\nDari total tersebut, 554.105 hektare telah ditanami, menghasilkan panen yang terus meningkat:\r\n\r\nKuartal I: <strong>193.333 ton dari 16.656 hektare</strong>\r\n\r\nKuartal II: <strong>melonjak menjadi 1,89 juta ton dari 343.363 hektare</strong>\r\n\r\nKuartal III: <strong>mencapai 751.442 ton dari 166.512 hektare</strong>\r\n\r\n<strong>Gerakan Serentak di 33 Titik Nasional</strong>\r\n\r\nIrjen Hengki juga menuturkan, penanaman serentak dilakukan di 33 titik di seluruh Indonesia dengan total luas 208 hektare, sebagai simbol gerakan nasional ketahanan pangan.\r\n\r\n“<em>Di Banten sendiri, penanaman simbolis dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran di Kampung Cibangkok dan Cibaregbeg, dengan total lahan 50 hektare</em>,” jelas Hengki.\r\n\r\n<strong>Menanam Harapan, Membangun Kemandirian</strong>\r\n\r\nMenutup sambutannya, Irjen Hengki berharap kegiatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga kesejahteraan petani lokal.\r\n\r\n“<em>Kami berharap kegiatan ini memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menjadi bukti nyata peran Polri dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,</em>” pungkasnya.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nGerakan penanaman jagung serentak ini bukan sekadar proyek pertanian, melainkan strategi besar dalam memperkuat fondasi kemandirian bangsa di sektor pangan. Ketika keamanan pangan menjadi bagian dari keamanan nasional, maka peran Polri meluas — dari menjaga ketertiban, kini juga menumbuhkan kehidupan.', 'Dari Banten untuk Indonesia: Polri dan Wapres Gibran Dorong Ketahanan Pangan Nasional', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'dari-banten-untuk-indonesia-polri-dan-wapres-gibran-dorong-ketahanan-pangan-nasional', '', '', '2025-10-09 02:31:43', '2025-10-09 02:31:43', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4057', 0, 'post', '', 0),
(4058, 1, '2025-10-09 02:28:50', '2025-10-09 02:28:50', '', 'Dari Banten untuk Indonesia: Polri dan Wapres Gibran Dorong Ketahanan Pangan Nasional', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251008-wa0057-1759976930', '', '', '2025-10-09 02:29:01', '2025-10-09 02:29:01', '', 4057, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0057-1759976930.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4059, 1, '2025-10-09 02:30:04', '2025-10-09 02:30:04', '', 'Dari Banten untuk Indonesia: Polri dan Wapres Gibran Dorong Ketahanan Pangan Nasional', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251008-wa0060-1759977004', '', '', '2025-10-09 02:30:18', '2025-10-09 02:30:18', '', 4057, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0060-1759977004.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4060, 1, '2025-10-09 02:31:03', '2025-10-09 02:31:03', '<strong>Kab.Tangerang ;</strong> Langit pagi Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Rabu (8/10), menjadi saksi langkah besar Indonesia menuju swasembada pangan. Di hamparan lahan pertanian Kampung Cibangkok dan Kampung Cibaregbeg, Kepolisian Daerah (Polda) Banten menggelar Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025, sebuah gerakan nasional yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mewakili Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4058\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251008-wa0057-1759976930.jpg\" alt=\"Dari Banten untuk Indonesia: Polri dan Wapres Gibran Dorong Ketahanan Pangan Nasional\" width=\"1040\" height=\"609\" />\r\n\r\nTurut mendampingi dalam momentum strategis ini Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula jajaran tinggi negara seperti Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Dirut Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, bersama unsur Forkopimda Provinsi Banten.\r\n\r\n<strong>Momentum Nasional Ketahanan Pangan</strong>\r\n\r\nKegiatan ini tak sekadar seremoni. Di lokasi yang sama, dilaksanakan berbagai agenda penting: peresmian 18 gudang jagung Polri, penyerahan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani, dialog interaktif dengan tiga Polda melalui Zoom Meeting, penebaran benih ikan nila, hingga pelepasan hasil panen jagung Kuartal III.\r\n\r\nKapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan perwujudan langsung dari arahan Presiden yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.\r\n\r\n“<em>Sesuai arahan Presiden, cara kerja kolaboratif lintas instansi seperti ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Ini adalah kerja bersama – kerja keroyokan – untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional,</em>” ungkap Irjen Pol Hengki.\r\n\r\n<strong>Polri: Dari Pengamanan ke Produktivitas</strong>\r\n\r\nMenurut Irjen Hengki, Wapres Gibran menegaskan bahwa Polri kini tak hanya menjalankan fungsi keamanan, namun juga mengambil peran aktif dalam peningkatan produktivitas pertanian nasional.\r\n\r\n“<em>Kapolri kini mendapat tugas tambahan: menanam jagung. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Pertanian, Forkopimda, Bulog, masyarakat, gapoktan, kampus, swasta, hingga pesantren. Inilah bentuk kolaborasi nyata lintas sektor</em>,” ujar Hengki menirukan pesan Wakil Presiden.\r\n\r\n<strong>Capaian Konkret dan Komitmen Polri</strong>\r\n\r\nLebih jauh, Kapolda menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.\r\n\r\n“<em>Polri terus berkomitmen dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui sinergi bersama kementerian, lembaga, instansi pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat</em>,” tegas Hengki.\r\n\r\nData yang dipaparkan menunjukkan hasil nyata. Hingga Kuartal III 2025, Program Ketahanan Pangan Polri telah mengelola 1,19 juta hektare lahan jagung, terdiri dari 881.743 hektare lahan binaan Polri dan 313.941 hektare lahan baku sawah.\r\n\r\nDari total tersebut, 554.105 hektare telah ditanami, menghasilkan panen yang terus meningkat:\r\n\r\nKuartal I: <strong>193.333 ton dari 16.656 hektare</strong>\r\n\r\nKuartal II: <strong>melonjak menjadi 1,89 juta ton dari 343.363 hektare</strong>\r\n\r\nKuartal III: <strong>mencapai 751.442 ton dari 166.512 hektare</strong>\r\n\r\n<strong>Gerakan Serentak di 33 Titik Nasional</strong>\r\n\r\nIrjen Hengki juga menuturkan, penanaman serentak dilakukan di 33 titik di seluruh Indonesia dengan total luas 208 hektare, sebagai simbol gerakan nasional ketahanan pangan.\r\n\r\n“<em>Di Banten sendiri, penanaman simbolis dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran di Kampung Cibangkok dan Cibaregbeg, dengan total lahan 50 hektare</em>,” jelas Hengki.\r\n\r\n<strong>Menanam Harapan, Membangun Kemandirian</strong>\r\n\r\nMenutup sambutannya, Irjen Hengki berharap kegiatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga kesejahteraan petani lokal.\r\n\r\n“<em>Kami berharap kegiatan ini memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menjadi bukti nyata peran Polri dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,</em>” pungkasnya.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nGerakan penanaman jagung serentak ini bukan sekadar proyek pertanian, melainkan strategi besar dalam memperkuat fondasi kemandirian bangsa di sektor pangan. Ketika keamanan pangan menjadi bagian dari keamanan nasional, maka peran Polri meluas — dari menjaga ketertiban, kini juga menumbuhkan kehidupan.', 'Dari Banten untuk Indonesia: Polri dan Wapres Gibran Dorong Ketahanan Pangan Nasional', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4057-revision-v1', '', '', '2025-10-09 02:31:03', '2025-10-09 02:31:03', '', 4057, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4060', 0, 'revision', '', 0),
(4061, 1, '2025-10-11 02:54:56', '2025-10-11 02:54:56', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Kepedulian terhadap masyarakat terus digelorakan jajaran Kepolisian di wilayah hukum Polda Banten. Pada Jumat (10/10/2025), Polresta Tangerang bersama polsek jajaran secara serentak menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4062\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251011-wa0009-1760151133.jpg\" alt=\"Polresta Tangerang Salurkan 500 Paket Sembako dari Wapres Gibran: Wujud Kepedulian untuk Masyarakat Kecil\" width=\"1280\" height=\"853\" />\r\n\r\nBantuan tersebut berasal dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu, khususnya di tengah situasi ekonomi yang masih berproses menuju pemulihan.\r\n\r\nDi halaman Mapolresta Tangerang, suasana tampak hangat dan tertib ketika masyarakat sekitar, termasuk para pekerja harian lepas, antre dengan rapi untuk menerima bantuan. Sedikitnya 500 paket sembako dibagikan langsung oleh jajaran Polresta Tangerang kepada penerima manfaat.\r\n\r\n“<em>Kami menyalurkan bantuan paket sembako dari Bapak Wakil Presiden. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat sedikit membantu kebutuhan masyarakat</em>,” ujar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhamad Indra Waspada Amirullah saat ditemui di lokasi.\r\n\r\nIndra Waspada menambahkan, penyaluran bantuan tidak hanya dilakukan di tingkat polres, namun juga secara merata hingga ke tingkat polsek. Masing-masing polsek jajaran turut menyalurkan sedikitnya 50 paket sembako di wilayahnya masing-masing.\r\n\r\n“<em>Teknis pembagian di polsek kami asistensi dan awasi agar tepat sasaran. Tujuannya agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan</em>,” jelasnya.\r\n\r\nKegiatan berjalan dengan tertib, disambut antusias masyarakat tanpa menimbulkan kerumunan berlebih. Kapolresta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut mendukung kelancaran kegiatan, termasuk aparat desa dan tokoh masyarakat setempat.\r\n\r\n“<em>Terima kasih kepada semua elemen masyarakat, semua pihak, serta tentu kepada Bapak Wakil Presiden atas kehadiran dan bantuan yang telah diberikan. Dukungan beliau sangat berarti bagi warga kami,</em>” tandas Indra Waspada.\r\n\r\nMelalui kegiatan sosial ini, Polresta Tangerang berharap dapat memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketahanan sosial di daerah. Pembagian sembako ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam memperhatikan kesejahteraan rakyat di lapisan bawah.', 'Polresta Tangerang Salurkan 500 Paket Sembako dari Wapres Gibran: Wujud Kepedulian untuk Masyarakat Kecil', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'polresta-tangerang-salurkan-500-paket-sembako-dari-wapres-gibran-wujud-kepedulian-untuk-masyarakat-kecil', '', '', '2025-10-11 02:54:56', '2025-10-11 02:54:56', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4061', 0, 'post', '', 0),
(4062, 1, '2025-10-11 02:52:14', '2025-10-11 02:52:14', '', 'Polresta Tangerang Salurkan 500 Paket Sembako dari Wapres Gibran: Wujud Kepedulian untuk Masyarakat Kecil', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251011-wa0009-1760151133', '', '', '2025-10-11 02:55:09', '2025-10-11 02:55:09', '', 4061, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251011-wa0009-1760151133.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4063, 1, '2025-10-11 02:53:46', '2025-10-11 02:53:46', '', 'Polresta Tangerang Salurkan 500 Paket Sembako dari Wapres Gibran: Wujud Kepedulian untuk Masyarakat Kecil', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251011-wa0007-1760151226', '', '', '2025-10-11 02:54:59', '2025-10-11 02:54:59', '', 4061, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251011-wa0007-1760151226.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4064, 1, '2025-10-11 02:54:26', '2025-10-11 02:54:26', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Kepedulian terhadap masyarakat terus digelorakan jajaran Kepolisian di wilayah hukum Polda Banten. Pada Jumat (10/10/2025), Polresta Tangerang bersama polsek jajaran secara serentak menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4062\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251011-wa0009-1760151133.jpg\" alt=\"Polresta Tangerang Salurkan 500 Paket Sembako dari Wapres Gibran: Wujud Kepedulian untuk Masyarakat Kecil\" width=\"1280\" height=\"853\" />\r\n\r\nBantuan tersebut berasal dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu, khususnya di tengah situasi ekonomi yang masih berproses menuju pemulihan.\r\n\r\nDi halaman Mapolresta Tangerang, suasana tampak hangat dan tertib ketika masyarakat sekitar, termasuk para pekerja harian lepas, antre dengan rapi untuk menerima bantuan. Sedikitnya 500 paket sembako dibagikan langsung oleh jajaran Polresta Tangerang kepada penerima manfaat.\r\n\r\n“<em>Kami menyalurkan bantuan paket sembako dari Bapak Wakil Presiden. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat sedikit membantu kebutuhan masyarakat</em>,” ujar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhamad Indra Waspada Amirullah saat ditemui di lokasi.\r\n\r\nIndra Waspada menambahkan, penyaluran bantuan tidak hanya dilakukan di tingkat polres, namun juga secara merata hingga ke tingkat polsek. Masing-masing polsek jajaran turut menyalurkan sedikitnya 50 paket sembako di wilayahnya masing-masing.\r\n\r\n“<em>Teknis pembagian di polsek kami asistensi dan awasi agar tepat sasaran. Tujuannya agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan</em>,” jelasnya.\r\n\r\nKegiatan berjalan dengan tertib, disambut antusias masyarakat tanpa menimbulkan kerumunan berlebih. Kapolresta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut mendukung kelancaran kegiatan, termasuk aparat desa dan tokoh masyarakat setempat.\r\n\r\n“<em>Terima kasih kepada semua elemen masyarakat, semua pihak, serta tentu kepada Bapak Wakil Presiden atas kehadiran dan bantuan yang telah diberikan. Dukungan beliau sangat berarti bagi warga kami,</em>” tandas Indra Waspada.\r\n\r\nMelalui kegiatan sosial ini, Polresta Tangerang berharap dapat memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketahanan sosial di daerah. Pembagian sembako ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam memperhatikan kesejahteraan rakyat di lapisan bawah.', 'Polresta Tangerang Salurkan 500 Paket Sembako dari Wapres Gibran: Wujud Kepedulian untuk Masyarakat Kecil', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4061-revision-v1', '', '', '2025-10-11 02:54:26', '2025-10-11 02:54:26', '', 4061, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4064', 0, 'revision', '', 0),
(4065, 1, '2025-10-14 09:48:23', '2025-10-14 09:48:23', '<strong><em>Meski digadang sebagai bentuk perhatian Pemkab terhadap pondok pesantren, program Sanitren kini menuai sorotan publik akibat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya</em></strong>.\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Program Sanitren (Sanitasi Pesantren) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas sanitasi di pondok pesantren kini menuai sorotan. Program yang semula digagas oleh Bupati Ahmed Zaki Iskandar itu, pada tahun 2025 ini kembali dilanjutkan dengan tambahan pembangunan sanitasi di 75 pondok pesantren. Dengan demikian, total sudah 821 pondok pesantren di Kabupaten Tangerang yang mendapat fasilitas sanitasi layak.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4080\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251014-wa0018-1760542075.jpg\" alt=\"Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\r\n\r\nKebijakan ini sejatinya disambut baik oleh masyarakat dan kalangan pesantren. Pemerintah daerah berharap, kehadiran program tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup para santri sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter bangsa. Namun di balik niat baik itu, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.\r\n\r\nDugaan itu mencuat di Kecamatan Kresek. Salah satu Ketua Kelompok Pelaksana Swakelola (KPS) di Desa Talok mengaku, proyek Sanitren di wilayahnya diduga telah “diborongkan” dengan nilai sekitar Rp25 juta.\r\n\r\n“ <em>saya tidak terima uangnya pa, untuk</em> <em>Pekerjaan proyek ini diborongkan sebesar Rp25.000.000, dan untuk fasilitatornya yakni Pak Muhidin. Silakan hubungi beliau untuk keterangan lebih lanjut</em>,” ujar Ketua KPS Desa Talok kepada Volunteernews.co.id, Selasa (14/10/2025).\r\n\r\nMenanggapi hal tersebut, Muhidin selaku fasilitator program Sanitren membantah keras tudingan bahwa proyek tersebut diborongkan.\r\n\r\n“<em>Tidak dibolehkan proyek program Sanitren itu diborongkan. Yang melaksanakan kegiatan proyek adalah Ketua KPS-nya sendiri. Fasilitator hanya mendampingi, bukan pelaksana</em>,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi (14/10/2025)\r\n\r\nSesuai mekanisme, pelaksanaan program Sanitren dilakukan secara swakelola oleh KPS yang dibentuk di masing-masing pesantren penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Tangerang menugaskan fasilitator untuk mendampingi kelompok mulai dari tahap penyusunan proposal, pelaksanaan fisik, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, program ini juga mendapat pendampingan dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di lapangan.\r\n\r\nNamun demikian, praktik di lapangan dinilai masih jauh dari harapan. Dedi, perwakilan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tangerang, mengkritisi lemahnya pengawasan dan keterbukaan informasi anggaran pada program tersebut.\r\n\r\n“<em>Kami menyayangkan minimnya pengawasan dan transparansi anggaran dalam pelaksanaan program Sanitren. Kami berharap pihak terkait segera menindaklanjutinya agar tidak menimbulkan kecurigaan publik</em>,” ujarnya.\r\n\r\nHingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait termasuk dinas teknis dan aparat pengawas belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan penyimpangan tersebut.\r\n\r\nProgram Sanitren yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan sanitasi lingkungan pesantren kini dihadapkan pada tantangan baru: menjaga integritas dan kepercayaan publik agar tujuan mulianya tidak ternodai oleh praktik yang tidak semestinya.', 'Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'program-sanitren-di-kabupaten-tangerang-disorot-dugaan-proyek-diborongkan-muncul-di-kecamatan-kresek', '', '', '2025-10-15 15:28:30', '2025-10-15 15:28:30', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4065', 0, 'post', '', 0),
(4066, 1, '2025-10-14 09:43:32', '2025-10-14 09:43:32', '', 'Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251014-wa0019-1760435012', '', '', '2025-10-14 09:43:53', '2025-10-14 09:43:53', '', 4065, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251014-wa0019-1760435012.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4067, 1, '2025-10-14 09:44:23', '2025-10-14 09:44:23', '', 'Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251014-wa0018-1760435063', '', '', '2025-10-14 09:44:42', '2025-10-14 09:44:42', '', 4065, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251014-wa0018-1760435063.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4068, 1, '2025-10-14 09:45:58', '2025-10-14 09:45:58', '<strong><em>Meski digadang sebagai bentuk perhatian Pemkab terhadap pondok pesantren, program Sanitren kini menuai sorotan publik akibat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya</em></strong>.\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Program Sanitren (Sanitasi Pesantren) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas sanitasi di pondok pesantren kini menuai sorotan. Program yang semula digagas oleh Bupati Ahmed Zaki Iskandar itu, pada tahun 2025 ini kembali dilanjutkan dengan tambahan pembangunan sanitasi di 75 pondok pesantren. Dengan demikian, total sudah 821 pondok pesantren di Kabupaten Tangerang yang mendapat fasilitas sanitasi layak.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4067\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251014-wa0018-1760435063.jpg\" alt=\"Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\r\n\r\nKebijakan ini sejatinya disambut baik oleh masyarakat dan kalangan pesantren. Pemerintah daerah berharap, kehadiran program tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup para santri sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter bangsa. Namun di balik niat baik itu, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.\r\n\r\nDugaan itu mencuat di Kecamatan Kresek. Salah satu Ketua Kelompok Pelaksana Swakelola (KPS) di Desa Talok mengaku, proyek Sanitren di wilayahnya diduga telah “diborongkan” dengan nilai sekitar Rp25 juta.\r\n\r\n“ <em>saya tidak terima uangnya pa, untuk</em> <em>Pekerjaan proyek ini diborongkan sebesar Rp25.000.000, dan untuk fasilitatornya yakni Pak Muhidin. Silakan hubungi beliau untuk keterangan lebih lanjut</em>,” ujar Ketua KPS Desa Talok kepada Volunteernews.co.id, Senin (14/10/2025).\r\n\r\nMenanggapi hal tersebut, Muhidin selaku fasilitator program Sanitren membantah keras tudingan bahwa proyek tersebut diborongkan.\r\n\r\n“<em>Tidak dibolehkan proyek program Sanitren itu diborongkan. Yang melaksanakan kegiatan proyek adalah Ketua KPS-nya sendiri. Fasilitator hanya mendampingi, bukan pelaksana</em>,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi (14/10/2025)\r\n\r\nSesuai mekanisme, pelaksanaan program Sanitren dilakukan secara swakelola oleh KPS yang dibentuk di masing-masing pesantren penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Tangerang menugaskan fasilitator untuk mendampingi kelompok mulai dari tahap penyusunan proposal, pelaksanaan fisik, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, program ini juga mendapat pendampingan dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di lapangan.\r\n\r\nNamun demikian, praktik di lapangan dinilai masih jauh dari harapan. Dedi, perwakilan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tangerang, mengkritisi lemahnya pengawasan dan keterbukaan informasi anggaran pada program tersebut.\r\n\r\n“<em>Kami menyayangkan minimnya pengawasan dan transparansi anggaran dalam pelaksanaan program Sanitren. Kami berharap pihak terkait segera menindaklanjutinya agar tidak menimbulkan kecurigaan publik</em>,” ujarnya.\r\n\r\nHingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait termasuk dinas teknis dan aparat pengawas belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan penyimpangan tersebut.\r\n\r\nProgram Sanitren yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan sanitasi lingkungan pesantren kini dihadapkan pada tantangan baru: menjaga integritas dan kepercayaan publik agar tujuan mulianya tidak ternodai oleh praktik yang tidak semestinya.', 'Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4065-revision-v1', '', '', '2025-10-14 09:45:58', '2025-10-14 09:45:58', '', 4065, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4068', 0, 'revision', '', 0),
(4069, 1, '2025-10-14 09:53:59', '2025-10-14 09:53:59', '<strong><em>Meski digadang sebagai bentuk perhatian Pemkab terhadap pondok pesantren, program Sanitren kini menuai sorotan publik akibat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya</em></strong>.\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Program Sanitren (Sanitasi Pesantren) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas sanitasi di pondok pesantren kini menuai sorotan. Program yang semula digagas oleh Bupati Ahmed Zaki Iskandar itu, pada tahun 2025 ini kembali dilanjutkan dengan tambahan pembangunan sanitasi di 75 pondok pesantren. Dengan demikian, total sudah 821 pondok pesantren di Kabupaten Tangerang yang mendapat fasilitas sanitasi layak.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4067\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251014-wa0018-1760435063.jpg\" alt=\"Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\r\n\r\nKebijakan ini sejatinya disambut baik oleh masyarakat dan kalangan pesantren. Pemerintah daerah berharap, kehadiran program tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup para santri sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter bangsa. Namun di balik niat baik itu, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.\r\n\r\nDugaan itu mencuat di Kecamatan Kresek. Salah satu Ketua Kelompok Pelaksana Swakelola (KPS) di Desa Talok mengaku, proyek Sanitren di wilayahnya diduga telah “diborongkan” dengan nilai sekitar Rp25 juta.\r\n\r\n“ <em>saya tidak terima uangnya pa, untuk</em> <em>Pekerjaan proyek ini diborongkan sebesar Rp25.000.000, dan untuk fasilitatornya yakni Pak Muhidin. Silakan hubungi beliau untuk keterangan lebih lanjut</em>,” ujar Ketua KPS Desa Talok kepada Volunteernews.co.id, Selasa (14/10/2025).\r\n\r\nMenanggapi hal tersebut, Muhidin selaku fasilitator program Sanitren membantah keras tudingan bahwa proyek tersebut diborongkan.\r\n\r\n“<em>Tidak dibolehkan proyek program Sanitren itu diborongkan. Yang melaksanakan kegiatan proyek adalah Ketua KPS-nya sendiri. Fasilitator hanya mendampingi, bukan pelaksana</em>,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi (14/10/2025)\r\n\r\nSesuai mekanisme, pelaksanaan program Sanitren dilakukan secara swakelola oleh KPS yang dibentuk di masing-masing pesantren penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Tangerang menugaskan fasilitator untuk mendampingi kelompok mulai dari tahap penyusunan proposal, pelaksanaan fisik, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, program ini juga mendapat pendampingan dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di lapangan.\r\n\r\nNamun demikian, praktik di lapangan dinilai masih jauh dari harapan. Dedi, perwakilan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tangerang, mengkritisi lemahnya pengawasan dan keterbukaan informasi anggaran pada program tersebut.\r\n\r\n“<em>Kami menyayangkan minimnya pengawasan dan transparansi anggaran dalam pelaksanaan program Sanitren. Kami berharap pihak terkait segera menindaklanjutinya agar tidak menimbulkan kecurigaan publik</em>,” ujarnya.\r\n\r\nHingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait termasuk dinas teknis dan aparat pengawas belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan penyimpangan tersebut.\r\n\r\nProgram Sanitren yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan sanitasi lingkungan pesantren kini dihadapkan pada tantangan baru: menjaga integritas dan kepercayaan publik agar tujuan mulianya tidak ternodai oleh praktik yang tidak semestinya.', 'Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4065-revision-v1', '', '', '2025-10-14 09:53:59', '2025-10-14 09:53:59', '', 4065, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4069', 0, 'revision', '', 0);
INSERT INTO `volunteposts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(4070, 1, '2025-10-15 04:37:44', '2025-10-15 04:37:44', '<strong>Kabupaten Serang ;</strong> Aksi kejahatan memang tak berumur panjang. Begitulah yang dialami SD (32), seorang kuli bangunan asal Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Tiga hari setelah membobol toko sembako di Kampung Ciherang, Desa Pamanuk, Kecamatan Carenang, SD akhirnya diringkus Unit Reskrim Polsek Carenang, Polres Serang.\r\n\r\nTersangka ditangkap tanpa perlawanan di tempat kerjanya yang tak jauh dari lokasi pencurian, pada Minggu, 12 Oktober 2025. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa SD merupakan residivis kasus serupa—pencurian accu kendaraan forklift di kawasan PT Indah Kiat dan baru saja bebas setelah menjalani hukuman 15 bulan di Rutan Serang.\r\n\r\nKapolsek Carenang, AKP Desma Priatna, menjelaskan bahwa pencurian di warung milik warga bernama Kapsah itu terjadi pada Kamis malam, 9 Oktober 2025, sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, korban tengah beristirahat di ruang lain, sementara toko dalam keadaan sepi.\r\n\r\n“<em>Mengetahui toko tidak dijaga, pelaku masuk dan membobol laci meja. Ia mengambil tas berisi uang tunai sebesar Rp2.790.000,</em>” ujar AKP Desma, Selasa (14/10/2025).\r\n\r\nAksi tersebut baru diketahui korban sekitar pukul 23.00 WIB, saat hendak menutup toko. Korban terkejut mendapati tas yang disimpan di laci telah raib. Dugaan pencurian semakin kuat setelah korban memeriksa rekaman CCTV. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria berpura-pura menjadi pembeli sebelum akhirnya mengambil tas korban.\r\n\r\nKeesokan harinya, korban melapor ke Mapolsek Carenang. Menindaklanjuti laporan itu, Unit Reskrim yang dipimpin Ipda Denny Heriyanto segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Berdasarkan rekaman CCTV dan hasil penyelidikan lapangan, identitas pelaku berhasil diketahui.\r\n\r\n“<em>Petugas kemudian melakukan penangkapan di tempat kerja pelaku. Awalnya, tersangka sempat berkelit. Namun setelah ditunjukkan bukti rekaman CCTV, ia mengakui semua perbuatannya</em>,” ungkap Kapolsek.\r\n\r\nSelain mengamankan tersangka, polisi juga menyita satu tas cokelat milik korban serta sepeda motor Honda Scoopy A 4510 IA yang digunakan sebagai sarana kejahatan.\r\n\r\nAKP Desma menegaskan bahwa tersangka akan dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.\r\n\r\n“<em>Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Meski pelaku dikenal warga sekitar, kesempatan tetap bisa dimanfaatkan oleh mereka yang berniat jahat,</em>” pungkas Kapolsek.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nKasus ini menjadi bukti ketegasan aparat Polsek Carenang dalam menindak kejahatan di wilayah hukumnya. Kecepatan penangkapan hanya dalam hitungan hari menjadi bentuk komitmen Polres Serang dalam menjaga rasa aman masyarakat di tingkat akar rumput.', 'Residivis Spesialis Pencurian Dibekuk Polsek Carenang : Bobol Toko Sembako, Tertangkap Tiga Hari Kemudian', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'residivis-spesialis-pencurian-dibekuk-polsek-carenang-bobol-toko-sembako-tertangkap-tiga-hari-kemudian', '', '', '2025-10-15 04:37:44', '2025-10-15 04:37:44', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4070', 0, 'post', '', 0),
(4071, 1, '2025-10-15 04:36:30', '2025-10-15 04:36:30', '', 'Residivis Spesialis Pencurian Dibekuk Polsek Carenang : Bobol Toko Sembako, Tertangkap Tiga Hari Kemudian', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251015_113553-1760502990', '', '', '2025-10-15 04:36:48', '2025-10-15 04:36:48', '', 4070, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251015_113553-1760502990.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4072, 1, '2025-10-15 04:36:49', '2025-10-15 04:36:49', '<strong>Kabupaten Serang ;</strong> Aksi kejahatan memang tak berumur panjang. Begitulah yang dialami SD (32), seorang kuli bangunan asal Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Tiga hari setelah membobol toko sembako di Kampung Ciherang, Desa Pamanuk, Kecamatan Carenang, SD akhirnya diringkus Unit Reskrim Polsek Carenang, Polres Serang.\r\n\r\nTersangka ditangkap tanpa perlawanan di tempat kerjanya yang tak jauh dari lokasi pencurian, pada Minggu, 12 Oktober 2025. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa SD merupakan residivis kasus serupa—pencurian accu kendaraan forklift di kawasan PT Indah Kiat dan baru saja bebas setelah menjalani hukuman 15 bulan di Rutan Serang.\r\n\r\nKapolsek Carenang, AKP Desma Priatna, menjelaskan bahwa pencurian di warung milik warga bernama Kapsah itu terjadi pada Kamis malam, 9 Oktober 2025, sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, korban tengah beristirahat di ruang lain, sementara toko dalam keadaan sepi.\r\n\r\n“<em>Mengetahui toko tidak dijaga, pelaku masuk dan membobol laci meja. Ia mengambil tas berisi uang tunai sebesar Rp2.790.000,</em>” ujar AKP Desma, Selasa (14/10/2025).\r\n\r\nAksi tersebut baru diketahui korban sekitar pukul 23.00 WIB, saat hendak menutup toko. Korban terkejut mendapati tas yang disimpan di laci telah raib. Dugaan pencurian semakin kuat setelah korban memeriksa rekaman CCTV. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria berpura-pura menjadi pembeli sebelum akhirnya mengambil tas korban.\r\n\r\nKeesokan harinya, korban melapor ke Mapolsek Carenang. Menindaklanjuti laporan itu, Unit Reskrim yang dipimpin Ipda Denny Heriyanto segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Berdasarkan rekaman CCTV dan hasil penyelidikan lapangan, identitas pelaku berhasil diketahui.\r\n\r\n“<em>Petugas kemudian melakukan penangkapan di tempat kerja pelaku. Awalnya, tersangka sempat berkelit. Namun setelah ditunjukkan bukti rekaman CCTV, ia mengakui semua perbuatannya</em>,” ungkap Kapolsek.\r\n\r\nSelain mengamankan tersangka, polisi juga menyita satu tas cokelat milik korban serta sepeda motor Honda Scoopy A 4510 IA yang digunakan sebagai sarana kejahatan.\r\n\r\nAKP Desma menegaskan bahwa tersangka akan dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.\r\n\r\n“<em>Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Meski pelaku dikenal warga sekitar, kesempatan tetap bisa dimanfaatkan oleh mereka yang berniat jahat,</em>” pungkas Kapolsek.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nKasus ini menjadi bukti ketegasan aparat Polsek Carenang dalam menindak kejahatan di wilayah hukumnya. Kecepatan penangkapan hanya dalam hitungan hari menjadi bentuk komitmen Polres Serang dalam menjaga rasa aman masyarakat di tingkat akar rumput.', 'Residivis Spesialis Pencurian Dibekuk Polsek Carenang : Bobol Toko Sembako, Tertangkap Tiga Hari Kemudian', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4070-revision-v1', '', '', '2025-10-15 04:36:49', '2025-10-15 04:36:49', '', 4070, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4072', 0, 'revision', '', 0),
(4073, 1, '2025-10-15 07:06:34', '2025-10-15 07:06:34', '<strong><em>Meski digadang sebagai bentuk perhatian Pemkab terhadap pondok pesantren, program Sanitren kini menuai sorotan publik akibat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya</em></strong>.\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Program Sanitren (Sanitasi Pesantren) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas sanitasi di pondok pesantren kini menuai sorotan. Program yang semula digagas oleh Bupati Ahmed Zaki Iskandar itu, pada tahun 2025 ini kembali dilanjutkan dengan tambahan pembangunan sanitasi di 75 pondok pesantren. Dengan demikian, total sudah 821 pondok pesantren di Kabupaten Tangerang yang mendapat fasilitas sanitasi layak.\r\n\r\nKebijakan ini sejatinya disambut baik oleh masyarakat dan kalangan pesantren. Pemerintah daerah berharap, kehadiran program tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup para santri sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter bangsa. Namun di balik niat baik itu, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.\r\n\r\nDugaan itu mencuat di Kecamatan Kresek. Salah satu Ketua Kelompok Pelaksana Swakelola (KPS) di Desa Talok mengaku, proyek Sanitren di wilayahnya diduga telah “diborongkan” dengan nilai sekitar Rp25 juta.\r\n\r\n“ <em>saya tidak terima uangnya pa, untuk</em> <em>Pekerjaan proyek ini diborongkan sebesar Rp25.000.000, dan untuk fasilitatornya yakni Pak Muhidin. Silakan hubungi beliau untuk keterangan lebih lanjut</em>,” ujar Ketua KPS Desa Talok kepada Volunteernews.co.id, Selasa (14/10/2025).\r\n\r\nMenanggapi hal tersebut, Muhidin selaku fasilitator program Sanitren membantah keras tudingan bahwa proyek tersebut diborongkan.\r\n\r\n“<em>Tidak dibolehkan proyek program Sanitren itu diborongkan. Yang melaksanakan kegiatan proyek adalah Ketua KPS-nya sendiri. Fasilitator hanya mendampingi, bukan pelaksana</em>,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi (14/10/2025)\r\n\r\nSesuai mekanisme, pelaksanaan program Sanitren dilakukan secara swakelola oleh KPS yang dibentuk di masing-masing pesantren penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Tangerang menugaskan fasilitator untuk mendampingi kelompok mulai dari tahap penyusunan proposal, pelaksanaan fisik, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, program ini juga mendapat pendampingan dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di lapangan.\r\n\r\nNamun demikian, praktik di lapangan dinilai masih jauh dari harapan. Dedi, perwakilan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tangerang, mengkritisi lemahnya pengawasan dan keterbukaan informasi anggaran pada program tersebut.\r\n\r\n“<em>Kami menyayangkan minimnya pengawasan dan transparansi anggaran dalam pelaksanaan program Sanitren. Kami berharap pihak terkait segera menindaklanjutinya agar tidak menimbulkan kecurigaan publik</em>,” ujarnya.\r\n\r\nHingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait termasuk dinas teknis dan aparat pengawas belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan penyimpangan tersebut.\r\n\r\nProgram Sanitren yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan sanitasi lingkungan pesantren kini dihadapkan pada tantangan baru: menjaga integritas dan kepercayaan publik agar tujuan mulianya tidak ternodai oleh praktik yang tidak semestinya.', 'Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4065-revision-v1', '', '', '2025-10-15 07:06:34', '2025-10-15 07:06:34', '', 4065, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4073', 0, 'revision', '', 0),
(4075, 1, '2025-10-15 14:02:55', '2025-10-15 14:02:55', '<strong><em>Warga menolak keras pengoperasian TPA tanpa izin di wilayah mereka, khawatir akan dampak lingkungan dan kesehatan, sementara pemerintah daerah masih menimbang langkah lanjutan.</em></strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Serang ;</strong> Suasana di Desa Bolang, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Banten, pada Rabu (15/10/2025) berlangsung tegang namun tertib. Warga Kampung Karang Jetak dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap rencana pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang akan ditempatkan di wilayah mereka.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4077\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251015-wa0042-1760536689.jpg\" alt=\"Warga Karang Jetak Tolak TPA: Suara Penolakan Menggema di Desa Bolang Kec.Lebak Wangi Kab.Serang\" width=\"490\" height=\"422\" />\r\n\r\n“<em>Kami warga Desa Bolang menolak adanya tempat pembuangan sampah di wilayah kami,</em>” tegas salah seorang warga saat ditemui usai acara sosialisasi.\r\n\r\nPenolakan ini disampaikan dalam forum sosialisasi pengelolaan sampah yang dihadiri oleh masyarakat setempat, unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Lebak Wangi, serta Penjabat (Pj) Bupati Serang. Meski kegiatan berlangsung aman dan tertib, suara penolakan warga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut.\r\n\r\n<strong>TPA Sudah Beroperasi Tanpa Izin</strong>\r\n\r\nDiketahui, lokasi yang direncanakan menjadi TPA di Kampung Karang Jetak, RT 01/01, Desa Bolang, ternyata telah beroperasi sejak Juli 2025 diduga tanpa izin resmi. Fakta ini memicu kemarahan warga yang menilai pemerintah tidak transparan dalam proses pengambilan keputusan.\r\n\r\nWarga menilai, aktivitas pembuangan sampah tersebut telah menimbulkan bau tidak sedap dan berpotensi mencemari sumber air warga sekitar. Mereka khawatir TPA ilegal itu akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.\r\n\r\n<strong>Kekhawatiran Lingkungan dan Kurangnya Partisipasi</strong>\r\n\r\nIsu utama yang mencuat adalah soal dampak lingkungan dan partisipasi publik. Warga menilai mereka tidak pernah dilibatkan secara memadai dalam proses penentuan lokasi dan pengelolaan TPA.\r\n\r\nSelain potensi pencemaran air dan udara, warga juga khawatir akan munculnya penyakit akibat penumpukan sampah dan aktivitas lalat di sekitar permukiman.\r\n\r\n“<em>Kalau sampah terus dibuang di sini, bagaimana dengan anak-anak kami? Air bisa tercemar, udara jadi tidak sehat</em>,” keluh salah satu warga Karang Jetak.\r\n\r\n<strong>Pemerintah Diminta Bertindak Tegas</strong>\r\n\r\nPenjabat (Pj) Bupati Serang yang hadir dalam kegiatan tersebut belum memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan proyek TPA. Namun, pihak Muspika Lebak Wangi menyatakan akan menjembatani aspirasi warga dan meneruskan hasil sosialisasi kepada pemerintah kabupaten.\r\n\r\nSementara itu, sejumlah aktivis lingkungan menilai kasus ini menjadi cerminan lemahnya tata kelola sampah di daerah. Mereka menekankan pentingnya kajian lingkungan yang komprehensif serta keterlibatan masyarakat dalam setiap keputusan yang menyangkut ruang hidup warga.\r\n\r\n<strong>Cerminan Dinamika Sosial Masyarakat</strong>\r\n\r\nPenolakan warga Karang Jetak terhadap rencana pengelolaan TPA ini menjadi gambaran nyata dinamika masyarakat dalam memperjuangkan hak lingkungan yang bersih dan sehat. Masyarakat menuntut agar kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Serang dilakukan secara partisipatif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\r\n\r\nDengan belum adanya keputusan final, warga berharap pemerintah segera mengambil langkah bijak yang tidak hanya mengutamakan solusi teknis, tetapi juga menghargai aspirasi masyarakat lokal yang terdampak langsung.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nKasus TPA Desa Bolang menjadi pengingat penting bahwa setiap kebijakan lingkungan harus berpihak pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Suara warga bukan sekadar bentuk penolakan, melainkan panggilan untuk tata kelola yang lebih manusiawi dan berwawasan lingkungan.', 'Warga Karang Jetak Tolak TPA: Suara Penolakan Menggema di Desa Bolang Kec.Lebak Wangi Kab.Serang', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'warga-karang-jetak-tolak-tpa-suara-penolakan-menggema-di-desa-bolang-kec-lebak-wangi-kab-serang', '', '', '2025-10-15 14:02:55', '2025-10-15 14:02:55', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4075', 0, 'post', '', 0),
(4076, 1, '2025-10-15 13:57:16', '2025-10-15 13:57:16', '', 'Warga Karang Jetak Tolak TPA: Suara Penolakan Menggema di Desa Bolang Kec.Lebak Wangi Kab.Serang', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251015_203828-1760536636', '', '', '2025-10-15 13:57:36', '2025-10-15 13:57:36', '', 4075, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251015_203828-1760536636.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4077, 1, '2025-10-15 13:58:09', '2025-10-15 13:58:09', '', 'Warga Karang Jetak Tolak TPA: Suara Penolakan Menggema di Desa Bolang Kec.Lebak Wangi Kab.Serang', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251015-wa0042-1760536689', '', '', '2025-10-15 13:58:21', '2025-10-15 13:58:21', '', 4075, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251015-wa0042-1760536689.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4078, 1, '2025-10-15 14:01:49', '2025-10-15 14:01:49', '', 'Warga Karang Jetak Tolak TPA: Suara Penolakan Menggema di Desa Bolang Kec.Lebak Wangi Kab.Serang', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251015_203828-1760536909', '', '', '2025-10-15 14:02:06', '2025-10-15 14:02:06', '', 4075, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251015_203828-1760536909.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4079, 1, '2025-10-15 14:02:17', '2025-10-15 14:02:17', '<strong><em>Warga menolak keras pengoperasian TPA tanpa izin di wilayah mereka, khawatir akan dampak lingkungan dan kesehatan, sementara pemerintah daerah masih menimbang langkah lanjutan.</em></strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Serang ;</strong> Suasana di Desa Bolang, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Banten, pada Rabu (15/10/2025) berlangsung tegang namun tertib. Warga Kampung Karang Jetak dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap rencana pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang akan ditempatkan di wilayah mereka.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4077\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251015-wa0042-1760536689.jpg\" alt=\"Warga Karang Jetak Tolak TPA: Suara Penolakan Menggema di Desa Bolang Kec.Lebak Wangi Kab.Serang\" width=\"490\" height=\"422\" />\r\n\r\n“<em>Kami warga Desa Bolang menolak adanya tempat pembuangan sampah di wilayah kami,</em>” tegas salah seorang warga saat ditemui usai acara sosialisasi.\r\n\r\nPenolakan ini disampaikan dalam forum sosialisasi pengelolaan sampah yang dihadiri oleh masyarakat setempat, unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Lebak Wangi, serta Penjabat (Pj) Bupati Serang. Meski kegiatan berlangsung aman dan tertib, suara penolakan warga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut.\r\n\r\n<strong>TPA Sudah Beroperasi Tanpa Izin</strong>\r\n\r\nDiketahui, lokasi yang direncanakan menjadi TPA di Kampung Karang Jetak, RT 01/01, Desa Bolang, ternyata telah beroperasi sejak Juli 2025 diduga tanpa izin resmi. Fakta ini memicu kemarahan warga yang menilai pemerintah tidak transparan dalam proses pengambilan keputusan.\r\n\r\nWarga menilai, aktivitas pembuangan sampah tersebut telah menimbulkan bau tidak sedap dan berpotensi mencemari sumber air warga sekitar. Mereka khawatir TPA ilegal itu akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.\r\n\r\n<strong>Kekhawatiran Lingkungan dan Kurangnya Partisipasi</strong>\r\n\r\nIsu utama yang mencuat adalah soal dampak lingkungan dan partisipasi publik. Warga menilai mereka tidak pernah dilibatkan secara memadai dalam proses penentuan lokasi dan pengelolaan TPA.\r\n\r\nSelain potensi pencemaran air dan udara, warga juga khawatir akan munculnya penyakit akibat penumpukan sampah dan aktivitas lalat di sekitar permukiman.\r\n\r\n“<em>Kalau sampah terus dibuang di sini, bagaimana dengan anak-anak kami? Air bisa tercemar, udara jadi tidak sehat</em>,” keluh salah satu warga Karang Jetak.\r\n\r\n<strong>Pemerintah Diminta Bertindak Tegas</strong>\r\n\r\nPenjabat (Pj) Bupati Serang yang hadir dalam kegiatan tersebut belum memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan proyek TPA. Namun, pihak Muspika Lebak Wangi menyatakan akan menjembatani aspirasi warga dan meneruskan hasil sosialisasi kepada pemerintah kabupaten.\r\n\r\nSementara itu, sejumlah aktivis lingkungan menilai kasus ini menjadi cerminan lemahnya tata kelola sampah di daerah. Mereka menekankan pentingnya kajian lingkungan yang komprehensif serta keterlibatan masyarakat dalam setiap keputusan yang menyangkut ruang hidup warga.\r\n\r\n<strong>Cerminan Dinamika Sosial Masyarakat</strong>\r\n\r\nPenolakan warga Karang Jetak terhadap rencana pengelolaan TPA ini menjadi gambaran nyata dinamika masyarakat dalam memperjuangkan hak lingkungan yang bersih dan sehat. Masyarakat menuntut agar kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Serang dilakukan secara partisipatif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\r\n\r\nDengan belum adanya keputusan final, warga berharap pemerintah segera mengambil langkah bijak yang tidak hanya mengutamakan solusi teknis, tetapi juga menghargai aspirasi masyarakat lokal yang terdampak langsung.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nKasus TPA Desa Bolang menjadi pengingat penting bahwa setiap kebijakan lingkungan harus berpihak pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Suara warga bukan sekadar bentuk penolakan, melainkan panggilan untuk tata kelola yang lebih manusiawi dan berwawasan lingkungan.', 'Warga Karang Jetak Tolak TPA: Suara Penolakan Menggema di Desa Bolang Kec.Lebak Wangi Kab.Serang', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4075-revision-v1', '', '', '2025-10-15 14:02:17', '2025-10-15 14:02:17', '', 4075, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4079', 0, 'revision', '', 0),
(4080, 1, '2025-10-15 15:27:55', '2025-10-15 15:27:55', '', 'Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251014-wa0018-1760542075', '', '', '2025-10-15 15:28:40', '2025-10-15 15:28:40', '', 4065, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251014-wa0018-1760542075.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4081, 1, '2025-10-15 15:28:25', '2025-10-15 15:28:25', '<strong><em>Meski digadang sebagai bentuk perhatian Pemkab terhadap pondok pesantren, program Sanitren kini menuai sorotan publik akibat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya</em></strong>.\n\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Program Sanitren (Sanitasi Pesantren) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas sanitasi di pondok pesantren kini menuai sorotan. Program yang semula digagas oleh Bupati Ahmed Zaki Iskandar itu, pada tahun 2025 ini kembali dilanjutkan dengan tambahan pembangunan sanitasi di 75 pondok pesantren. Dengan demikian, total sudah 821 pondok pesantren di Kabupaten Tangerang yang mendapat fasilitas sanitasi layak.\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4080\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251014-wa0018-1760542075.jpg\" alt=\"Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\n\nKebijakan ini sejatinya disambut baik oleh masyarakat dan kalangan pesantren. Pemerintah daerah berharap, kehadiran program tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup para santri sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter bangsa. Namun di balik niat baik itu, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.\n\nDugaan itu mencuat di Kecamatan Kresek. Salah satu Ketua Kelompok Pelaksana Swakelola (KPS) di Desa Talok mengaku, proyek Sanitren di wilayahnya diduga telah “diborongkan” dengan nilai sekitar Rp25 juta.\n\n“ <em>saya tidak terima uangnya pa, untuk</em> <em>Pekerjaan proyek ini diborongkan sebesar Rp25.000.000, dan untuk fasilitatornya yakni Pak Muhidin. Silakan hubungi beliau untuk keterangan lebih lanjut</em>,” ujar Ketua KPS Desa Talok kepada Volunteernews.co.id, Selasa (14/10/2025).\n\nMenanggapi hal tersebut, Muhidin selaku fasilitator program Sanitren membantah keras tudingan bahwa proyek tersebut diborongkan.\n\n“<em>Tidak dibolehkan proyek program Sanitren itu diborongkan. Yang melaksanakan kegiatan proyek adalah Ketua KPS-nya sendiri. Fasilitator hanya mendampingi, bukan pelaksana</em>,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi (14/10/2025)\n\nSesuai mekanisme, pelaksanaan program Sanitren dilakukan secara swakelola oleh KPS yang dibentuk di masing-masing pesantren penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Tangerang menugaskan fasilitator untuk mendampingi kelompok mulai dari tahap penyusunan proposal, pelaksanaan fisik, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, program ini juga mendapat pendampingan dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di lapangan.\n\nNamun demikian, praktik di lapangan dinilai masih jauh dari harapan. Dedi, perwakilan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tangerang, mengkritisi lemahnya pengawasan dan keterbukaan informasi anggaran pada program tersebut.\n\n“<em>Kami menyayangkan minimnya pengawasan dan transparansi anggaran dalam pelaksanaan program Sanitren. Kami berharap pihak terkait segera menindaklanjutinya agar tidak menimbulkan kecurigaan publik</em>,” ujarnya.\n\nHingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait termasuk dinas teknis dan aparat pengawas belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan penyimpangan tersebut.\n\nProgram Sanitren yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan sanitasi lingkungan pesantren kini dihadapkan pada tantangan baru: menjaga integritas dan kepercayaan publik agar tujuan mulianya tidak ternodai oleh praktik yang tidak semestinya.', 'Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4065-autosave-v1', '', '', '2025-10-15 15:28:25', '2025-10-15 15:28:25', '', 4065, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4081', 0, 'revision', '', 0),
(4082, 1, '2025-10-15 15:28:30', '2025-10-15 15:28:30', '<strong><em>Meski digadang sebagai bentuk perhatian Pemkab terhadap pondok pesantren, program Sanitren kini menuai sorotan publik akibat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya</em></strong>.\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Program Sanitren (Sanitasi Pesantren) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas sanitasi di pondok pesantren kini menuai sorotan. Program yang semula digagas oleh Bupati Ahmed Zaki Iskandar itu, pada tahun 2025 ini kembali dilanjutkan dengan tambahan pembangunan sanitasi di 75 pondok pesantren. Dengan demikian, total sudah 821 pondok pesantren di Kabupaten Tangerang yang mendapat fasilitas sanitasi layak.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4080\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251014-wa0018-1760542075.jpg\" alt=\"Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\r\n\r\nKebijakan ini sejatinya disambut baik oleh masyarakat dan kalangan pesantren. Pemerintah daerah berharap, kehadiran program tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup para santri sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter bangsa. Namun di balik niat baik itu, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.\r\n\r\nDugaan itu mencuat di Kecamatan Kresek. Salah satu Ketua Kelompok Pelaksana Swakelola (KPS) di Desa Talok mengaku, proyek Sanitren di wilayahnya diduga telah “diborongkan” dengan nilai sekitar Rp25 juta.\r\n\r\n“ <em>saya tidak terima uangnya pa, untuk</em> <em>Pekerjaan proyek ini diborongkan sebesar Rp25.000.000, dan untuk fasilitatornya yakni Pak Muhidin. Silakan hubungi beliau untuk keterangan lebih lanjut</em>,” ujar Ketua KPS Desa Talok kepada Volunteernews.co.id, Selasa (14/10/2025).\r\n\r\nMenanggapi hal tersebut, Muhidin selaku fasilitator program Sanitren membantah keras tudingan bahwa proyek tersebut diborongkan.\r\n\r\n“<em>Tidak dibolehkan proyek program Sanitren itu diborongkan. Yang melaksanakan kegiatan proyek adalah Ketua KPS-nya sendiri. Fasilitator hanya mendampingi, bukan pelaksana</em>,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi (14/10/2025)\r\n\r\nSesuai mekanisme, pelaksanaan program Sanitren dilakukan secara swakelola oleh KPS yang dibentuk di masing-masing pesantren penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Tangerang menugaskan fasilitator untuk mendampingi kelompok mulai dari tahap penyusunan proposal, pelaksanaan fisik, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, program ini juga mendapat pendampingan dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di lapangan.\r\n\r\nNamun demikian, praktik di lapangan dinilai masih jauh dari harapan. Dedi, perwakilan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tangerang, mengkritisi lemahnya pengawasan dan keterbukaan informasi anggaran pada program tersebut.\r\n\r\n“<em>Kami menyayangkan minimnya pengawasan dan transparansi anggaran dalam pelaksanaan program Sanitren. Kami berharap pihak terkait segera menindaklanjutinya agar tidak menimbulkan kecurigaan publik</em>,” ujarnya.\r\n\r\nHingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait termasuk dinas teknis dan aparat pengawas belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan penyimpangan tersebut.\r\n\r\nProgram Sanitren yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan sanitasi lingkungan pesantren kini dihadapkan pada tantangan baru: menjaga integritas dan kepercayaan publik agar tujuan mulianya tidak ternodai oleh praktik yang tidak semestinya.', 'Program Sanitren di Kabupaten Tangerang Disorot: Dugaan Proyek Diborongkan Muncul di Kecamatan Kresek', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4065-revision-v1', '', '', '2025-10-15 15:28:30', '2025-10-15 15:28:30', '', 4065, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4082', 0, 'revision', '', 0),
(4083, 1, '2025-10-16 02:08:31', '0000-00-00 00:00:00', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Warga Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, menyambut dengan penuh antusias pembangunan jalan beton di wilayah mereka. Peningkatan infrastruktur jalan ini menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, dengan total nilai proyek mencapai Rp.95.514.000.\r\n\r\nProyek pembangunan jalan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa Onyam, dengan volume pekerjaan sepanjang 155 meter, lebar 1,5 meter, dan ketebalan 0,13 meter. Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam Papan Informasi Proyek (PIP) di lokasi, kegiatan ini sepenuhnya dibiayai melalui dana hasil pajak masyarakat, yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sarana transportasi warga.\r\n\r\nWarga sekitar mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya terhadap pembangunan ini. Ust. Jalaludin, warga RT 04/01, mengatakan bahwa kondisi jalan sebelumnya sering tergenang air dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.\r\n\r\n“<em>Sekarang jalannya sudah dibeton, akses jadi lebih mudah dan nyaman untuk pengguna jalan ini</em>,” ujarnya.\r\n\r\nHal senada disampaikan Teh Embay, warga yang setiap hari melintas di ruas jalan tersebut. Ia menuturkan, jalan yang dulu rusak parah kini telah berubah menjadi mulus dan aman.\r\n\r\n“<em>Saya sangat senang sekali. Dulu sering terpeleset karena jalan berlubang, apalagi saat hujan. Sekarang Alhamdulillah sudah bagus. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Onyam dan semua pihak yang terlibat</em>,” ungkapnya.\r\n\r\nSementara itu, Kepala Desa Onyam, Bustanil Aripin, menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Desa untuk terus memperkuat infrastruktur dasar dan meningkatkan pelayanan publik.\r\n\r\n“<em>Kami berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang</em>,” ujarnya.\r\n\r\nPembangunan jalan beton di Desa Onyam menjadi contoh nyata pemanfaatan dana publik yang transparan, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Lebih dari sekadar peningkatan fisik infrastruktur, kegiatan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan warga dalam membangun desa yang lebih maju, nyaman, dan berdaya saing.', 'Warga Desa Onyam Sambut Gembira Pembangunan Jalan Beton: Bukti Nyata Pemanfaatan Dana Publik yang Tepat Sasaran', '', 'draft', 'open', 'open', '', '', '', '', '2025-10-16 02:08:31', '2025-10-16 02:08:31', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4083', 0, 'post', '', 0),
(4084, 1, '2025-10-16 02:08:31', '2025-10-16 02:08:31', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Warga Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, menyambut dengan penuh antusias pembangunan jalan beton di wilayah mereka. Peningkatan infrastruktur jalan ini menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, dengan total nilai proyek mencapai Rp.95.514.000.\r\n\r\nProyek pembangunan jalan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa Onyam, dengan volume pekerjaan sepanjang 155 meter, lebar 1,5 meter, dan ketebalan 0,13 meter. Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam Papan Informasi Proyek (PIP) di lokasi, kegiatan ini sepenuhnya dibiayai melalui dana hasil pajak masyarakat, yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sarana transportasi warga.\r\n\r\nWarga sekitar mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya terhadap pembangunan ini. Ust. Jalaludin, warga RT 04/01, mengatakan bahwa kondisi jalan sebelumnya sering tergenang air dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.\r\n\r\n“<em>Sekarang jalannya sudah dibeton, akses jadi lebih mudah dan nyaman untuk pengguna jalan ini</em>,” ujarnya.\r\n\r\nHal senada disampaikan Teh Embay, warga yang setiap hari melintas di ruas jalan tersebut. Ia menuturkan, jalan yang dulu rusak parah kini telah berubah menjadi mulus dan aman.\r\n\r\n“<em>Saya sangat senang sekali. Dulu sering terpeleset karena jalan berlubang, apalagi saat hujan. Sekarang Alhamdulillah sudah bagus. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Onyam dan semua pihak yang terlibat</em>,” ungkapnya.\r\n\r\nSementara itu, Kepala Desa Onyam, Bustanil Aripin, menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Desa untuk terus memperkuat infrastruktur dasar dan meningkatkan pelayanan publik.\r\n\r\n“<em>Kami berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang</em>,” ujarnya.\r\n\r\nPembangunan jalan beton di Desa Onyam menjadi contoh nyata pemanfaatan dana publik yang transparan, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Lebih dari sekadar peningkatan fisik infrastruktur, kegiatan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan warga dalam membangun desa yang lebih maju, nyaman, dan berdaya saing.', 'Warga Desa Onyam Sambut Gembira Pembangunan Jalan Beton: Bukti Nyata Pemanfaatan Dana Publik yang Tepat Sasaran', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4083-revision-v1', '', '', '2025-10-16 02:08:31', '2025-10-16 02:08:31', '', 4083, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4084', 0, 'revision', '', 0),
(4085, 1, '2025-10-16 02:09:48', '2025-10-16 02:09:48', '', 'Warga Desa Onyam Sambut Gembira Pembangunan Jalan Beton: Bukti Nyata Pemanfaatan Dana Publik yang Tepat Sasaran', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251016_090927-1760580588', '', '', '2025-10-16 02:10:08', '2025-10-16 02:10:08', '', 4083, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251016_090927-1760580588.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4086, 1, '2025-10-16 02:15:54', '2025-10-16 02:15:54', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Warga Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, menyambut dengan penuh antusias pembangunan jalan beton di wilayah mereka. Peningkatan infrastruktur jalan ini menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, dengan total nilai proyek mencapai Rp95.514.000.\r\n\r\nProyek pembangunan jalan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa Onyam, dengan volume pekerjaan sepanjang 155 meter, lebar 1,5 meter, dan ketebalan 0,13 meter. Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam Papan Informasi Proyek (PIP) di lokasi, kegiatan ini sepenuhnya dibiayai melalui dana hasil pajak masyarakat, yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sarana transportasi warga.\r\n\r\nWarga sekitar mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya terhadap pembangunan ini. Ust. Jalaludin, warga RT 04/01, mengatakan bahwa kondisi jalan sebelumnya sering tergenang air dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.\r\n\r\n“<em>Sekarang jalannya sudah dibeton, akses jadi lebih mudah dan nyaman untuk pengguna jalan ini</em>,” ujarnya.\r\n\r\nHal senada disampaikan teh Embay, warga yang setiap hari melintas di ruas jalan tersebut. Ia menuturkan, jalan yang dulu rusak parah kini telah berubah menjadi mulus dan aman.\r\n\r\n“<em>Saya sangat senang sekali. Dulu sering terpeleset karena jalan berlubang, apalagi saat hujan. Sekarang Alhamdulillah sudah bagus. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Onyam dan semua pihak yang terlibat,</em>” ungkapnya.\r\n\r\nSementara itu, Kepala Desa Onyam, Bustanil Aripin, menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Desa untuk terus memperkuat infrastruktur dasar dan meningkatkan pelayanan publik.\r\n\r\n“<em>Kami berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang</em>,” ujarnya (16/10/2025)\r\n\r\nPembangunan jalan beton di Desa Onyam menjadi contoh nyata pemanfaatan dana publik yang transparan, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Lebih dari sekadar peningkatan fisik infrastruktur, kegiatan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan warga dalam membangun desa yang lebih maju, nyaman, dan berdaya saing.', 'Warga Desa Onyam Sambut Gembira Pembangunan Jalan Beton: Bukti Nyata Pemanfaatan Dana Publik yang Tepat Sasaran', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'warga-desa-onyam-sambut-gembira-pembangunan-jalan-beton-bukti-nyata-pemanfaatan-dana-publik-yang-tepat-sasaran', '', '', '2025-10-16 02:15:54', '2025-10-16 02:15:54', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4086', 0, 'post', '', 0),
(4087, 1, '2025-10-16 02:14:29', '2025-10-16 02:14:29', '', 'Warga Desa Onyam Sambut Gembira Pembangunan Jalan Beton: Bukti Nyata Pemanfaatan Dana Publik yang Tepat Sasaran', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251016_090927-1760580869', '', '', '2025-10-16 02:14:46', '2025-10-16 02:14:46', '', 4086, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251016_090927-1760580869.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4088, 1, '2025-10-16 02:14:52', '2025-10-16 02:14:52', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Warga Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, menyambut dengan penuh antusias pembangunan jalan beton di wilayah mereka. Peningkatan infrastruktur jalan ini menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, dengan total nilai proyek mencapai Rp95.514.000.\r\n\r\nProyek pembangunan jalan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa Onyam, dengan volume pekerjaan sepanjang 155 meter, lebar 1,5 meter, dan ketebalan 0,13 meter. Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam Papan Informasi Proyek (PIP) di lokasi, kegiatan ini sepenuhnya dibiayai melalui dana hasil pajak masyarakat, yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sarana transportasi warga.\r\n\r\nWarga sekitar mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya terhadap pembangunan ini. Ust. Jalaludin, warga RT 04/01, mengatakan bahwa kondisi jalan sebelumnya sering tergenang air dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.\r\n\r\n“<em>Sekarang jalannya sudah dibeton, akses jadi lebih mudah dan nyaman untuk pengguna jalan ini</em>,” ujarnya.\r\n\r\nHal senada disampaikan teh Embay, warga yang setiap hari melintas di ruas jalan tersebut. Ia menuturkan, jalan yang dulu rusak parah kini telah berubah menjadi mulus dan aman.\r\n\r\n“<em>Saya sangat senang sekali. Dulu sering terpeleset karena jalan berlubang, apalagi saat hujan. Sekarang Alhamdulillah sudah bagus. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Onyam dan semua pihak yang terlibat,</em>” ungkapnya.\r\n\r\nSementara itu, Kepala Desa Onyam, Bustanil Aripin, menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Desa untuk terus memperkuat infrastruktur dasar dan meningkatkan pelayanan publik.\r\n\r\n“<em>Kami berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang</em>,” ujarnya.\r\n\r\nPembangunan jalan beton di Desa Onyam menjadi contoh nyata pemanfaatan dana publik yang transparan, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Lebih dari sekadar peningkatan fisik infrastruktur, kegiatan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan warga dalam membangun desa yang lebih maju, nyaman, dan berdaya saing.', 'Warga Desa Onyam Sambut Gembira Pembangunan Jalan Beton: Bukti Nyata Pemanfaatan Dana Publik yang Tepat Sasaran', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4086-revision-v1', '', '', '2025-10-16 02:14:52', '2025-10-16 02:14:52', '', 4086, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4088', 0, 'revision', '', 0),
(4089, 1, '2025-10-16 02:15:48', '2025-10-16 02:15:48', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Warga Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, menyambut dengan penuh antusias pembangunan jalan beton di wilayah mereka. Peningkatan infrastruktur jalan ini menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, dengan total nilai proyek mencapai Rp95.514.000.\r\n\r\nProyek pembangunan jalan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa Onyam, dengan volume pekerjaan sepanjang 155 meter, lebar 1,5 meter, dan ketebalan 0,13 meter. Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam Papan Informasi Proyek (PIP) di lokasi, kegiatan ini sepenuhnya dibiayai melalui dana hasil pajak masyarakat, yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sarana transportasi warga.\r\n\r\nWarga sekitar mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya terhadap pembangunan ini. Ust. Jalaludin, warga RT 04/01, mengatakan bahwa kondisi jalan sebelumnya sering tergenang air dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.\r\n\r\n“<em>Sekarang jalannya sudah dibeton, akses jadi lebih mudah dan nyaman untuk pengguna jalan ini</em>,” ujarnya.\r\n\r\nHal senada disampaikan teh Embay, warga yang setiap hari melintas di ruas jalan tersebut. Ia menuturkan, jalan yang dulu rusak parah kini telah berubah menjadi mulus dan aman.\r\n\r\n“<em>Saya sangat senang sekali. Dulu sering terpeleset karena jalan berlubang, apalagi saat hujan. Sekarang Alhamdulillah sudah bagus. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Onyam dan semua pihak yang terlibat,</em>” ungkapnya.\r\n\r\nSementara itu, Kepala Desa Onyam, Bustanil Aripin, menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Desa untuk terus memperkuat infrastruktur dasar dan meningkatkan pelayanan publik.\r\n\r\n“<em>Kami berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang</em>,” ujarnya (16/10/2025)\r\n\r\nPembangunan jalan beton di Desa Onyam menjadi contoh nyata pemanfaatan dana publik yang transparan, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Lebih dari sekadar peningkatan fisik infrastruktur, kegiatan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan warga dalam membangun desa yang lebih maju, nyaman, dan berdaya saing.', 'Warga Desa Onyam Sambut Gembira Pembangunan Jalan Beton: Bukti Nyata Pemanfaatan Dana Publik yang Tepat Sasaran', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4086-revision-v1', '', '', '2025-10-16 02:15:48', '2025-10-16 02:15:48', '', 4086, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4089', 0, 'revision', '', 0),
(4091, 1, '2025-10-16 11:56:25', '2025-10-16 11:56:25', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Upaya memperkuat fondasi ekonomi berbasis masyarakat terus digelorakan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia, pemerintah daerah menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Gedung Serba Guna Tigaraksa, Rabu (16/10/2025).\r\n\r\nKegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono, Jaksa Agung Muda Intelijen, Gubernur Banten H. Andra Soni, Kajati Banten, Wakajati Banten, Kajari se-Banten, Forkopimda Kabupaten Tangerang, Wakil Bupati Tangerang, para kepala desa, lurah, pengurus koperasi, serta perwakilan perusahaan penyumbang dana CSR.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4092\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251016-wa0029-1760615618.jpg\" alt=\"Bantuan CSR Mengalir ke Desa: 60 Koperasi Merah Putih di Kab.Tangerang Terima Modal Usaha\" width=\"1280\" height=\"854\" />\r\n\r\nDalam sambutannya, Bupati Tangerang Drs. H. Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan penuh Kementerian Koperasi dan UKM RI terhadap penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, koperasi merupakan fondasi utama bagi kemandirian ekonomi masyarakat desa.\r\n\r\n“<em>Atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono. Kehadiran beliau memberikan semangat baru bagi kami untuk memperkuat gerakan koperasi sebagai penggerak ekonomi dan kemandirian rakyat di daerah</em>,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.\r\n\r\nIa menambahkan, saat ini sudah terbentuk 274 Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan Kabupaten Tangerang. Pada tahap awal, sebanyak 60 koperasi menerima dukungan pendanaan CSR sebagai modal usaha, yang difokuskan pada sektor kebutuhan dasar masyarakat seperti sembako dan gas LPG 3 kilogram.\r\n\r\n“<em>Semoga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi wadah untuk memperkuat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Tangerang siap memberikan dukungan penuh melalui pelatihan, pendampingan, dan sinergi dengan dunia usaha lainnya</em>,” tegas Bupati.\r\n\r\nSementara itu, Gubernur Banten H. Andra Soni dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat perekonomian rakyat.\r\n\r\n“<em>Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program koperasi dan sinergi CSR dari berbagai pihak. Dengan adanya Koperasi Merah Putih, kami berharap desa-desa di Banten dapat semakin mandiri, produktif, dan sejahtera</em>,” ujarnya.\r\n\r\nGubernur Banten juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dinilainya konsisten menjadi pionir dalam penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat berbasis desa.\r\n\r\nDalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya profesionalitas dan daya saing koperasi agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern.\r\n\r\n“<em>Kekuatan ekonomi bangsa terletak pada rakyat. Melalui koperasi, kita ingin membangun kemandirian ekonomi dari tingkat desa hingga nasional. Pemerintah akan terus memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar koperasi semakin profesional dan berdaya saing</em>,” terang Menteri Ferry.\r\n\r\nSelain Bimtek, kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Provinsi Banten.\r\n\r\nLangkah kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat sistem tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan koperasi, sehingga menjadi instrumen nyata dalam mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di tingkat desa.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nGerakan Koperasi Merah Putih bukan hanya simbol kemandirian ekonomi, tetapi juga refleksi dari semangat gotong royong yang menjadi karakter bangsa. Kabupaten Tangerang kini berdiri di garda terdepan, meneguhkan kembali makna koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang berdaya dan berdaulat.', 'Bantuan CSR Mengalir ke Desa: 60 Koperasi Merah Putih di Kab.Tangerang Terima Modal Usaha', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'bantuan-csr-mengalir-ke-desa-60-koperasi-merah-putih-di-kab-tangerang-terima-modal-usaha', '', '', '2025-10-16 11:56:25', '2025-10-16 11:56:25', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4091', 0, 'post', '', 0),
(4092, 1, '2025-10-16 11:53:38', '2025-10-16 11:53:38', '', 'Bantuan CSR Mengalir ke Desa: 60 Koperasi Merah Putih di Kab.Tangerang Terima Modal Usaha', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251016-wa0029-1760615618', '', '', '2025-10-16 11:54:00', '2025-10-16 11:54:00', '', 4091, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251016-wa0029-1760615618.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4093, 1, '2025-10-16 11:54:38', '2025-10-16 11:54:38', '', 'Bantuan CSR Mengalir ke Desa: 60 Koperasi Merah Putih di Kab.Tangerang Terima Modal Usaha', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251016-wa0028-1760615678', '', '', '2025-10-16 11:54:55', '2025-10-16 11:54:55', '', 4091, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251016-wa0028-1760615678.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0);
INSERT INTO `volunteposts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(4094, 1, '2025-10-16 11:55:24', '2025-10-16 11:55:24', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Upaya memperkuat fondasi ekonomi berbasis masyarakat terus digelorakan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia, pemerintah daerah menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Gedung Serba Guna Tigaraksa, Rabu (16/10/2025).\r\n\r\nKegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono, Jaksa Agung Muda Intelijen, Gubernur Banten H. Andra Soni, Kajati Banten, Wakajati Banten, Kajari se-Banten, Forkopimda Kabupaten Tangerang, Wakil Bupati Tangerang, para kepala desa, lurah, pengurus koperasi, serta perwakilan perusahaan penyumbang dana CSR.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4092\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251016-wa0029-1760615618.jpg\" alt=\"Bantuan CSR Mengalir ke Desa: 60 Koperasi Merah Putih di Kab.Tangerang Terima Modal Usaha\" width=\"1280\" height=\"854\" />\r\n\r\nDalam sambutannya, Bupati Tangerang Drs. H. Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan penuh Kementerian Koperasi dan UKM RI terhadap penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, koperasi merupakan fondasi utama bagi kemandirian ekonomi masyarakat desa.\r\n\r\n“<em>Atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono. Kehadiran beliau memberikan semangat baru bagi kami untuk memperkuat gerakan koperasi sebagai penggerak ekonomi dan kemandirian rakyat di daerah</em>,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.\r\n\r\nIa menambahkan, saat ini sudah terbentuk 274 Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan Kabupaten Tangerang. Pada tahap awal, sebanyak 60 koperasi menerima dukungan pendanaan CSR sebagai modal usaha, yang difokuskan pada sektor kebutuhan dasar masyarakat seperti sembako dan gas LPG 3 kilogram.\r\n\r\n“<em>Semoga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi wadah untuk memperkuat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Tangerang siap memberikan dukungan penuh melalui pelatihan, pendampingan, dan sinergi dengan dunia usaha lainnya</em>,” tegas Bupati.\r\n\r\nSementara itu, Gubernur Banten H. Andra Soni dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat perekonomian rakyat.\r\n\r\n“<em>Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program koperasi dan sinergi CSR dari berbagai pihak. Dengan adanya Koperasi Merah Putih, kami berharap desa-desa di Banten dapat semakin mandiri, produktif, dan sejahtera</em>,” ujarnya.\r\n\r\nGubernur Banten juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dinilainya konsisten menjadi pionir dalam penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat berbasis desa.\r\n\r\nDalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya profesionalitas dan daya saing koperasi agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern.\r\n\r\n“<em>Kekuatan ekonomi bangsa terletak pada rakyat. Melalui koperasi, kita ingin membangun kemandirian ekonomi dari tingkat desa hingga nasional. Pemerintah akan terus memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar koperasi semakin profesional dan berdaya saing</em>,” terang Menteri Ferry.\r\n\r\nSelain Bimtek, kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Provinsi Banten.\r\n\r\nLangkah kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat sistem tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan koperasi, sehingga menjadi instrumen nyata dalam mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di tingkat desa.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nGerakan Koperasi Merah Putih bukan hanya simbol kemandirian ekonomi, tetapi juga refleksi dari semangat gotong royong yang menjadi karakter bangsa. Kabupaten Tangerang kini berdiri di garda terdepan, meneguhkan kembali makna koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang berdaya dan berdaulat.', 'Bantuan CSR Mengalir ke Desa: 60 Koperasi Merah Putih di Kab.Tangerang Terima Modal Usaha', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4091-revision-v1', '', '', '2025-10-16 11:55:24', '2025-10-16 11:55:24', '', 4091, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4094', 0, 'revision', '', 0),
(4095, 1, '2025-10-18 01:34:51', '2025-10-18 01:34:51', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pelaksanaan proyek pembangunan saluran U-ditch di Kampung Renged RT.05/02, Desa Renged, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik. Proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp 100.000.000 yang dikerjakan oleh CV. Artha Dua Sekawan itu diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan dinilai minim pengawasan dari instansi terkait.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4098\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251015-wa0026-1760751132.jpg\" alt=\"Minim Pengawasan, Proyek U-Ditch di Kec. Kresek, Tangerang Disorot Warga\" width=\"1497\" height=\"1600\" />\r\n\r\nProyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 melalui paket pengadaan langsung Kecamatan Kresek tersebut, kini menuai kritik warga. Salah satu warga, Dedi, menilai adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, terutama terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).\r\n\r\n“<em>Banyak indikasi dugaan penyimpangan pada proyek U-ditch di Kampung Renged RT.05 itu. Minimnya alat pelindung diri (APD) bagi para pekerja jelas menunjukkan lemahnya penerapan standar keselamatan. Kami berharap pihak instansi terkait menindaklanjutinya,</em>” ungkap Dedi kepada Volunteer News.co.id, Jumat (17/10/2025).\r\n\r\nMinimnya penggunaan APD seperti helm proyek, sepatu keselamatan, rompi reflektif, serta sarung tangan kerja menjadi perhatian utama. Kondisi tersebut tak hanya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan K3, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang serius, baik bagi keselamatan tenaga kerja maupun kualitas hasil pekerjaan.\r\n\r\nSecara teknis, proyek tanpa penerapan standar keselamatan berisiko menimbulkan kecelakaan kerja, seperti cedera akibat alat berat, luka potong, hingga paparan bahan bangunan yang berbahaya. Sementara itu, dari sisi mutu, pekerjaan yang dilakukan tanpa prosedur kerja aman kerap berdampak pada menurunnya kualitas konstruksi, karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal dalam kondisi aman dan nyaman.\r\n\r\nSelain itu, lemahnya pengawasan juga berpotensi memunculkan praktik ketidaktertiban administrasi proyek, seperti penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi dan penyimpangan volume pekerjaan. Jika hal ini dibiarkan, maka akan merugikan keuangan daerah sekaligus mencoreng kredibilitas pelaksanaan proyek pemerintah.\r\n\r\nHingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana CV. Artha Dua Sekawan dan instansi terkait di Kecamatan Kresek belum memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan penyimpangan dan penerapan keselamatan kerja di lapangan.', 'Minim Pengawasan, Proyek U-Ditch di Kec. Kresek, Tangerang Disorot Warga', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'minim-pengawasan-proyek-u-ditch-di-kec-kresek-tangerang-disorot-warga', '', '', '2025-10-18 01:35:38', '2025-10-18 01:35:38', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4095', 0, 'post', '', 0),
(4096, 1, '2025-10-18 01:28:56', '2025-10-18 01:28:56', '', 'Minim Pengawasan, Proyek U-Ditch di Kec. Kresek, Tangerang Disorot Warga', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251015-wa0024-1760750936', '', '', '2025-10-18 01:29:17', '2025-10-18 01:29:17', '', 4095, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251015-wa0024-1760750936.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4097, 1, '2025-10-18 01:30:52', '2025-10-18 01:30:52', '', 'Minim Pengawasan, Proyek U-Ditch di Kec. Kresek, Tangerang Disorot Warga', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251018_083031-1760751052', '', '', '2025-10-18 01:31:08', '2025-10-18 01:31:08', '', 4095, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251018_083031-1760751052.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4098, 1, '2025-10-18 01:32:12', '2025-10-18 01:32:12', '', 'Minim Pengawasan, Proyek U-Ditch di Kec. Kresek, Tangerang Disorot Warga', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251015-wa0026-1760751132', '', '', '2025-10-18 01:32:34', '2025-10-18 01:32:34', '', 4095, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251015-wa0026-1760751132.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4099, 1, '2025-10-18 01:32:44', '2025-10-18 01:32:44', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pelaksanaan proyek pembangunan saluran U-ditch di Kampung Renged RT.05/02, Desa Renged, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik. Proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp 100.000.000 yang dikerjakan oleh CV. Artha Dua Sekawan itu diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan dinilai minim pengawasan dari instansi terkait.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4097\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251018_083031-1760751052.jpg\" alt=\"Minim Pengawasan, Proyek U-Ditch di Kec. Kresek, Tangerang Disorot Warga\" width=\"1080\" height=\"788\" /> <img class=\"alignnone size-full wp-image-4098\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251015-wa0026-1760751132.jpg\" alt=\"Minim Pengawasan, Proyek U-Ditch di Kec. Kresek, Tangerang Disorot Warga\" width=\"1497\" height=\"1600\" />\r\n\r\nProyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 melalui paket pengadaan langsung Kecamatan Kresek tersebut, kini menuai kritik warga. Salah satu warga, Dedi, menilai adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, terutama terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).\r\n\r\n“<em>Banyak indikasi dugaan penyimpangan pada proyek U-ditch di Kampung Renged RT.05 itu. Minimnya alat pelindung diri (APD) bagi para pekerja jelas menunjukkan lemahnya penerapan standar keselamatan. Kami berharap pihak instansi terkait menindaklanjutinya,</em>” ungkap Dedi kepada Volunteer News.co.id, Jumat (17/10/2025).\r\n\r\nMinimnya penggunaan APD seperti helm proyek, sepatu keselamatan, rompi reflektif, serta sarung tangan kerja menjadi perhatian utama. Kondisi tersebut tak hanya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan K3, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang serius, baik bagi keselamatan tenaga kerja maupun kualitas hasil pekerjaan.\r\n\r\nSecara teknis, proyek tanpa penerapan standar keselamatan berisiko menimbulkan kecelakaan kerja, seperti cedera akibat alat berat, luka potong, hingga paparan bahan bangunan yang berbahaya. Sementara itu, dari sisi mutu, pekerjaan yang dilakukan tanpa prosedur kerja aman kerap berdampak pada menurunnya kualitas konstruksi, karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal dalam kondisi aman dan nyaman.\r\n\r\nSelain itu, lemahnya pengawasan juga berpotensi memunculkan praktik ketidaktertiban administrasi proyek, seperti penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi dan penyimpangan volume pekerjaan. Jika hal ini dibiarkan, maka akan merugikan keuangan daerah sekaligus mencoreng kredibilitas pelaksanaan proyek pemerintah.\r\n\r\nHingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana CV. Artha Dua Sekawan dan instansi terkait di Kecamatan Kresek belum memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan penyimpangan dan penerapan keselamatan kerja di lapangan.', 'Minim Pengawasan, Proyek U-Ditch di Kec. Kresek, Tangerang Disorot Warga', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4095-revision-v1', '', '', '2025-10-18 01:32:44', '2025-10-18 01:32:44', '', 4095, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4099', 0, 'revision', '', 0),
(4100, 1, '2025-10-18 01:34:27', '2025-10-18 01:34:27', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pelaksanaan proyek pembangunan saluran U-ditch di Kampung Renged RT.05/02, Desa Renged, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik. Proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp 100.000.000 yang dikerjakan oleh CV. Artha Dua Sekawan itu diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan dinilai minim pengawasan dari instansi terkait.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4098\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251015-wa0026-1760751132.jpg\" alt=\"Minim Pengawasan, Proyek U-Ditch di Kec. Kresek, Tangerang Disorot Warga\" width=\"1497\" height=\"1600\" />\r\n\r\nProyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 melalui paket pengadaan langsung Kecamatan Kresek tersebut, kini menuai kritik warga. Salah satu warga, Dedi, menilai adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, terutama terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).\r\n\r\n“<em>Banyak indikasi dugaan penyimpangan pada proyek U-ditch di Kampung Renged RT.05 itu. Minimnya alat pelindung diri (APD) bagi para pekerja jelas menunjukkan lemahnya penerapan standar keselamatan. Kami berharap pihak instansi terkait menindaklanjutinya,</em>” ungkap Dedi kepada Volunteer News.co.id, Jumat (17/10/2025).\r\n\r\nMinimnya penggunaan APD seperti helm proyek, sepatu keselamatan, rompi reflektif, serta sarung tangan kerja menjadi perhatian utama. Kondisi tersebut tak hanya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan K3, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang serius, baik bagi keselamatan tenaga kerja maupun kualitas hasil pekerjaan.\r\n\r\nSecara teknis, proyek tanpa penerapan standar keselamatan berisiko menimbulkan kecelakaan kerja, seperti cedera akibat alat berat, luka potong, hingga paparan bahan bangunan yang berbahaya. Sementara itu, dari sisi mutu, pekerjaan yang dilakukan tanpa prosedur kerja aman kerap berdampak pada menurunnya kualitas konstruksi, karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal dalam kondisi aman dan nyaman.\r\n\r\nSelain itu, lemahnya pengawasan juga berpotensi memunculkan praktik ketidaktertiban administrasi proyek, seperti penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi dan penyimpangan volume pekerjaan. Jika hal ini dibiarkan, maka akan merugikan keuangan daerah sekaligus mencoreng kredibilitas pelaksanaan proyek pemerintah.\r\n\r\nHingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana CV. Artha Dua Sekawan dan instansi terkait di Kecamatan Kresek belum memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan penyimpangan dan penerapan keselamatan kerja di lapangan.', 'Minim Pengawasan, Proyek U-Ditch di Kec. Kresek, Tangerang Disorot Warga', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4095-revision-v1', '', '', '2025-10-18 01:34:27', '2025-10-18 01:34:27', '', 4095, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4100', 0, 'revision', '', 0),
(4101, 1, '2025-10-19 15:48:05', '2025-10-19 15:48:05', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pekerjaan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di Kampung Kirabun Desa Kosambi Dalem, Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 tersebut diduga tidak transparan serta mengabaikan aspek keselamatan kerja di lapangan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4102\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251019_223923-1760888394.jpg\" alt=\"Proyek Sarana Air Bersih di Kosambi Dalem Kec.Mekarbaru Disorot: Minim Transparansi dan Tak Sesuai Standar K3\" width=\"1080\" height=\"782\" />\r\n\r\nPantauan di lokasi pada Minggu (19/10/2025), para pekerja terlihat melaksanakan kegiatan tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) proyek. Lebih ironis lagi, tidak ditemukan adanya Papan Informasi Proyek (PIP) yang biasanya memuat keterangan penting seperti nilai anggaran, waktu pelaksanaan, serta nama perusahaan pelaksana.\r\n\r\n“<em>Kami warga menyayangkan sikap kontraktor pelaksana yang terkesan tidak peduli terhadap keselamatan pekerja. Selain itu, proyek ini juga terkesan tertutup karena tidak ada papan informasi yang menjelaskan anggaran dan pihak pelaksana,</em>” ungkap salah seorang warga kepada Volunteernews.co.id.\r\n\r\nDugaan minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari sisi keselamatan, ketiadaan APD standar, seperti helm proyek, rompi reflektif, sepatu safety, dan sarung tangan kerja, dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang berujung pada cedera serius bahkan kematian. Sedangkan dari sisi akuntabilitas, tidak adanya Papan Informasi Proyek menghalangi masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan dana publik.\r\n\r\nKarnawi,S.H., Pemerhati kebijakan publik menilai, dua aspek tersebut, transparansi dan keselamatan kerja, merupakan pilar utama dalam pelaksanaan proyek pemerintah.\r\n\r\n“<em>Ketika keduanya diabaikan, maka bukan hanya keselamatan pekerja yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah</em>,” jelasnya.\r\n\r\nWarga berharap agar instansi terkait, serta aparat pengawasan internal pemerintah, segera melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap proyek SAB di Kampung Kirabun.\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana proyek maupun instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nMinimnya penerapan prinsip good governance dalam proyek infrastruktur daerah menjadi alarm bagi pengawasan publik. Setiap proyek yang bersumber dari dana APBD wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta menjamin keselamatan pekerja sesuai standar K3 agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan nyawa dan kepercayaan publik.', 'Proyek Sarana Air Bersih di Kosambi Dalem Kec.Mekarbaru Disorot: Diduga Minim Transparansi dan Tak Sesuai Standar K3', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'proyek-sarana-air-bersih-di-kosambi-dalem-kec-mekarbaru-disorot-diduga-minim-transparansi-dan-tak-sesuai-standar-k3', '', '', '2025-10-19 15:48:05', '2025-10-19 15:48:05', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4101', 0, 'post', '', 0),
(4102, 1, '2025-10-19 15:39:54', '2025-10-19 15:39:54', '', 'Proyek Sarana Air Bersih di Kosambi Dalem Kec.Mekarbaru Disorot: Minim Transparansi dan Tak Sesuai Standar K3', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251019_223923-1760888394', '', '', '2025-10-19 15:40:56', '2025-10-19 15:40:56', '', 4101, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251019_223923-1760888394.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4103, 1, '2025-10-19 15:44:07', '2025-10-19 15:44:07', '', 'Proyek Sarana Air Bersih di Kosambi Dalem Kec.Mekarbaru Disorot: Minim Transparansi dan Tak Sesuai Standar K3', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251019_223906-1760888647', '', '', '2025-10-19 15:44:25', '2025-10-19 15:44:25', '', 4101, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251019_223906-1760888647.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4104, 1, '2025-10-19 15:44:39', '2025-10-19 15:44:39', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pekerjaan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di Kampung Kirabun RT.03/02, Desa Kosambi Dalem, Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 tersebut dinilai tidak transparan serta mengabaikan aspek keselamatan kerja di lapangan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4102\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251019_223923-1760888394.jpg\" alt=\"Proyek Sarana Air Bersih di Kosambi Dalem Kec.Mekarbaru Disorot: Minim Transparansi dan Tak Sesuai Standar K3\" width=\"1080\" height=\"782\" />\r\n\r\nPantauan di lokasi pada Minggu (19/10/2025), para pekerja terlihat melaksanakan kegiatan tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) proyek. Lebih ironis lagi, tidak ditemukan adanya Papan Informasi Proyek (PIP) yang biasanya memuat keterangan penting seperti nilai anggaran, waktu pelaksanaan, serta nama perusahaan pelaksana.\r\n\r\n“<em>Kami warga menyayangkan sikap kontraktor pelaksana yang terkesan tidak peduli terhadap keselamatan pekerja. Selain itu, proyek ini juga terkesan tertutup karena tidak ada papan informasi yang menjelaskan anggaran dan pihak pelaksana,</em>” ungkap salah seorang warga kepada Volunteernews.co.id.\r\n\r\nDugaan minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari sisi keselamatan, ketiadaan APD standar, seperti helm proyek, rompi reflektif, sepatu safety, dan sarung tangan kerja, dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang berujung pada cedera serius bahkan kematian. Sedangkan dari sisi akuntabilitas, tidak adanya Papan Informasi Proyek menghalangi masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan dana publik.\r\n\r\nKarnawi,S.H., Pemerhati kebijakan publik menilai, dua aspek tersebut, transparansi dan keselamatan kerja, merupakan pilar utama dalam pelaksanaan proyek pemerintah.\r\n\r\n“<em>Ketika keduanya diabaikan, maka bukan hanya keselamatan pekerja yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah</em>,” jelasnya.\r\n\r\nWarga berharap agar instansi terkait, serta aparat pengawasan internal pemerintah, segera melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap proyek SAB di Kampung Kirabun.\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana proyek maupun instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nMinimnya penerapan prinsip good governance dalam proyek infrastruktur daerah menjadi alarm bagi pengawasan publik. Setiap proyek yang bersumber dari dana APBD wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta menjamin keselamatan pekerja sesuai standar K3 agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan nyawa dan kepercayaan publik.', 'Proyek Sarana Air Bersih di Kosambi Dalem Kec.Mekarbaru Disorot: Minim Transparansi dan Tak Sesuai Standar K3', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4101-revision-v1', '', '', '2025-10-19 15:44:39', '2025-10-19 15:44:39', '', 4101, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4104', 0, 'revision', '', 0),
(4105, 1, '2025-10-19 15:46:53', '2025-10-19 15:46:53', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pekerjaan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di Kampung Kirabun RT.03/02, Desa Kosambi Dalem, Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 tersebut diduga tidak transparan serta mengabaikan aspek keselamatan kerja di lapangan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4102\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251019_223923-1760888394.jpg\" alt=\"Proyek Sarana Air Bersih di Kosambi Dalem Kec.Mekarbaru Disorot: Minim Transparansi dan Tak Sesuai Standar K3\" width=\"1080\" height=\"782\" />\r\n\r\nPantauan di lokasi pada Minggu (19/10/2025), para pekerja terlihat melaksanakan kegiatan tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) proyek. Lebih ironis lagi, tidak ditemukan adanya Papan Informasi Proyek (PIP) yang biasanya memuat keterangan penting seperti nilai anggaran, waktu pelaksanaan, serta nama perusahaan pelaksana.\r\n\r\n“<em>Kami warga menyayangkan sikap kontraktor pelaksana yang terkesan tidak peduli terhadap keselamatan pekerja. Selain itu, proyek ini juga terkesan tertutup karena tidak ada papan informasi yang menjelaskan anggaran dan pihak pelaksana,</em>” ungkap salah seorang warga kepada Volunteernews.co.id.\r\n\r\nDugaan minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari sisi keselamatan, ketiadaan APD standar, seperti helm proyek, rompi reflektif, sepatu safety, dan sarung tangan kerja, dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang berujung pada cedera serius bahkan kematian. Sedangkan dari sisi akuntabilitas, tidak adanya Papan Informasi Proyek menghalangi masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan dana publik.\r\n\r\nKarnawi,S.H., Pemerhati kebijakan publik menilai, dua aspek tersebut, transparansi dan keselamatan kerja, merupakan pilar utama dalam pelaksanaan proyek pemerintah.\r\n\r\n“<em>Ketika keduanya diabaikan, maka bukan hanya keselamatan pekerja yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah</em>,” jelasnya.\r\n\r\nWarga berharap agar instansi terkait, serta aparat pengawasan internal pemerintah, segera melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap proyek SAB di Kampung Kirabun.\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana proyek maupun instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nMinimnya penerapan prinsip good governance dalam proyek infrastruktur daerah menjadi alarm bagi pengawasan publik. Setiap proyek yang bersumber dari dana APBD wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta menjamin keselamatan pekerja sesuai standar K3 agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan nyawa dan kepercayaan publik.', 'Proyek Sarana Air Bersih di Kosambi Dalem Kec.Mekarbaru Disorot: Diduga Minim Transparansi dan Tak Sesuai Standar K3', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4101-revision-v1', '', '', '2025-10-19 15:46:53', '2025-10-19 15:46:53', '', 4101, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4105', 0, 'revision', '', 0),
(4106, 1, '2025-10-19 15:47:52', '2025-10-19 15:47:52', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pekerjaan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di Kampung Kirabun Desa Kosambi Dalem, Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 tersebut diduga tidak transparan serta mengabaikan aspek keselamatan kerja di lapangan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4102\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251019_223923-1760888394.jpg\" alt=\"Proyek Sarana Air Bersih di Kosambi Dalem Kec.Mekarbaru Disorot: Minim Transparansi dan Tak Sesuai Standar K3\" width=\"1080\" height=\"782\" />\r\n\r\nPantauan di lokasi pada Minggu (19/10/2025), para pekerja terlihat melaksanakan kegiatan tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) proyek. Lebih ironis lagi, tidak ditemukan adanya Papan Informasi Proyek (PIP) yang biasanya memuat keterangan penting seperti nilai anggaran, waktu pelaksanaan, serta nama perusahaan pelaksana.\r\n\r\n“<em>Kami warga menyayangkan sikap kontraktor pelaksana yang terkesan tidak peduli terhadap keselamatan pekerja. Selain itu, proyek ini juga terkesan tertutup karena tidak ada papan informasi yang menjelaskan anggaran dan pihak pelaksana,</em>” ungkap salah seorang warga kepada Volunteernews.co.id.\r\n\r\nDugaan minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari sisi keselamatan, ketiadaan APD standar, seperti helm proyek, rompi reflektif, sepatu safety, dan sarung tangan kerja, dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang berujung pada cedera serius bahkan kematian. Sedangkan dari sisi akuntabilitas, tidak adanya Papan Informasi Proyek menghalangi masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan dana publik.\r\n\r\nKarnawi,S.H., Pemerhati kebijakan publik menilai, dua aspek tersebut, transparansi dan keselamatan kerja, merupakan pilar utama dalam pelaksanaan proyek pemerintah.\r\n\r\n“<em>Ketika keduanya diabaikan, maka bukan hanya keselamatan pekerja yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah</em>,” jelasnya.\r\n\r\nWarga berharap agar instansi terkait, serta aparat pengawasan internal pemerintah, segera melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap proyek SAB di Kampung Kirabun.\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana proyek maupun instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nMinimnya penerapan prinsip good governance dalam proyek infrastruktur daerah menjadi alarm bagi pengawasan publik. Setiap proyek yang bersumber dari dana APBD wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta menjamin keselamatan pekerja sesuai standar K3 agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan nyawa dan kepercayaan publik.', 'Proyek Sarana Air Bersih di Kosambi Dalem Kec.Mekarbaru Disorot: Diduga Minim Transparansi dan Tak Sesuai Standar K3', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4101-revision-v1', '', '', '2025-10-19 15:47:52', '2025-10-19 15:47:52', '', 4101, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4106', 0, 'revision', '', 0),
(4107, 1, '2025-10-20 10:30:19', '2025-10-20 10:30:19', '<strong>Dugaan kelalaian kontraktor dalam penerapan keselamatan kerja dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kesehatan pekerja dan mutu pembangunan infrastruktur. </strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang</strong> ; Pembangunan infrastruktur jalan melalui proyek paving block di Kampung Bangkol RT.04/01, Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dikerjakan oleh <strong>CV. Dian Sakira</strong> dengan nilai kontrak sebesar <strong>Rp99.138.000</strong>, melalui mekanisme <strong>Paket Pengadaan Langsung (PL)</strong> dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang.\r\n\r\n[caption id=\"attachment_4109\" align=\"alignnone\" width=\"1599\"]<img class=\"wp-image-4109 size-full\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251020-wa0061-1760956116.jpg\" alt=\"Proyek Paving Block di Desa Kubang Kec. Sukamulya,Tangerang Disorot: Minim APD, Abaikan Standar K3 dan Spesifikasi Teknis\" width=\"1599\" height=\"1200\" /> <strong>Ket.foto : Nampak terlihat material rusak tetap dipasang</strong>[/caption]\r\n\r\nNamun, di balik geliat pembangunan tersebut, muncul dugaan pelanggaran serius terhadap penerapan <strong>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</strong>. Para pekerja di lapangan terlihat tidak menggunakan <strong>Alat Pelindung Diri (APD)</strong> seperti helm proyek, sepatu boot, sarung tangan, dan rompi keselamatan yang seharusnya menjadi standar wajib di setiap proyek pemerintah.\r\n\r\n“<em>Kami menyayangkan sikap dan kinerja kontraktor pelaksana proyek yang diduga tidak melengkapi para pekerjanya dengan APD sesuai standar K3. Padahal hal itu sangat penting untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Kami berharap instansi terkait segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan pada proyek paving block di Kampung Bangkol tersebut</em><strong>,</strong>” ungkap Dedi, perwakilan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kepada <em>Volunteer news.co.id</em>, Senin (20/10/2025).\r\n\r\nSelain dugaan pelanggaran terhadap standar K3, proyek tersebut juga disinyalir tidak sepenuhnya mengacu pada <strong>spesifikasi teknis</strong> yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kualitas hasil pekerjaan bisa menurun dan tidak bertahan lama, berpotensi merugikan keuangan daerah.\r\n\r\n<strong>Dampak Negatif Minimnya Penerapan K3 di Lapangan:</strong>\r\n\r\nMinimnya penerapan K3 bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membawa dampak negatif yang signifikan, antara lain:\r\n<ol>\r\n 	<li><strong>Risiko Kecelakaan Kerja Tinggi</strong>\r\nTanpa perlengkapan APD, pekerja rentan mengalami luka fisik seperti terjatuh, tertimpa material, atau cedera akibat peralatan proyek.</li>\r\n 	<li><strong>Penurunan Produktivitas dan Moral Pekerja</strong>\r\nLingkungan kerja yang tidak aman dapat menurunkan semangat dan konsentrasi pekerja, berimbas pada lambatnya progres proyek.</li>\r\n 	<li><strong>Menurunnya Kualitas Hasil Pekerjaan</strong>\r\nKetidakdisiplinan terhadap prosedur teknis dan keselamatan sering berbanding lurus dengan lemahnya kontrol mutu di lapangan.</li>\r\n 	<li><strong>Citra Buruk bagi Pemerintah dan Kontraktor</strong>\r\nProyek pemerintah yang mengabaikan K3 dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam membangun secara profesional dan bertanggung jawab.</li>\r\n</ol>\r\n\r\n<hr />\r\n\r\nHingga berita ini ditayangkan, pihak <strong>kontraktor pelaksana</strong>, <strong>pengawas teknis</strong>, maupun <strong>instansi terkait</strong> belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi.\r\n\r\n<hr />\r\n\r\n<h3><strong>Catatan Redaksi:</strong></h3>\r\nKedisiplinan terhadap penerapan standar <strong>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</strong> bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum dan moral dalam menjamin kesejahteraan pekerja serta kualitas pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan memperketat pengawasan agar setiap pelaksanaan proyek publik benar-benar memenuhi prinsip <strong>transparansi, keselamatan, dan akuntabilitas</strong>', 'Proyek Paving Block di Desa Kubang Kec. Sukamulya,Tangerang Disorot: Minim APD, Abaikan Standar K3 dan Spesifikasi Teknis', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'proyek-paving-block-di-desa-kubang-kec-sukamulyatangerang-disorot-minim-apd-abaikan-standar-k3-dan-spesifikasi-teknis', '', '', '2025-10-20 11:34:53', '2025-10-20 11:34:53', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4107', 0, 'post', '', 0),
(4108, 1, '2025-10-20 10:27:57', '2025-10-20 10:27:57', '', 'Proyek Paving Block di Desa Kubang Kec. Sukamulya,Tangerang Disorot: Minim APD, Abaikan Standar K3 dan Spesifikasi Teknis', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251020-wa0060-1760956077', '', '', '2025-10-20 10:28:15', '2025-10-20 10:28:15', '', 4107, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251020-wa0060-1760956077.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4109, 1, '2025-10-20 10:28:36', '2025-10-20 10:28:36', '', 'Proyek Paving Block di Desa Kubang Kec. Sukamulya,Tangerang Disorot: Minim APD, Abaikan Standar K3 dan Spesifikasi Teknis', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251020-wa0061-1760956116', '', '', '2025-10-20 10:29:01', '2025-10-20 10:29:01', '', 4107, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251020-wa0061-1760956116.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4110, 1, '2025-10-20 10:29:11', '2025-10-20 10:29:11', '<strong>Dugaan kelalaian kontraktor dalam penerapan keselamatan kerja dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kesehatan pekerja dan mutu pembangunan infrastruktur desa. </strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang</strong> ; Pembangunan infrastruktur jalan melalui proyek paving block di Kampung Bangkol RT.04/01, Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dikerjakan oleh <strong>CV. Dian Sakira</strong> dengan nilai kontrak sebesar <strong>Rp99.138.000</strong>, melalui mekanisme <strong>Paket Pengadaan Langsung (PL)</strong> dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4109\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251020-wa0061-1760956116.jpg\" alt=\"Proyek Paving Block di Desa Kubang Kec. Sukamulya,Tangerang Disorot: Minim APD, Abaikan Standar K3 dan Spesifikasi Teknis\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\r\n\r\nNamun, di balik geliat pembangunan tersebut, muncul dugaan pelanggaran serius terhadap penerapan <strong>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</strong>. Para pekerja di lapangan terlihat tidak menggunakan <strong>Alat Pelindung Diri (APD)</strong> seperti helm proyek, sepatu boot, sarung tangan, dan rompi keselamatan yang seharusnya menjadi standar wajib di setiap proyek pemerintah.\r\n\r\n“<em>Kami menyayangkan sikap dan kinerja kontraktor pelaksana proyek yang diduga tidak melengkapi para pekerjanya dengan APD sesuai standar K3. Padahal hal itu sangat penting untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Kami berharap instansi terkait segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan pada proyek paving block di Kampung Bangkol tersebut</em><strong>,</strong>” ungkap Dedi, perwakilan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kepada <em>Volunteer news.co.id</em>, Senin (20/10/2025).\r\n\r\nSelain dugaan pelanggaran terhadap standar K3, proyek tersebut juga disinyalir tidak sepenuhnya mengacu pada <strong>spesifikasi teknis</strong> yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kualitas hasil pekerjaan bisa menurun dan tidak bertahan lama, berpotensi merugikan keuangan daerah.\r\n\r\n<strong>Dampak Negatif Minimnya Penerapan K3 di Lapangan:</strong>\r\n\r\nMinimnya penerapan K3 bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membawa dampak negatif yang signifikan, antara lain:\r\n<ol>\r\n 	<li><strong>Risiko Kecelakaan Kerja Tinggi</strong>\r\nTanpa perlengkapan APD, pekerja rentan mengalami luka fisik seperti terjatuh, tertimpa material, atau cedera akibat peralatan proyek.</li>\r\n 	<li><strong>Penurunan Produktivitas dan Moral Pekerja</strong>\r\nLingkungan kerja yang tidak aman dapat menurunkan semangat dan konsentrasi pekerja, berimbas pada lambatnya progres proyek.</li>\r\n 	<li><strong>Menurunnya Kualitas Hasil Pekerjaan</strong>\r\nKetidakdisiplinan terhadap prosedur teknis dan keselamatan sering berbanding lurus dengan lemahnya kontrol mutu di lapangan.</li>\r\n 	<li><strong>Citra Buruk bagi Pemerintah dan Kontraktor</strong>\r\nProyek pemerintah yang mengabaikan K3 dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam membangun secara profesional dan bertanggung jawab.</li>\r\n</ol>\r\n\r\n<hr />\r\n\r\nHingga berita ini ditayangkan, pihak <strong>kontraktor pelaksana</strong>, <strong>pengawas teknis</strong>, maupun <strong>instansi terkait</strong> belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi.\r\n\r\n<hr />\r\n\r\n<h3><strong>Catatan Redaksi:</strong></h3>\r\nKedisiplinan terhadap penerapan standar <strong>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</strong> bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum dan moral dalam menjamin kesejahteraan pekerja serta kualitas pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan memperketat pengawasan agar setiap pelaksanaan proyek publik benar-benar memenuhi prinsip <strong>transparansi, keselamatan, dan akuntabilitas</strong>', 'Proyek Paving Block di Desa Kubang Kec. Sukamulya,Tangerang Disorot: Minim APD, Abaikan Standar K3 dan Spesifikasi Teknis', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4107-revision-v1', '', '', '2025-10-20 10:29:11', '2025-10-20 10:29:11', '', 4107, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4110', 0, 'revision', '', 0),
(4111, 1, '2025-10-20 11:31:21', '2025-10-20 11:31:21', '<strong>Dugaan kelalaian kontraktor dalam penerapan keselamatan kerja dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kesehatan pekerja dan mutu pembangunan infrastruktur. </strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang</strong> ; Pembangunan infrastruktur jalan melalui proyek paving block di Kampung Bangkol RT.04/01, Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dikerjakan oleh <strong>CV. Dian Sakira</strong> dengan nilai kontrak sebesar <strong>Rp99.138.000</strong>, melalui mekanisme <strong>Paket Pengadaan Langsung (PL)</strong> dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4109\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251020-wa0061-1760956116.jpg\" alt=\"Proyek Paving Block di Desa Kubang Kec. Sukamulya,Tangerang Disorot: Minim APD, Abaikan Standar K3 dan Spesifikasi Teknis\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\r\n\r\nNamun, di balik geliat pembangunan tersebut, muncul dugaan pelanggaran serius terhadap penerapan <strong>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</strong>. Para pekerja di lapangan terlihat tidak menggunakan <strong>Alat Pelindung Diri (APD)</strong> seperti helm proyek, sepatu boot, sarung tangan, dan rompi keselamatan yang seharusnya menjadi standar wajib di setiap proyek pemerintah.\r\n\r\n“<em>Kami menyayangkan sikap dan kinerja kontraktor pelaksana proyek yang diduga tidak melengkapi para pekerjanya dengan APD sesuai standar K3. Padahal hal itu sangat penting untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Kami berharap instansi terkait segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan pada proyek paving block di Kampung Bangkol tersebut</em><strong>,</strong>” ungkap Dedi, perwakilan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kepada <em>Volunteer news.co.id</em>, Senin (20/10/2025).\r\n\r\nSelain dugaan pelanggaran terhadap standar K3, proyek tersebut juga disinyalir tidak sepenuhnya mengacu pada <strong>spesifikasi teknis</strong> yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kualitas hasil pekerjaan bisa menurun dan tidak bertahan lama, berpotensi merugikan keuangan daerah.\r\n\r\n<strong>Dampak Negatif Minimnya Penerapan K3 di Lapangan:</strong>\r\n\r\nMinimnya penerapan K3 bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membawa dampak negatif yang signifikan, antara lain:\r\n<ol>\r\n 	<li><strong>Risiko Kecelakaan Kerja Tinggi</strong>\r\nTanpa perlengkapan APD, pekerja rentan mengalami luka fisik seperti terjatuh, tertimpa material, atau cedera akibat peralatan proyek.</li>\r\n 	<li><strong>Penurunan Produktivitas dan Moral Pekerja</strong>\r\nLingkungan kerja yang tidak aman dapat menurunkan semangat dan konsentrasi pekerja, berimbas pada lambatnya progres proyek.</li>\r\n 	<li><strong>Menurunnya Kualitas Hasil Pekerjaan</strong>\r\nKetidakdisiplinan terhadap prosedur teknis dan keselamatan sering berbanding lurus dengan lemahnya kontrol mutu di lapangan.</li>\r\n 	<li><strong>Citra Buruk bagi Pemerintah dan Kontraktor</strong>\r\nProyek pemerintah yang mengabaikan K3 dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam membangun secara profesional dan bertanggung jawab.</li>\r\n</ol>\r\n\r\n<hr />\r\n\r\nHingga berita ini ditayangkan, pihak <strong>kontraktor pelaksana</strong>, <strong>pengawas teknis</strong>, maupun <strong>instansi terkait</strong> belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi.\r\n\r\n<hr />\r\n\r\n<h3><strong>Catatan Redaksi:</strong></h3>\r\nKedisiplinan terhadap penerapan standar <strong>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</strong> bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum dan moral dalam menjamin kesejahteraan pekerja serta kualitas pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan memperketat pengawasan agar setiap pelaksanaan proyek publik benar-benar memenuhi prinsip <strong>transparansi, keselamatan, dan akuntabilitas</strong>', 'Proyek Paving Block di Desa Kubang Kec. Sukamulya,Tangerang Disorot: Minim APD, Abaikan Standar K3 dan Spesifikasi Teknis', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4107-revision-v1', '', '', '2025-10-20 11:31:21', '2025-10-20 11:31:21', '', 4107, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4111', 0, 'revision', '', 0),
(4112, 1, '2025-10-20 11:34:45', '2025-10-20 11:34:45', '<strong>Dugaan kelalaian kontraktor dalam penerapan keselamatan kerja dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kesehatan pekerja dan mutu pembangunan infrastruktur. </strong>\n\n<strong>Kabupaten Tangerang</strong> ; Pembangunan infrastruktur jalan melalui proyek paving block di Kampung Bangkol RT.04/01, Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dikerjakan oleh <strong>CV. Dian Sakira</strong> dengan nilai kontrak sebesar <strong>Rp99.138.000</strong>, melalui mekanisme <strong>Paket Pengadaan Langsung (PL)</strong> dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang.\n\n[caption id=\"attachment_4109\" align=\"alignnone\" width=\"1599\"]<img class=\"wp-image-4109 size-full\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251020-wa0061-1760956116.jpg\" alt=\"Proyek Paving Block di Desa Kubang Kec. Sukamulya,Tangerang Disorot: Minim APD, Abaikan Standar K3 dan Spesifikasi Teknis\" width=\"1599\" height=\"1200\" /> <strong>Ket.foto : Nampak terlihat material rusak tetap dipasang</strong>[/caption]\n\nNamun, di balik geliat pembangunan tersebut, muncul dugaan pelanggaran serius terhadap penerapan <strong>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</strong>. Para pekerja di lapangan terlihat tidak menggunakan <strong>Alat Pelindung Diri (APD)</strong> seperti helm proyek, sepatu boot, sarung tangan, dan rompi keselamatan yang seharusnya menjadi standar wajib di setiap proyek pemerintah.\n\n“<em>Kami menyayangkan sikap dan kinerja kontraktor pelaksana proyek yang diduga tidak melengkapi para pekerjanya dengan APD sesuai standar K3. Padahal hal itu sangat penting untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Kami berharap instansi terkait segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan pada proyek paving block di Kampung Bangkol tersebut</em><strong>,</strong>” ungkap Dedi, perwakilan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kepada <em>Volunteer news.co.id</em>, Senin (20/10/2025).\n\nSelain dugaan pelanggaran terhadap standar K3, proyek tersebut juga disinyalir tidak sepenuhnya mengacu pada <strong>spesifikasi teknis</strong> yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kualitas hasil pekerjaan bisa menurun dan tidak bertahan lama, berpotensi merugikan keuangan daerah.\n\n<strong>Dampak Negatif Minimnya Penerapan K3 di Lapangan:</strong>\n\nMinimnya penerapan K3 bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membawa dampak negatif yang signifikan, antara lain:\n<ol>\n 	<li><strong>Risiko Kecelakaan Kerja Tinggi</strong>\nTanpa perlengkapan APD, pekerja rentan mengalami luka fisik seperti terjatuh, tertimpa material, atau cedera akibat peralatan proyek.</li>\n 	<li><strong>Penurunan Produktivitas dan Moral Pekerja</strong>\nLingkungan kerja yang tidak aman dapat menurunkan semangat dan konsentrasi pekerja, berimbas pada lambatnya progres proyek.</li>\n 	<li><strong>Menurunnya Kualitas Hasil Pekerjaan</strong>\nKetidakdisiplinan terhadap prosedur teknis dan keselamatan sering berbanding lurus dengan lemahnya kontrol mutu di lapangan.</li>\n 	<li><strong>Citra Buruk bagi Pemerintah dan Kontraktor</strong>\nProyek pemerintah yang mengabaikan K3 dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam membangun secara profesional dan bertanggung jawab.</li>\n</ol>\n\n<hr />\n\nHingga berita ini ditayangkan, pihak <strong>kontraktor pelaksana</strong>, <strong>pengawas teknis</strong>, maupun <strong>instansi terkait</strong> belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi.\n\n<hr />\n\n<h3><strong>Catatan Redaksi:</strong></h3>\nKedisiplinan terhadap penerapan standar <strong>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</strong> bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum dan moral dalam menjamin kesejahteraan pekerja serta kualitas pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan memperketat pengawasan agar setiap pelaksanaan proyek publik benar-benar memenuhi prinsip <strong>transparansi, keselamatan, dan akuntabilitas</strong>', 'Proyek Paving Block di Desa Kubang Kec. Sukamulya,Tangerang Disorot: Minim APD, Abaikan Standar K3 dan Spesifikasi Teknis', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4107-autosave-v1', '', '', '2025-10-20 11:34:45', '2025-10-20 11:34:45', '', 4107, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4112', 0, 'revision', '', 0);
INSERT INTO `volunteposts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(4113, 1, '2025-10-20 11:34:53', '2025-10-20 11:34:53', '<strong>Dugaan kelalaian kontraktor dalam penerapan keselamatan kerja dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kesehatan pekerja dan mutu pembangunan infrastruktur. </strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang</strong> ; Pembangunan infrastruktur jalan melalui proyek paving block di Kampung Bangkol RT.04/01, Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dikerjakan oleh <strong>CV. Dian Sakira</strong> dengan nilai kontrak sebesar <strong>Rp99.138.000</strong>, melalui mekanisme <strong>Paket Pengadaan Langsung (PL)</strong> dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang.\r\n\r\n[caption id=\"attachment_4109\" align=\"alignnone\" width=\"1599\"]<img class=\"wp-image-4109 size-full\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251020-wa0061-1760956116.jpg\" alt=\"Proyek Paving Block di Desa Kubang Kec. Sukamulya,Tangerang Disorot: Minim APD, Abaikan Standar K3 dan Spesifikasi Teknis\" width=\"1599\" height=\"1200\" /> <strong>Ket.foto : Nampak terlihat material rusak tetap dipasang</strong>[/caption]\r\n\r\nNamun, di balik geliat pembangunan tersebut, muncul dugaan pelanggaran serius terhadap penerapan <strong>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</strong>. Para pekerja di lapangan terlihat tidak menggunakan <strong>Alat Pelindung Diri (APD)</strong> seperti helm proyek, sepatu boot, sarung tangan, dan rompi keselamatan yang seharusnya menjadi standar wajib di setiap proyek pemerintah.\r\n\r\n“<em>Kami menyayangkan sikap dan kinerja kontraktor pelaksana proyek yang diduga tidak melengkapi para pekerjanya dengan APD sesuai standar K3. Padahal hal itu sangat penting untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Kami berharap instansi terkait segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan pada proyek paving block di Kampung Bangkol tersebut</em><strong>,</strong>” ungkap Dedi, perwakilan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kepada <em>Volunteer news.co.id</em>, Senin (20/10/2025).\r\n\r\nSelain dugaan pelanggaran terhadap standar K3, proyek tersebut juga disinyalir tidak sepenuhnya mengacu pada <strong>spesifikasi teknis</strong> yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kualitas hasil pekerjaan bisa menurun dan tidak bertahan lama, berpotensi merugikan keuangan daerah.\r\n\r\n<strong>Dampak Negatif Minimnya Penerapan K3 di Lapangan:</strong>\r\n\r\nMinimnya penerapan K3 bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membawa dampak negatif yang signifikan, antara lain:\r\n<ol>\r\n 	<li><strong>Risiko Kecelakaan Kerja Tinggi</strong>\r\nTanpa perlengkapan APD, pekerja rentan mengalami luka fisik seperti terjatuh, tertimpa material, atau cedera akibat peralatan proyek.</li>\r\n 	<li><strong>Penurunan Produktivitas dan Moral Pekerja</strong>\r\nLingkungan kerja yang tidak aman dapat menurunkan semangat dan konsentrasi pekerja, berimbas pada lambatnya progres proyek.</li>\r\n 	<li><strong>Menurunnya Kualitas Hasil Pekerjaan</strong>\r\nKetidakdisiplinan terhadap prosedur teknis dan keselamatan sering berbanding lurus dengan lemahnya kontrol mutu di lapangan.</li>\r\n 	<li><strong>Citra Buruk bagi Pemerintah dan Kontraktor</strong>\r\nProyek pemerintah yang mengabaikan K3 dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam membangun secara profesional dan bertanggung jawab.</li>\r\n</ol>\r\n\r\n<hr />\r\n\r\nHingga berita ini ditayangkan, pihak <strong>kontraktor pelaksana</strong>, <strong>pengawas teknis</strong>, maupun <strong>instansi terkait</strong> belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi.\r\n\r\n<hr />\r\n\r\n<h3><strong>Catatan Redaksi:</strong></h3>\r\nKedisiplinan terhadap penerapan standar <strong>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</strong> bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum dan moral dalam menjamin kesejahteraan pekerja serta kualitas pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan memperketat pengawasan agar setiap pelaksanaan proyek publik benar-benar memenuhi prinsip <strong>transparansi, keselamatan, dan akuntabilitas</strong>', 'Proyek Paving Block di Desa Kubang Kec. Sukamulya,Tangerang Disorot: Minim APD, Abaikan Standar K3 dan Spesifikasi Teknis', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4107-revision-v1', '', '', '2025-10-20 11:34:53', '2025-10-20 11:34:53', '', 4107, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4113', 0, 'revision', '', 0),
(4114, 1, '2025-10-20 12:14:18', '2025-10-20 12:14:18', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pekerjaan proyek Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Kampung Solokan RT.12/04, Desa Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari masyarakat setempat. Proyek dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp100 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ini dilaksanakan oleh <strong>CV. Harapan Baru</strong>, namun pelaksanaannya diduga tidak mengacu pada spesifikasi teknis pekerjaan yang telah ditetapkan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4115\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251020_191143-1760962325.jpg\" alt=\"Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak\" width=\"1080\" height=\"779\" />\r\n\r\nWarga menilai pengerjaan proyek SPAL tersebut dilakukan secara asal-asalan. Dugaan kuat muncul lantaran pasangan batu eksisting lama tidak dilakukan pembongkaran terlebih dahulu, melainkan langsung ditimpa dengan pasangan batu baru. Praktik semacam ini berpotensi menurunkan kualitas konstruksi dan memperpendek umur teknis bangunan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4126\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251020-wa0029-1761034693.jpg\" alt=\"Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\r\n\r\n“<em>Kami menduga proyek SPAL di Kampung Solokan RT.12/04 Desa Talok Kecamatan Kresek itu terjadi indikasi penyimpangan dan dikerjakan asal-asalan. Kami berharap pihak terkait segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut</em>,” ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek, kepada Volunteernews.co.id (20/10/2025).\r\n\r\n<strong>Dampak Negatif Terhadap Kualitas Bangunan</strong>\r\n\r\nSecara teknis, tidak membongkar pasangan batu lama sebelum melakukan pembangunan baru merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar pekerjaan konstruksi. Kondisi ini dapat menyebabkan:\r\n\r\n1. Daya rekat antara lapisan lama dan baru tidak maksimal, sehingga struktur menjadi rapuh dan mudah retak.\r\n\r\n2. Ketahanan terhadap tekanan air dan tanah menurun, terutama pada saluran pembuangan yang memerlukan kekedapan tertentu.\r\n\r\n3. Risiko keruntuhan dinding saluran meningkat, karena pondasi lama tidak memiliki daya dukung sesuai beban konstruksi baru.\r\n\r\n4. Efisiensi drainase terganggu, akibat adanya rongga atau celah antara struktur lama dan yang baru.\r\n\r\nPraktik semacam ini bukan hanya berpotensi merugikan keuangan daerah, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah yang seharusnya berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana, pengawas teknis, maupun instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi atas dugaan penyimpangan dalam pekerjaan proyek SPAL tersebut.\r\n\r\nPemerhati pembangunan daerah menilai, pengawasan lapangan dari instansi terkait perlu diperketat, agar setiap pekerjaan infrastruktur benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis konstruksi yang telah ditentukan.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nProyek pemerintah yang dibiayai oleh APBD sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan komitmen terhadap mutu pekerjaan, hasilnya justru dapat menciptakan persoalan baru berupa kerusakan dini dan pemborosan anggaran publik.', 'Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'kualitas-proyek-spal-di-desa-talok-kec-kresektangerang-dipertanyakan-eksisting-batu-lama-diduga-tak-dibongkar-bangunan-terancam-cepat-rusak', '', '', '2025-10-21 08:18:43', '2025-10-21 08:18:43', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4114', 0, 'post', '', 0),
(4115, 1, '2025-10-20 12:12:05', '2025-10-20 12:12:05', '', 'Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251020_191143-1760962325', '', '', '2025-10-20 12:12:21', '2025-10-20 12:12:21', '', 4114, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251020_191143-1760962325.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4116, 1, '2025-10-20 12:13:07', '2025-10-20 12:13:07', '', 'Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251020-wa0028-1760962387', '', '', '2025-10-20 12:13:29', '2025-10-20 12:13:29', '', 4114, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251020-wa0028-1760962387.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4117, 1, '2025-10-20 12:13:36', '2025-10-20 12:13:36', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pekerjaan proyek Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Kampung Solokan RT.12/04, Desa Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari masyarakat setempat. Proyek dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp100 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ini dilaksanakan oleh <strong>CV. Harapan Baru</strong>, namun pelaksanaannya diduga tidak mengacu pada spesifikasi teknis pekerjaan yang telah ditetapkan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4115\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251020_191143-1760962325.jpg\" alt=\"Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak\" width=\"1080\" height=\"779\" />\r\n\r\nWarga menilai pengerjaan proyek SPAL tersebut dilakukan secara asal-asalan. Dugaan kuat muncul lantaran pasangan batu eksisting lama tidak dilakukan pembongkaran terlebih dahulu, melainkan langsung ditimpa dengan pasangan batu baru. Praktik semacam ini berpotensi menurunkan kualitas konstruksi dan memperpendek umur teknis bangunan.\r\n\r\n“<em>Kami menduga proyek SPAL di Kampung Solokan RT.12/04 Desa Talok Kecamatan Kresek itu terjadi indikasi penyimpangan dan dikerjakan asal-asalan. Kami berharap pihak terkait segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut</em>,” ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek, kepada Volunteernews.co.id (20/10/2025).\r\n\r\n<strong>Dampak Negatif Terhadap Kualitas Bangunan</strong>\r\n\r\nSecara teknis, tidak membongkar pasangan batu lama sebelum melakukan pembangunan baru merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar pekerjaan konstruksi. Kondisi ini dapat menyebabkan:\r\n\r\n1. Daya rekat antara lapisan lama dan baru tidak maksimal, sehingga struktur menjadi rapuh dan mudah retak.\r\n\r\n2. Ketahanan terhadap tekanan air dan tanah menurun, terutama pada saluran pembuangan yang memerlukan kekedapan tertentu.\r\n\r\n3. Risiko keruntuhan dinding saluran meningkat, karena pondasi lama tidak memiliki daya dukung sesuai beban konstruksi baru.\r\n\r\n4. Efisiensi drainase terganggu, akibat adanya rongga atau celah antara struktur lama dan yang baru.\r\n\r\nPraktik semacam ini bukan hanya berpotensi merugikan keuangan daerah, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah yang seharusnya berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana, pengawas teknis, maupun instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi atas dugaan penyimpangan dalam pekerjaan proyek SPAL tersebut.\r\n\r\nPemerhati pembangunan daerah menilai, pengawasan lapangan dari instansi terkait perlu diperketat, agar setiap pekerjaan infrastruktur benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis konstruksi yang telah ditentukan.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nProyek pemerintah yang dibiayai oleh APBD sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan komitmen terhadap mutu pekerjaan, hasilnya justru dapat menciptakan persoalan baru berupa kerusakan dini dan pemborosan anggaran publik.', 'Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4114-revision-v1', '', '', '2025-10-20 12:13:36', '2025-10-20 12:13:36', '', 4114, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4117', 0, 'revision', '', 0),
(4118, 1, '2025-10-20 14:47:26', '2025-10-20 14:47:26', '<strong>PENERBIT</strong>\r\n<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>PT.Putra Bungsu Group</strong></span>\r\nSK Kemenkumham RI Nomor : AHU-0002724.AH.01.07.2024\r\nNotaris : Mohammad Rizal Asyhari, S.H., M.Kn.\r\nAkta Notaris Nomor : 06 Tanggal 12 Maret 2024\r\nNIB Nomor : 1804240302247\r\nNPWP Nomor : 20.503.078.6-454.000\r\n\r\n<strong>Pemimpin Perusahaan</strong>\r\nDartisah\r\n\r\n<strong>Wakil Pemimpin Perusahaan</strong>\r\nLukman Hakim, S.Pd\r\n\r\n<strong>Manager</strong>\r\nIim Kamila Maksudah, S.Ak\r\n\r\n<strong>Penasehat Hukum</strong>\r\n\r\nYusuf Kurniawan,S.H.,M.H\r\n\r\n<strong>Dewan Pembina/Penasehat</strong>\r\n\r\nYudi Syahrial\r\n\r\n<strong>Pemimpin Redaksi</strong>\r\nSyamsul Basyir\r\n\r\n<strong>Dewan Redaksi</strong>\r\nBrendy DX\r\nImam Nawawi, S.Pd\r\nMohammad Rizal Asyhari, S.H., M.Kn\r\nAbdul Wahab,S.H., M.H\r\n\r\n<strong>Redaktur</strong>\r\nWahyudin,S.Pd\r\nFuad Hasan\r\nHamid Faqih Darmawan,S.T\r\nAhmad Agus Karnawi,S.H\r\n\r\n<span style=\"font-size: 12pt;\"><strong>Editor : </strong></span><span style=\"font-size: 12pt;\">Wafiq Azizah, Agus Karnawi</span>\r\n\r\n<strong>Reporter/wartawan\r\n</strong>Agus\r\nWahyu\r\nAbdullah\r\nJohari\r\nNanang\r\nSyam\r\n\r\nKamdawi <strong>( Juru Foto Proyek)</strong>\r\n\r\nAhmad (<strong>Liputan Khusus Proyek</strong>)\r\n\r\n<strong>Alamat Redaksi</strong>\r\nJl.Lanud Gorda KM 7 Kp.Binuang Waringin RT. 01/01 Desa Binuang Kec.Binuang Kab.Serang Provinsi Banten. Kode Pos 42196\r\nTelpon 0831 7846 7526/ 0851 0157 9433\r\nemail : redaksivolunteer@gmail.com', 'Susunan Redaksi', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '196-revision-v1', '', '', '2025-10-20 14:47:26', '2025-10-20 14:47:26', '', 196, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4118', 0, 'revision', '', 0),
(4119, 1, '2025-10-21 02:18:02', '2025-10-21 02:18:02', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Upaya konfirmasi dan klarifikasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan saluran U-Ditch di Desa Renged, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, terus dilakukan oleh tim media Volunteer News.co.id guna memperoleh informasi yang akurat dan berimbang bagi publik.\r\n\r\n[caption id=\"attachment_4123\" align=\"alignnone\" width=\"1599\"]<img class=\"wp-image-4123 size-full\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251021-wa0014-1761013425.jpg\" alt=\"Konfirmasi Proyek U-Ditch Desa Renged Kec.Kresek,Tangerang: PPTK Tegaskan Pentingnya Kualitas dan Kepatuhan Standar K3\" width=\"1599\" height=\"1200\" /> <strong>Ket.foto : Saat mengisi daftar tamu di kantor Kec.Kresek</strong>[/caption]\r\n\r\nProses konfirmasi dimulai dari kunjungan ke kantor Kecamatan Kresek untuk menemui pihak terkait. Setelah diarahkan untuk mengisi daftar tamu dan menunggu hampir kurang lebih satu jam, tim media akhirnya diperkenankan untuk melakukan wawancara langsung dengan H. Cecep, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kresek.\r\n\r\nDalam keterangannya, H. Cecep menegaskan bahwa pihaknya sangat menekankan pentingnya kualitas dan volume pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.\r\n\r\n“<em>Kami terus menekankan kepada pihak kontraktor pelaksana agar bekerja sesuai mekanisme dan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan. Jangan coba-coba mengurangi volume pekerjaan</em>,” ungkapnya saat ditemui, Senin (20/10/2025).\r\n\r\nLebih lanjut, H. Cecep juga menyoroti pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan. Ia menegaskan bahwa penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban mutlak bagi setiap pekerja proyek.\r\n\r\n“<em>APD itu bersifat wajib, dan apabila diabaikan pasti ada konsekuensinya. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan,</em>” ujarnya menambahkan.\r\n\r\nSebagai informasi, proyek pembangunan saluran U-Ditch yang berlokasi di Kampung Renged RT.05/02, Desa Renged, Kecamatan Kresek, dikerjakan oleh CV. Artha Dua Sekawan dengan nilai anggaran sebesar Rp.100.000.000. Proyek ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025, melalui mekanisme Paket Pengadaan Langsung (PL) Kecamatan Kresek.\r\n\r\nMelalui konfirmasi via telepon, pihak kontraktor pelaksana dari CV. Artha Dua Sekawan sempat menyampaikan bahwa mereka akan memberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan resmi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut yang diberikan oleh pihak kontraktor.\r\n\r\nDengan demikian, publik masih menantikan penjelasan resmi dari pelaksana proyek terkait penerapan standar mutu pekerjaan dan kelengkapan APD di lapangan, sebagai bentuk tanggung jawab transparansi dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana publik.', 'Konfirmasi Proyek U-Ditch Desa Renged Kec.Kresek,Tangerang: PPTK Tegaskan Pentingnya Kualitas dan Kepatuhan Standar K3', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'konfirmasi-proyek-u-ditch-desa-renged-kec-kresektangerang-pptk-tegaskan-pentingnya-kualitas-dan-kepatuhan-standar-k3', '', '', '2025-10-21 02:27:34', '2025-10-21 02:27:34', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4119', 0, 'post', '', 0),
(4120, 1, '2025-10-21 02:16:25', '2025-10-21 02:16:25', '', 'Konfirmasi Proyek U-Ditch Desa Renged Kec.Kresek,Tangerang: PPTK Tegaskan Pentingnya Kualitas dan Kepatuhan Standar K3', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251021-wa0010-1761012985', '', '', '2025-10-21 02:16:53', '2025-10-21 02:16:53', '', 4119, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251021-wa0010-1761012985.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4121, 1, '2025-10-21 02:16:53', '2025-10-21 02:16:53', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Upaya konfirmasi dan klarifikasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan saluran U-Ditch di Desa Renged, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, terus dilakukan oleh tim media Volunteer News.co.id guna memperoleh informasi yang akurat dan berimbang bagi publik.\r\n\r\nProses konfirmasi dimulai dari kunjungan ke kantor Kecamatan Kresek untuk menemui pihak terkait. Setelah diarahkan untuk mengisi daftar tamu dan menunggu hampir kurang lebih bsatu jam, tim media akhirnya diperkenankan untuk melakukan wawancara langsung dengan H. Cecep, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kresek.\r\n\r\nDalam keterangannya, H. Cecep menegaskan bahwa pihaknya sangat menekankan pentingnya kualitas dan volume pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.\r\n\r\n“<em>Kami terus menekankan kepada pihak kontraktor pelaksana agar bekerja sesuai mekanisme dan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan. Jangan coba-coba mengurangi volume pekerjaan</em>,” ungkapnya saat ditemui, Senin (20/10/2025).\r\n\r\nLebih lanjut, H. Cecep juga menyoroti pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan. Ia menegaskan bahwa penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban mutlak bagi setiap pekerja proyek.\r\n\r\n“<em>APD itu bersifat wajib, dan apabila diabaikan pasti ada konsekuensinya. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan,</em>” ujarnya menambahkan.\r\n\r\nSebagai informasi, proyek pembangunan saluran U-Ditch yang berlokasi di Kampung Renged RT.05/02, Desa Renged, Kecamatan Kresek, dikerjakan oleh CV. Artha Dua Sekawan dengan nilai anggaran sebesar Rp.100.000.000. Proyek ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025, melalui mekanisme Paket Pengadaan Langsung (PL) Kecamatan Kresek.\r\n\r\nMelalui konfirmasi via telepon, pihak kontraktor pelaksana dari CV. Artha Dua Sekawan sempat menyampaikan bahwa mereka akan memberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan resmi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut yang diberikan oleh pihak kontraktor.\r\n\r\nDengan demikian, publik masih menantikan penjelasan resmi dari pelaksana proyek terkait penerapan standar mutu pekerjaan dan kelengkapan APD di lapangan, sebagai bentuk tanggung jawab transparansi dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana publik.', 'Konfirmasi Proyek U-Ditch Desa Renged Kec.Kresek,Tangerang: PPTK Tegaskan Pentingnya Kualitas dan Kepatuhan Standar K3', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4119-revision-v1', '', '', '2025-10-21 02:16:53', '2025-10-21 02:16:53', '', 4119, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4121', 0, 'revision', '', 0),
(4122, 1, '2025-10-21 02:24:40', '2025-10-21 02:24:40', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Upaya konfirmasi dan klarifikasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan saluran U-Ditch di Desa Renged, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, terus dilakukan oleh tim media Volunteer News.co.id guna memperoleh informasi yang akurat dan berimbang bagi publik.\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4123\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251021-wa0014-1761013425.jpg\" alt=\"Konfirmasi Proyek U-Ditch Desa Renged Kec.Kresek,Tangerang: PPTK Tegaskan Pentingnya Kualitas dan Kepatuhan Standar K3\" width=\"1599\" height=\"1200\" data-wp-editing=\"1\" />\n\nProses konfirmasi dimulai dari kunjungan ke kantor Kecamatan Kresek untuk menemui pihak terkait. Setelah diarahkan untuk mengisi daftar tamu dan menunggu hampir kurang lebih bsatu jam, tim media akhirnya diperkenankan untuk melakukan wawancara langsung dengan H. Cecep, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kresek.\n\nDalam keterangannya, H. Cecep menegaskan bahwa pihaknya sangat menekankan pentingnya kualitas dan volume pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.\n\n“<em>Kami terus menekankan kepada pihak kontraktor pelaksana agar bekerja sesuai mekanisme dan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan. Jangan coba-coba mengurangi volume pekerjaan</em>,” ungkapnya saat ditemui, Senin (20/10/2025).\n\nLebih lanjut, H. Cecep juga menyoroti pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan. Ia menegaskan bahwa penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban mutlak bagi setiap pekerja proyek.\n\n“<em>APD itu bersifat wajib, dan apabila diabaikan pasti ada konsekuensinya. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan,</em>” ujarnya menambahkan.\n\nSebagai informasi, proyek pembangunan saluran U-Ditch yang berlokasi di Kampung Renged RT.05/02, Desa Renged, Kecamatan Kresek, dikerjakan oleh CV. Artha Dua Sekawan dengan nilai anggaran sebesar Rp.100.000.000. Proyek ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025, melalui mekanisme Paket Pengadaan Langsung (PL) Kecamatan Kresek.\n\nMelalui konfirmasi via telepon, pihak kontraktor pelaksana dari CV. Artha Dua Sekawan sempat menyampaikan bahwa mereka akan memberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan resmi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut yang diberikan oleh pihak kontraktor.\n\nDengan demikian, publik masih menantikan penjelasan resmi dari pelaksana proyek terkait penerapan standar mutu pekerjaan dan kelengkapan APD di lapangan, sebagai bentuk tanggung jawab transparansi dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana publik.', 'Konfirmasi Proyek U-Ditch Desa Renged Kec.Kresek,Tangerang: PPTK Tegaskan Pentingnya Kualitas dan Kepatuhan Standar K3', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4119-autosave-v1', '', '', '2025-10-21 02:24:40', '2025-10-21 02:24:40', '', 4119, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4122', 0, 'revision', '', 0),
(4123, 1, '2025-10-21 02:23:45', '2025-10-21 02:23:45', '', 'Konfirmasi Proyek U-Ditch Desa Renged Kec.Kresek,Tangerang: PPTK Tegaskan Pentingnya Kualitas dan Kepatuhan Standar K3', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251021-wa0014-1761013425', '', '', '2025-10-21 02:24:04', '2025-10-21 02:24:04', '', 4119, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251021-wa0014-1761013425.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4124, 1, '2025-10-21 02:25:25', '2025-10-21 02:25:25', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Upaya konfirmasi dan klarifikasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan saluran U-Ditch di Desa Renged, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, terus dilakukan oleh tim media Volunteer News.co.id guna memperoleh informasi yang akurat dan berimbang bagi publik.\r\n\r\n[caption id=\"attachment_4123\" align=\"alignnone\" width=\"1599\"]<img class=\"wp-image-4123 size-full\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251021-wa0014-1761013425.jpg\" alt=\"Konfirmasi Proyek U-Ditch Desa Renged Kec.Kresek,Tangerang: PPTK Tegaskan Pentingnya Kualitas dan Kepatuhan Standar K3\" width=\"1599\" height=\"1200\" /> <strong>Ket.foto : Saat mengisi daftar tamu di kantor Kec.Kresek</strong>[/caption]\r\n\r\nProses konfirmasi dimulai dari kunjungan ke kantor Kecamatan Kresek untuk menemui pihak terkait. Setelah diarahkan untuk mengisi daftar tamu dan menunggu hampir kurang lebih bsatu jam, tim media akhirnya diperkenankan untuk melakukan wawancara langsung dengan H. Cecep, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kresek.\r\n\r\nDalam keterangannya, H. Cecep menegaskan bahwa pihaknya sangat menekankan pentingnya kualitas dan volume pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.\r\n\r\n“<em>Kami terus menekankan kepada pihak kontraktor pelaksana agar bekerja sesuai mekanisme dan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan. Jangan coba-coba mengurangi volume pekerjaan</em>,” ungkapnya saat ditemui, Senin (20/10/2025).\r\n\r\nLebih lanjut, H. Cecep juga menyoroti pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan. Ia menegaskan bahwa penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban mutlak bagi setiap pekerja proyek.\r\n\r\n“<em>APD itu bersifat wajib, dan apabila diabaikan pasti ada konsekuensinya. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan,</em>” ujarnya menambahkan.\r\n\r\nSebagai informasi, proyek pembangunan saluran U-Ditch yang berlokasi di Kampung Renged RT.05/02, Desa Renged, Kecamatan Kresek, dikerjakan oleh CV. Artha Dua Sekawan dengan nilai anggaran sebesar Rp.100.000.000. Proyek ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025, melalui mekanisme Paket Pengadaan Langsung (PL) Kecamatan Kresek.\r\n\r\nMelalui konfirmasi via telepon, pihak kontraktor pelaksana dari CV. Artha Dua Sekawan sempat menyampaikan bahwa mereka akan memberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan resmi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut yang diberikan oleh pihak kontraktor.\r\n\r\nDengan demikian, publik masih menantikan penjelasan resmi dari pelaksana proyek terkait penerapan standar mutu pekerjaan dan kelengkapan APD di lapangan, sebagai bentuk tanggung jawab transparansi dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana publik.', 'Konfirmasi Proyek U-Ditch Desa Renged Kec.Kresek,Tangerang: PPTK Tegaskan Pentingnya Kualitas dan Kepatuhan Standar K3', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4119-revision-v1', '', '', '2025-10-21 02:25:25', '2025-10-21 02:25:25', '', 4119, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4124', 0, 'revision', '', 0),
(4125, 1, '2025-10-21 02:27:34', '2025-10-21 02:27:34', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Upaya konfirmasi dan klarifikasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan saluran U-Ditch di Desa Renged, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, terus dilakukan oleh tim media Volunteer News.co.id guna memperoleh informasi yang akurat dan berimbang bagi publik.\r\n\r\n[caption id=\"attachment_4123\" align=\"alignnone\" width=\"1599\"]<img class=\"wp-image-4123 size-full\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251021-wa0014-1761013425.jpg\" alt=\"Konfirmasi Proyek U-Ditch Desa Renged Kec.Kresek,Tangerang: PPTK Tegaskan Pentingnya Kualitas dan Kepatuhan Standar K3\" width=\"1599\" height=\"1200\" /> <strong>Ket.foto : Saat mengisi daftar tamu di kantor Kec.Kresek</strong>[/caption]\r\n\r\nProses konfirmasi dimulai dari kunjungan ke kantor Kecamatan Kresek untuk menemui pihak terkait. Setelah diarahkan untuk mengisi daftar tamu dan menunggu hampir kurang lebih satu jam, tim media akhirnya diperkenankan untuk melakukan wawancara langsung dengan H. Cecep, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kresek.\r\n\r\nDalam keterangannya, H. Cecep menegaskan bahwa pihaknya sangat menekankan pentingnya kualitas dan volume pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.\r\n\r\n“<em>Kami terus menekankan kepada pihak kontraktor pelaksana agar bekerja sesuai mekanisme dan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan. Jangan coba-coba mengurangi volume pekerjaan</em>,” ungkapnya saat ditemui, Senin (20/10/2025).\r\n\r\nLebih lanjut, H. Cecep juga menyoroti pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan. Ia menegaskan bahwa penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban mutlak bagi setiap pekerja proyek.\r\n\r\n“<em>APD itu bersifat wajib, dan apabila diabaikan pasti ada konsekuensinya. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan,</em>” ujarnya menambahkan.\r\n\r\nSebagai informasi, proyek pembangunan saluran U-Ditch yang berlokasi di Kampung Renged RT.05/02, Desa Renged, Kecamatan Kresek, dikerjakan oleh CV. Artha Dua Sekawan dengan nilai anggaran sebesar Rp.100.000.000. Proyek ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025, melalui mekanisme Paket Pengadaan Langsung (PL) Kecamatan Kresek.\r\n\r\nMelalui konfirmasi via telepon, pihak kontraktor pelaksana dari CV. Artha Dua Sekawan sempat menyampaikan bahwa mereka akan memberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan resmi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut yang diberikan oleh pihak kontraktor.\r\n\r\nDengan demikian, publik masih menantikan penjelasan resmi dari pelaksana proyek terkait penerapan standar mutu pekerjaan dan kelengkapan APD di lapangan, sebagai bentuk tanggung jawab transparansi dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana publik.', 'Konfirmasi Proyek U-Ditch Desa Renged Kec.Kresek,Tangerang: PPTK Tegaskan Pentingnya Kualitas dan Kepatuhan Standar K3', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4119-revision-v1', '', '', '2025-10-21 02:27:34', '2025-10-21 02:27:34', '', 4119, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4125', 0, 'revision', '', 0),
(4126, 1, '2025-10-21 08:18:13', '2025-10-21 08:18:13', '', 'Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251020-wa0029-1761034693', '', '', '2025-10-21 08:18:33', '2025-10-21 08:18:33', '', 4114, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251020-wa0029-1761034693.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4127, 1, '2025-10-21 08:18:31', '2025-10-21 08:18:31', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pekerjaan proyek Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Kampung Solokan RT.12/04, Desa Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari masyarakat setempat. Proyek dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp100 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ini dilaksanakan oleh <strong>CV. Harapan Baru</strong>, namun pelaksanaannya diduga tidak mengacu pada spesifikasi teknis pekerjaan yang telah ditetapkan.\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4115\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251020_191143-1760962325.jpg\" alt=\"Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak\" width=\"1080\" height=\"779\" />\n\nWarga menilai pengerjaan proyek SPAL tersebut dilakukan secara asal-asalan. Dugaan kuat muncul lantaran pasangan batu eksisting lama tidak dilakukan pembongkaran terlebih dahulu, melainkan langsung ditimpa dengan pasangan batu baru. Praktik semacam ini berpotensi menurunkan kualitas konstruksi dan memperpendek umur teknis bangunan.\n\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4126\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251020-wa0029-1761034693.jpg\" alt=\"Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\n\n“<em>Kami menduga proyek SPAL di Kampung Solokan RT.12/04 Desa Talok Kecamatan Kresek itu terjadi indikasi penyimpangan dan dikerjakan asal-asalan. Kami berharap pihak terkait segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut</em>,” ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek, kepada Volunteernews.co.id (20/10/2025).\n\n<strong>Dampak Negatif Terhadap Kualitas Bangunan</strong>\n\nSecara teknis, tidak membongkar pasangan batu lama sebelum melakukan pembangunan baru merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar pekerjaan konstruksi. Kondisi ini dapat menyebabkan:\n\n1. Daya rekat antara lapisan lama dan baru tidak maksimal, sehingga struktur menjadi rapuh dan mudah retak.\n\n2. Ketahanan terhadap tekanan air dan tanah menurun, terutama pada saluran pembuangan yang memerlukan kekedapan tertentu.\n\n3. Risiko keruntuhan dinding saluran meningkat, karena pondasi lama tidak memiliki daya dukung sesuai beban konstruksi baru.\n\n4. Efisiensi drainase terganggu, akibat adanya rongga atau celah antara struktur lama dan yang baru.\n\nPraktik semacam ini bukan hanya berpotensi merugikan keuangan daerah, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah yang seharusnya berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.\n\nHingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana, pengawas teknis, maupun instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi atas dugaan penyimpangan dalam pekerjaan proyek SPAL tersebut.\n\nPemerhati pembangunan daerah menilai, pengawasan lapangan dari instansi terkait perlu diperketat, agar setiap pekerjaan infrastruktur benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis konstruksi yang telah ditentukan.\n\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\n\nProyek pemerintah yang dibiayai oleh APBD sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan komitmen terhadap mutu pekerjaan, hasilnya justru dapat menciptakan persoalan baru berupa kerusakan dini dan pemborosan anggaran publik.', 'Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4114-autosave-v1', '', '', '2025-10-21 08:18:31', '2025-10-21 08:18:31', '', 4114, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4127', 0, 'revision', '', 0),
(4128, 1, '2025-10-21 08:18:43', '2025-10-21 08:18:43', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pekerjaan proyek Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Kampung Solokan RT.12/04, Desa Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari masyarakat setempat. Proyek dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp100 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ini dilaksanakan oleh <strong>CV. Harapan Baru</strong>, namun pelaksanaannya diduga tidak mengacu pada spesifikasi teknis pekerjaan yang telah ditetapkan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4115\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251020_191143-1760962325.jpg\" alt=\"Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak\" width=\"1080\" height=\"779\" />\r\n\r\nWarga menilai pengerjaan proyek SPAL tersebut dilakukan secara asal-asalan. Dugaan kuat muncul lantaran pasangan batu eksisting lama tidak dilakukan pembongkaran terlebih dahulu, melainkan langsung ditimpa dengan pasangan batu baru. Praktik semacam ini berpotensi menurunkan kualitas konstruksi dan memperpendek umur teknis bangunan.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4126\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251020-wa0029-1761034693.jpg\" alt=\"Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\r\n\r\n“<em>Kami menduga proyek SPAL di Kampung Solokan RT.12/04 Desa Talok Kecamatan Kresek itu terjadi indikasi penyimpangan dan dikerjakan asal-asalan. Kami berharap pihak terkait segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut</em>,” ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek, kepada Volunteernews.co.id (20/10/2025).\r\n\r\n<strong>Dampak Negatif Terhadap Kualitas Bangunan</strong>\r\n\r\nSecara teknis, tidak membongkar pasangan batu lama sebelum melakukan pembangunan baru merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar pekerjaan konstruksi. Kondisi ini dapat menyebabkan:\r\n\r\n1. Daya rekat antara lapisan lama dan baru tidak maksimal, sehingga struktur menjadi rapuh dan mudah retak.\r\n\r\n2. Ketahanan terhadap tekanan air dan tanah menurun, terutama pada saluran pembuangan yang memerlukan kekedapan tertentu.\r\n\r\n3. Risiko keruntuhan dinding saluran meningkat, karena pondasi lama tidak memiliki daya dukung sesuai beban konstruksi baru.\r\n\r\n4. Efisiensi drainase terganggu, akibat adanya rongga atau celah antara struktur lama dan yang baru.\r\n\r\nPraktik semacam ini bukan hanya berpotensi merugikan keuangan daerah, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah yang seharusnya berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana, pengawas teknis, maupun instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi atas dugaan penyimpangan dalam pekerjaan proyek SPAL tersebut.\r\n\r\nPemerhati pembangunan daerah menilai, pengawasan lapangan dari instansi terkait perlu diperketat, agar setiap pekerjaan infrastruktur benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis konstruksi yang telah ditentukan.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi:</strong>\r\n\r\nProyek pemerintah yang dibiayai oleh APBD sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan komitmen terhadap mutu pekerjaan, hasilnya justru dapat menciptakan persoalan baru berupa kerusakan dini dan pemborosan anggaran publik.', 'Kualitas Proyek SPAL di Desa Talok Kec.Kresek,Tangerang Dipertanyakan: Eksisting Batu Lama Diduga Tak Dibongkar, Bangunan Terancam Cepat Rusak', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4114-revision-v1', '', '', '2025-10-21 08:18:43', '2025-10-21 08:18:43', '', 4114, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4128', 0, 'revision', '', 0),
(4129, 1, '2025-10-21 11:13:58', '2025-10-21 11:13:58', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng wajah pelaksanaan proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sejumlah kontraktor pelaksana proyek mengeluhkan adanya dugaan pungutan sebesar Rp600.000 per paket kegiatan yang dilakukan oleh oknum pejabat kecamatan Kresek. Ironisnya, pungutan tersebut diduga dilakukan dengan dalih untuk “<strong>mengkondisikan</strong>” pemberitaan agar kegiatan proyek PL berjalan tanpa sorotan publik.\r\n\r\nDari keterangan yang dihimpun tim media Volunteer news.co.id pada Selasa (21/10/2025), dugaan uang pungutan liar tersebut disebut-sebut dikumpulkan oleh oknum pejabat kecamatan untuk kemudian diserahkan kepada oknum dari lembaga perkumpulan dan oknum wartawan media online. Tujuannya, agar tidak muncul pemberitaan yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam realisasi proyek pengadaan langsung tersebut.\r\n\r\n“<em>Karena ada perintah dari pejabat kecamatan, makanya semua kontraktor pelaksana proyek PL Kecamatan Kresek sudah memberikan uang kepada pejabat tersebut untuk pengkondisian para rekan wartawan,</em>”ungkap salah satu kontraktor pelaksana proyek kepada Volunteer news.co.id.\r\n\r\n<strong>Tanggapan dan Desakan Warga</strong>\r\n\r\nMenanggapi kabar tersebut, warga Kecamatan Kresek mengaku geram dan mendesak agar pihak berwenang segera turun tangan melakukan penyelidikan.\r\n\r\n“<em>Kami menyayangkan adanya dugaan pungli pada kegiatan proyek PL di Kecamatan Kresek. Kami meminta Tim Saber Pungli Kabupaten Tangerang maupun pihak penegak hukum menindaklanjutinya,</em>” ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek.\r\n\r\nDugaan praktik pungutan liar, jika benar terjadi, tidak hanya merugikan keuangan kontraktor, namun juga berdampak pada kualitas hasil pekerjaan proyek pemerintah. Biaya tambahan di luar anggaran resmi berpotensi memaksa kontraktor mengurangi spesifikasi material agar tetap menutup biaya tak terduga tersebut.\r\n\r\n<strong>Landasan Hukum dan Potensi Sanksi Pidana</strong>\r\n\r\nApabila terbukti, tindakan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebut:\r\n\r\n“<em>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta.</em>”\r\n\r\nSelain itu, praktik pungli juga termasuk pelanggaran dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang menegaskan bahwa setiap bentuk pungutan tanpa dasar hukum resmi merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas.\r\n\r\n<strong>Belum Ada Klarifikasi Pihak Terkait</strong>\r\n\r\nHingga berita ini ditayangkan, pihak Kecamatan Kresek,dan para pihak, serta instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Tangerang, belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi. Tim media Volunteer news.co.id masih berupaya mendapatkan keterangan dari para pihak atas dugaan pungli tersebut.\r\n\r\nSementara itu, masyarakat berharap agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Tangerang dan Tim Saber Pungli Kabupaten Tangerang, segera menindaklanjuti adanya dugaan pungutan liar ini untuk menjaga integritas pelaksanaan proyek pemerintah di tingkat kecamatan.\r\n\r\n<strong>Catatan redaksi:</strong> Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari sumber lapangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.', 'Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Tangerang : Oknum Pejabat, Lembaga, dan Wartawan Diduga Terlibat', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'dugaan-pungli-proyek-pl-kecamatan-kresek-tangerang-oknum-pejabat-lembaga-dan-wartawan-diduga-terlibat', '', '', '2025-10-23 02:12:23', '2025-10-23 02:12:23', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4129', 0, 'post', '', 0),
(4130, 1, '2025-10-21 11:10:17', '2025-10-21 11:10:17', '', 'Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Tangerang : Oknum Pejabat, Lembaga, dan Wartawan Diduga Terlibat', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251021_180941-1761045017', '', '', '2025-10-21 11:10:33', '2025-10-21 11:10:33', '', 4129, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251021_180941-1761045017.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4131, 1, '2025-10-21 11:10:37', '2025-10-21 11:10:37', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng wajah pelaksanaan proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sejumlah kontraktor pelaksana proyek mengeluhkan adanya dugaan pungutan sebesar Rp600.000 per paket kegiatan yang dilakukan oleh oknum pejabat kecamatan Kresek. Ironisnya, pungutan tersebut diduga dilakukan dengan dalih untuk “<strong>mengkondisikan</strong>” pemberitaan agar kegiatan proyek PL berjalan tanpa sorotan publik.\r\n\r\nDari keterangan yang dihimpun tim media Volunteer news.co.id pada Selasa (21/10/2025), dugaan uang pungutan liar tersebut disebut-sebut dikumpulkan oleh oknum pejabat kecamatan untuk kemudian diserahkan kepada oknum dari lembaga perkumpulan dan oknum wartawan media online. Tujuannya, agar tidak muncul pemberitaan yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam realisasi proyek pengadaan langsung tersebut.\r\n\r\n“<em>Karena ada perintah dari pejabat kecamatan, makanya semua kontraktor pelaksana proyek PL Kecamatan Kresek sudah memberikan uang kepada pejabat tersebut untuk pengkondisian para rekan wartawan,</em>”ungkap salah satu kontraktor pelaksana proyek kepada Volunteer news.co.id.\r\n\r\n<strong>Tanggapan dan Desakan Warga</strong>\r\n\r\nMenanggapi kabar tersebut, warga Kecamatan Kresek mengaku geram dan mendesak agar pihak berwenang segera turun tangan melakukan penyelidikan.\r\n\r\n“<em>Kami menyayangkan adanya dugaan pungli pada kegiatan proyek PL di Kecamatan Kresek. Kami meminta Tim Saber Pungli Kabupaten Tangerang maupun pihak penegak hukum menindaklanjutinya,</em>” ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek.\r\n\r\nDugaan praktik pungutan liar, jika benar terjadi, tidak hanya merugikan keuangan kontraktor, namun juga berdampak pada kualitas hasil pekerjaan proyek pemerintah. Biaya tambahan di luar anggaran resmi berpotensi memaksa kontraktor mengurangi spesifikasi material agar tetap menutup biaya tak terduga tersebut.\r\n\r\n<strong>Landasan Hukum dan Potensi Sanksi Pidana</strong>\r\n\r\nApabila terbukti, tindakan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebut:\r\n\r\n“<em>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta.</em>”\r\n\r\nSelain itu, praktik pungli juga termasuk pelanggaran dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang menegaskan bahwa setiap bentuk pungutan tanpa dasar hukum resmi merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas.\r\n\r\n<strong>Belum Ada Klarifikasi Pihak Terkait</strong>\r\n\r\nHingga berita ini ditayangkan, pihak Kecamatan Kresek,dan para pihak, serta instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Tangerang, belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi. Tim media Volunteer news.co.id masih berupaya mendapatkan keterangan dari para pihak atas dugaan pungli tersebut.\r\n\r\nSementara itu, masyarakat berharap agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Tangerang dan Tim Saber Pungli Kabupaten Tangerang, segera menindaklanjuti adanya dugaan pungutan liar ini secara transparan dan profesional, demi menjaga integritas pelaksanaan proyek pemerintah di tingkat kecamatan.', 'Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Tangerang : Oknum Pejabat, Lembaga, dan Wartawan Diduga Terlibat', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4129-revision-v1', '', '', '2025-10-21 11:10:37', '2025-10-21 11:10:37', '', 4129, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4131', 0, 'revision', '', 0);
INSERT INTO `volunteposts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(4132, 1, '2025-10-21 11:13:14', '2025-10-21 11:13:14', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng wajah pelaksanaan proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sejumlah kontraktor pelaksana proyek mengeluhkan adanya dugaan pungutan sebesar Rp600.000 per paket kegiatan yang dilakukan oleh oknum pejabat kecamatan Kresek. Ironisnya, pungutan tersebut diduga dilakukan dengan dalih untuk “<strong>mengkondisikan</strong>” pemberitaan agar kegiatan proyek PL berjalan tanpa sorotan publik.\r\n\r\nDari keterangan yang dihimpun tim media Volunteer news.co.id pada Selasa (21/10/2025), dugaan uang pungutan liar tersebut disebut-sebut dikumpulkan oleh oknum pejabat kecamatan untuk kemudian diserahkan kepada oknum dari lembaga perkumpulan dan oknum wartawan media online. Tujuannya, agar tidak muncul pemberitaan yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam realisasi proyek pengadaan langsung tersebut.\r\n\r\n“<em>Karena ada perintah dari pejabat kecamatan, makanya semua kontraktor pelaksana proyek PL Kecamatan Kresek sudah memberikan uang kepada pejabat tersebut untuk pengkondisian para rekan wartawan,</em>”ungkap salah satu kontraktor pelaksana proyek kepada Volunteer news.co.id.\r\n\r\n<strong>Tanggapan dan Desakan Warga</strong>\r\n\r\nMenanggapi kabar tersebut, warga Kecamatan Kresek mengaku geram dan mendesak agar pihak berwenang segera turun tangan melakukan penyelidikan.\r\n\r\n“<em>Kami menyayangkan adanya dugaan pungli pada kegiatan proyek PL di Kecamatan Kresek. Kami meminta Tim Saber Pungli Kabupaten Tangerang maupun pihak penegak hukum menindaklanjutinya,</em>” ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek.\r\n\r\nDugaan praktik pungutan liar, jika benar terjadi, tidak hanya merugikan keuangan kontraktor, namun juga berdampak pada kualitas hasil pekerjaan proyek pemerintah. Biaya tambahan di luar anggaran resmi berpotensi memaksa kontraktor mengurangi spesifikasi material agar tetap menutup biaya tak terduga tersebut.\r\n\r\n<strong>Landasan Hukum dan Potensi Sanksi Pidana</strong>\r\n\r\nApabila terbukti, tindakan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebut:\r\n\r\n“<em>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta.</em>”\r\n\r\nSelain itu, praktik pungli juga termasuk pelanggaran dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang menegaskan bahwa setiap bentuk pungutan tanpa dasar hukum resmi merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas.\r\n\r\n<strong>Belum Ada Klarifikasi Pihak Terkait</strong>\r\n\r\nHingga berita ini ditayangkan, pihak Kecamatan Kresek,dan para pihak, serta instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Tangerang, belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi. Tim media Volunteer news.co.id masih berupaya mendapatkan keterangan dari para pihak atas dugaan pungli tersebut.\r\n\r\nSementara itu, masyarakat berharap agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Tangerang dan Tim Saber Pungli Kabupaten Tangerang, segera menindaklanjuti adanya dugaan pungutan liar ini untuk menjaga integritas pelaksanaan proyek pemerintah di tingkat kecamatan.', 'Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Tangerang : Oknum Pejabat, Lembaga, dan Wartawan Diduga Terlibat', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4129-revision-v1', '', '', '2025-10-21 11:13:14', '2025-10-21 11:13:14', '', 4129, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4132', 0, 'revision', '', 0),
(4134, 1, '2025-10-23 01:55:24', '2025-10-23 01:55:24', '<strong>Kontraktor Keluhkan Praktik Tak Wajar, Warga Desak Aparat Lakukan Penyelidikan</strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pelaksanaan proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kembali menuai sorotan. Sejumlah kontraktor pelaksana mengeluhkan adanya dugaan pungutan di luar ketentuan resmi yang dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut.\r\n\r\nDari keterangan yang dihimpun tim media Volunteer news.co.id pada Selasa (21/10/2025), pungutan tersebut disebut-sebut diminta oleh pihak tertentu yang diduga memiliki kaitan dengan oknum pejabat kecamatan. Uang tersebut dikabarkan dikumpulkan dengan dalih untuk mengatur agar pemberitaan proyek tidak menimbulkan sorotan negatif di media.\r\n\r\n“<em>Ada permintaan sejumlah uang dari pihak kecamatan dengan alasan untuk mengondisikan media dan lembaga. dan itu sudah kami berikan</em>” ujar kontraktor pelaksana proyek PL yang enggan disebut namanya kepada Volunteer news.co.id.\r\n\r\n<strong>Tanggapan dan Desakan Warga</strong>\r\n\r\nMenanggapi kabar tersebut, sejumlah warga Kecamatan Kresek menyampaikan keprihatinannya. Mereka mendesak agar pihak berwenang segera menelusuri dugaan praktik pungutan liar tersebut.\r\n\r\n“<em>Kami berharap pihak berwenang segera menyelidiki dugaan pungli dalam kegiatan proyek PL ini. Kalau benar terjadi, itu harus ditindak karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,”</em> ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek\r\n\r\nPraktik semacam ini, jika terbukti, tidak hanya merugikan para pelaksana proyek, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan. Kontraktor bisa saja terpaksa menekan biaya material agar tetap menutup pengeluaran di luar anggaran resmi.\r\n\r\n<strong>Landasan Hukum dan Potensi Sanksi Pidana</strong>\r\n\r\nApabila dugaan tersebut benar, tindakan itu dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebut:\r\n\r\n“<em>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta.</em>”\r\n\r\nSelain itu, praktik pungli juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), yang menegaskan bahwa setiap pungutan tanpa dasar hukum resmi merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas.\r\n\r\n<strong>Upaya Konfirmasi</strong>\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Kresek dan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Tangerang belum memberikan tanggapan resmi atas informasi yang beredar. Tim media Volunteer news.co.id masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada para pihak yang disebut, guna mendapatkan kejelasan dan klarifikasi.\r\n\r\n<strong>Harapan Publik</strong>\r\n\r\nMasyarakat berharap aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Tangerang dan Tim Saber Pungli Kabupaten Tangerang, segera menindaklanjuti informasi ini secara transparan dan profesional. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah di tingkat kecamatan.\r\n\r\n<strong>Catatan redaksi:</strong> Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari sumber lapangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.', 'Dugaan Pungli Warnai Proyek Pengadaan Langsung di Kecamatan Kresek Kab. Tangerang, Sejumlah Pihak Disebut Terlibat', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'dugaan-pungli-warnai-proyek-pengadaan-langsung-di-kecamatan-kresek-kab-tangerang-sejumlah-pihak-disebut-terlibat', '', '', '2025-10-23 01:55:24', '2025-10-23 01:55:24', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4134', 0, 'post', '', 0),
(4135, 1, '2025-10-23 01:34:35', '2025-10-23 01:34:35', '<strong>Kontraktor Keluhkan Praktik Tak Wajar, Warga Desak Aparat Lakukan Penyelidikan</strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pelaksanaan proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kembali menuai sorotan. Sejumlah kontraktor pelaksana mengeluhkan adanya dugaan pungutan di luar ketentuan resmi yang dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut.\r\n\r\nDari keterangan yang dihimpun tim media Volunteer news.co.id pada Selasa (21/10/2025), pungutan tersebut disebut-sebut diminta oleh pihak tertentu yang diduga memiliki kaitan dengan oknum pejabat kecamatan. Uang tersebut dikabarkan dikumpulkan dengan dalih untuk mengatur agar pemberitaan proyek tidak menimbulkan sorotan negatif di media.\r\n\r\n“<em>Ada permintaan sejumlah uang dari pihak kecamatan dengan alasan untuk mengondisikan pemberitaan. Kami merasa keberatan karena hal itu di luar ketentuan,</em>” ujar salah satu kontraktor pelaksana proyek PL yang enggan disebut namanya kepada Volunteer news.co.id.\r\n\r\n<strong>Tanggapan dan Desakan Warga</strong>\r\n\r\nMenanggapi kabar tersebut, sejumlah warga Kecamatan Kresek menyampaikan keprihatinannya. Mereka mendesak agar pihak berwenang segera menelusuri dugaan praktik pungutan liar tersebut.\r\n\r\n“<em>Kami berharap pihak berwenang segera menyelidiki dugaan pungli dalam kegiatan proyek PL ini. Kalau benar terjadi, itu harus ditindak karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,”</em> ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek\r\n\r\nPraktik semacam ini, jika terbukti, tidak hanya merugikan para pelaksana proyek, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan. Kontraktor bisa saja terpaksa menekan biaya material agar tetap menutup pengeluaran di luar anggaran resmi.\r\n\r\n<strong>Landasan Hukum dan Potensi Sanksi Pidana</strong>\r\n\r\nApabila dugaan tersebut benar, tindakan itu dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebut:\r\n\r\n“<em>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta.</em>”\r\n\r\nSelain itu, praktik pungli juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), yang menegaskan bahwa setiap pungutan tanpa dasar hukum resmi merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas.\r\n\r\n<strong>Upaya Konfirmasi</strong>\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Kresek dan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Tangerang belum memberikan tanggapan resmi atas informasi yang beredar. Tim media Volunteer news.co.id masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada para pihak yang disebut, guna mendapatkan kejelasan dan klarifikasi.\r\n\r\n<strong>Harapan Publik</strong>\r\n\r\nMasyarakat berharap aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Tangerang dan Tim Saber Pungli Kabupaten Tangerang, segera menindaklanjuti informasi ini secara transparan dan profesional. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah di tingkat kecamatan.\r\n\r\n<strong>Catatan redaksi:</strong> Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari sumber lapangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.', 'Dugaan Pungli Warnai Proyek Pengadaan Langsung di Kecamatan Kresek Kab. Tangerang, Sejumlah Pihak Disebut Terlibat', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4134-revision-v1', '', '', '2025-10-23 01:34:35', '2025-10-23 01:34:35', '', 4134, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4135', 0, 'revision', '', 0),
(4136, 1, '2025-10-23 01:47:00', '2025-10-23 01:47:00', '', 'Dugaan Pungli Warnai Proyek Pengadaan Langsung di Kecamatan Kresek Kab. Tangerang, Sejumlah Pihak Disebut Terlibat', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251021_180941-1761184019', '', '', '2025-10-23 01:52:23', '2025-10-23 01:52:23', '', 4134, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251021_180941-1761184019.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4137, 1, '2025-10-23 01:51:51', '2025-10-23 01:51:51', '<strong>Kontraktor Keluhkan Praktik Tak Wajar, Warga Desak Aparat Lakukan Penyelidikan</strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pelaksanaan proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kembali menuai sorotan. Sejumlah kontraktor pelaksana mengeluhkan adanya dugaan pungutan di luar ketentuan resmi yang dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut.\r\n\r\nDari keterangan yang dihimpun tim media Volunteer news.co.id pada Selasa (21/10/2025), pungutan tersebut disebut-sebut diminta oleh pihak tertentu yang diduga memiliki kaitan dengan oknum pejabat kecamatan. Uang tersebut dikabarkan dikumpulkan dengan dalih untuk mengatur agar pemberitaan proyek tidak menimbulkan sorotan negatif di media.\r\n\r\n“<em>Ada permintaan sejumlah uang dari pihak kecamatan dengan alasan untuk mengondisikan media dan lembaga. dan itu sudah kami berikan</em>” ujar kontraktor pelaksana proyek PL yang enggan disebut namanya kepada Volunteer news.co.id.\r\n\r\n<strong>Tanggapan dan Desakan Warga</strong>\r\n\r\nMenanggapi kabar tersebut, sejumlah warga Kecamatan Kresek menyampaikan keprihatinannya. Mereka mendesak agar pihak berwenang segera menelusuri dugaan praktik pungutan liar tersebut.\r\n\r\n“<em>Kami berharap pihak berwenang segera menyelidiki dugaan pungli dalam kegiatan proyek PL ini. Kalau benar terjadi, itu harus ditindak karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,”</em> ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek\r\n\r\nPraktik semacam ini, jika terbukti, tidak hanya merugikan para pelaksana proyek, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan. Kontraktor bisa saja terpaksa menekan biaya material agar tetap menutup pengeluaran di luar anggaran resmi.\r\n\r\n<strong>Landasan Hukum dan Potensi Sanksi Pidana</strong>\r\n\r\nApabila dugaan tersebut benar, tindakan itu dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebut:\r\n\r\n“<em>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta.</em>”\r\n\r\nSelain itu, praktik pungli juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), yang menegaskan bahwa setiap pungutan tanpa dasar hukum resmi merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas.\r\n\r\n<strong>Upaya Konfirmasi</strong>\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Kresek dan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Tangerang belum memberikan tanggapan resmi atas informasi yang beredar. Tim media Volunteer news.co.id masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada para pihak yang disebut, guna mendapatkan kejelasan dan klarifikasi.\r\n\r\n<strong>Harapan Publik</strong>\r\n\r\nMasyarakat berharap aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Tangerang dan Tim Saber Pungli Kabupaten Tangerang, segera menindaklanjuti informasi ini secara transparan dan profesional. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah di tingkat kecamatan.\r\n\r\n<strong>Catatan redaksi:</strong> Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari sumber lapangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.', 'Dugaan Pungli Warnai Proyek Pengadaan Langsung di Kecamatan Kresek Kab. Tangerang, Sejumlah Pihak Disebut Terlibat', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4134-revision-v1', '', '', '2025-10-23 01:51:51', '2025-10-23 01:51:51', '', 4134, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4137', 0, 'revision', '', 0),
(4138, 1, '2025-10-23 02:12:23', '2025-10-23 02:12:23', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng wajah pelaksanaan proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sejumlah kontraktor pelaksana proyek mengeluhkan adanya dugaan pungutan sebesar Rp600.000 per paket kegiatan yang dilakukan oleh oknum pejabat kecamatan Kresek. Ironisnya, pungutan tersebut diduga dilakukan dengan dalih untuk “<strong>mengkondisikan</strong>” pemberitaan agar kegiatan proyek PL berjalan tanpa sorotan publik.\r\n\r\nDari keterangan yang dihimpun tim media Volunteer news.co.id pada Selasa (21/10/2025), dugaan uang pungutan liar tersebut disebut-sebut dikumpulkan oleh oknum pejabat kecamatan untuk kemudian diserahkan kepada oknum dari lembaga perkumpulan dan oknum wartawan media online. Tujuannya, agar tidak muncul pemberitaan yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam realisasi proyek pengadaan langsung tersebut.\r\n\r\n“<em>Karena ada perintah dari pejabat kecamatan, makanya semua kontraktor pelaksana proyek PL Kecamatan Kresek sudah memberikan uang kepada pejabat tersebut untuk pengkondisian para rekan wartawan,</em>”ungkap salah satu kontraktor pelaksana proyek kepada Volunteer news.co.id.\r\n\r\n<strong>Tanggapan dan Desakan Warga</strong>\r\n\r\nMenanggapi kabar tersebut, warga Kecamatan Kresek mengaku geram dan mendesak agar pihak berwenang segera turun tangan melakukan penyelidikan.\r\n\r\n“<em>Kami menyayangkan adanya dugaan pungli pada kegiatan proyek PL di Kecamatan Kresek. Kami meminta Tim Saber Pungli Kabupaten Tangerang maupun pihak penegak hukum menindaklanjutinya,</em>” ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek.\r\n\r\nDugaan praktik pungutan liar, jika benar terjadi, tidak hanya merugikan keuangan kontraktor, namun juga berdampak pada kualitas hasil pekerjaan proyek pemerintah. Biaya tambahan di luar anggaran resmi berpotensi memaksa kontraktor mengurangi spesifikasi material agar tetap menutup biaya tak terduga tersebut.\r\n\r\n<strong>Landasan Hukum dan Potensi Sanksi Pidana</strong>\r\n\r\nApabila terbukti, tindakan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebut:\r\n\r\n“<em>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta.</em>”\r\n\r\nSelain itu, praktik pungli juga termasuk pelanggaran dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang menegaskan bahwa setiap bentuk pungutan tanpa dasar hukum resmi merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas.\r\n\r\n<strong>Belum Ada Klarifikasi Pihak Terkait</strong>\r\n\r\nHingga berita ini ditayangkan, pihak Kecamatan Kresek,dan para pihak, serta instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Tangerang, belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi. Tim media Volunteer news.co.id masih berupaya mendapatkan keterangan dari para pihak atas dugaan pungli tersebut.\r\n\r\nSementara itu, masyarakat berharap agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Tangerang dan Tim Saber Pungli Kabupaten Tangerang, segera menindaklanjuti adanya dugaan pungutan liar ini untuk menjaga integritas pelaksanaan proyek pemerintah di tingkat kecamatan.\r\n\r\n<strong>Catatan redaksi:</strong> Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari sumber lapangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.', 'Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Tangerang : Oknum Pejabat, Lembaga, dan Wartawan Diduga Terlibat', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4129-revision-v1', '', '', '2025-10-23 02:12:23', '2025-10-23 02:12:23', '', 4129, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4138', 0, 'revision', '', 0),
(4139, 1, '2025-10-23 07:47:36', '0000-00-00 00:00:00', 'Berikut versi naskah berita versi majalah profesional dari teks Anda — disusun dengan struktur feature news bergaya jurnalistik profesional, berimbang, dan bernada formal khas media cetak berkualitas 👇\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;\n\n---\n\n&nbsp;\n\nCV. Daya Multi Kreasi Mulai Kerjakan Proyek Sarana Air Bersih di Desa Kosambi Dalem, Mekarbaru\n\n&nbsp;\n\nUpaya Pemkab Tangerang Penuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Terus Diperkuat\n\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih. Tahun anggaran 2025 ini, Pemkab Tangerang kembali merealisasikan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di wilayah pedesaan, salah satunya berlokasi di Kampung Pasir RT. 01/03 Desa Kosambi Dalem, Kecamatan Mekarbaru.\n\nProyek tersebut dikerjakan melalui mekanisme pengadaan langsung (PL) dengan nilai anggaran mencapai Rp 1.449.144.000, bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Adapun CV. Daya Multi Kreasi dipercaya sebagai kontraktor pelaksana kegiatan.\n\n<strong>Progres Awal Pekerjaan di Lapangan</strong>\n\nPantauan tim Volunteer News.co.id di lokasi pada Kamis (23/10/2025), aktivitas proyek telah dimulai dengan pekerjaan tahap awal berupa penggalian pondasi bangunan utama. Pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai perencanaan teknis dan pengawasan dari instansi terkait.\n\n“<em>Saat ini baru selesai menggali untuk pemasangan pondasi bangunan SAB, namun untuk pengeboran belum dilakukan. Kira-kira satu sampai dua hari ke depan akan dimulai proses pengeboran</em>,” ujar Mas Nano, perwakilan dari CV. Daya Multi Kreasi, saat ditemui di area proyek.\n\nMenurutnya, seluruh tahapan pekerjaan akan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan jadwal yang telah ditetapkan agar hasilnya optimal dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.\n\n<strong>Air Bersih, Kebutuhan Dasar yang Strategis</strong>\n\nProgram pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan warga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi di tingkat desa.\n\nDengan adanya pembangunan SAB di Desa Kosambi Dalem ini, diharapkan masyarakat sekitar Kampung Pasir RT. 01/03 Desa Kosambi Dalem dapat segera menikmati akses air bersih yang lebih layak, aman, dan berkelanjutan.\n\n<strong>Menunggu Tanggapan Resmi dari Instansi Terkait</strong>\n\nHingga berita ini diterbitkan, pihak instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi mengenai progres dan target penyelesaian proyek tersebut. Tim Volunteer News.co.id masih berupaya mengonfirmasi kepada Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang untuk memperoleh informasi lanjutan.\n\nPembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di Desa Kosambi Dalem menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Tangerang dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh implementasi pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat dan memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas layanan publik.', '', '', 'draft', 'open', 'open', '', '', '', '', '2025-10-23 07:47:36', '2025-10-23 07:47:36', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4139', 0, 'post', '', 0),
(4140, 1, '2025-10-23 07:49:55', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Konsep Otomatis', '', 'auto-draft', 'open', 'open', '', '', '', '', '2025-10-23 07:49:55', '0000-00-00 00:00:00', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4140', 0, 'post', '', 0),
(4141, 1, '2025-10-23 08:00:47', '2025-10-23 08:00:47', '<strong>Upaya Pemkab Tangerang Penuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Terus Diperkuat</strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih. Tahun anggaran 2025 ini, Pemkab Tangerang kembali merealisasikan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di wilayah pedesaan, salah satunya berlokasi di Kampung Pasir RT. 01/03 Desa Kosambi Dalem, Kecamatan Mekarbaru Kabupaten Tangerang.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4142\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251023_144905-1761206069-1.jpg\" alt=\"CV. Daya Multi Kreasi Mulai Kerjakan Proyek Sarana Air Bersih di Desa Kosambi Dalem, Mekarbaru,Tangerang\" width=\"1080\" height=\"795\" />\r\n\r\nProyek tersebut dikerjakan melalui mekanisme pengadaan langsung (PL) dengan nilai anggaran mencapai Rp 1.449.144.000, bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Adapun CV. Daya Multi Kreasi dipercaya sebagai kontraktor pelaksana kegiatan.\r\n\r\n<strong>Progres Awal Pekerjaan di Lapangan</strong>\r\n\r\nPantauan tim Volunteer News.co.id di lokasi pada Kamis (23/10/2025), aktivitas proyek telah dimulai dengan pekerjaan tahap awal berupa penggalian pondasi bangunan utama. Pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai perencanaan teknis dan pengawasan dari instansi terkait.\r\n\r\n“<em>Saat ini baru selesai menggali untuk pemasangan pondasi bangunan SAB, namun untuk pengeboran belum dilakukan. Kira-kira satu sampai dua hari ke depan akan dimulai proses pengeboran,</em>” ujar Mas Nano, perwakilan dari CV. Daya Multi Kreasi, saat ditemui di area proyek.\r\n\r\nMenurutnya, seluruh tahapan pekerjaan akan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan jadwal yang telah ditetapkan agar hasilnya optimal dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.\r\n\r\n<strong>Air Bersih, Kebutuhan Dasar yang Strategis</strong>\r\n\r\nProgram pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan warga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi di tingkat desa.\r\n\r\nDengan adanya pembangunan SAB di Desa Kosambi Dalem ini, diharapkan masyarakat sekitar Kampung Pasir dapat segera menikmati akses air bersih yang lebih layak, aman, dan berkelanjutan.\r\n\r\n<strong>Menunggu Tanggapan Resmi dari Instansi Terkait</strong>\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi mengenai progres dan target penyelesaian proyek tersebut. Tim Volunteer News.co.id masih berupaya mengonfirmasi kepada Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang untuk memperoleh informasi lanjutan.\r\n\r\nPembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di Desa Kosambi Dalem menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Tangerang dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh implementasi pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat dan memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas layanan publik.', 'CV. Daya Multi Kreasi Mulai Kerjakan Proyek SAB di Desa Kosambi Dalem, Kec.Mekarbaru,Tangerang', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'cv-daya-multi-kreasi-mulai-kerjakan-proyek-sab-di-desa-kosambi-dalem-kec-mekarbarutangerang', '', '', '2025-10-23 08:00:47', '2025-10-23 08:00:47', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4141', 0, 'post', '', 0),
(4142, 1, '2025-10-23 07:54:29', '2025-10-23 07:54:29', '', 'CV. Daya Multi Kreasi Mulai Kerjakan Proyek Sarana Air Bersih di Desa Kosambi Dalem, Mekarbaru,Tangerang', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251023_144905-1761206069', '', '', '2025-10-23 07:54:58', '2025-10-23 07:54:58', '', 4141, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251023_144905-1761206069.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4143, 1, '2025-10-23 07:55:49', '2025-10-23 07:55:49', '', 'CV. Daya Multi Kreasi Mulai Kerjakan Proyek Sarana Air Bersih di Desa Kosambi Dalem, Mekarbaru,Tangerang', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251023-wa0051-1761206149', '', '', '2025-10-23 07:57:13', '2025-10-23 07:57:13', '', 4141, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251023-wa0051-1761206149.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4144, 1, '2025-10-23 07:56:29', '2025-10-23 07:56:29', '<strong>Upaya Pemkab Tangerang Penuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Terus Diperkuat</strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih. Tahun anggaran 2025 ini, Pemkab Tangerang kembali merealisasikan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di wilayah pedesaan, salah satunya berlokasi di Kampung Pasir RT. 01/03 Desa Kosambi Dalem, Kecamatan Mekarbaru Kabupaten Tangerang.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4142\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251023_144905-1761206069-1.jpg\" alt=\"CV. Daya Multi Kreasi Mulai Kerjakan Proyek Sarana Air Bersih di Desa Kosambi Dalem, Mekarbaru,Tangerang\" width=\"1080\" height=\"795\" />\r\n\r\nProyek tersebut dikerjakan melalui mekanisme pengadaan langsung (PL) dengan nilai anggaran mencapai Rp 1.449.144.000, bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Adapun CV. Daya Multi Kreasi dipercaya sebagai kontraktor pelaksana kegiatan.\r\n\r\n<strong>Progres Awal Pekerjaan di Lapangan</strong>\r\n\r\nPantauan tim Volunteer News.co.id di lokasi pada Kamis (23/10/2025), aktivitas proyek telah dimulai dengan pekerjaan tahap awal berupa penggalian pondasi bangunan utama. Pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai perencanaan teknis dan pengawasan dari instansi terkait.\r\n\r\n“<em>Saat ini baru selesai menggali untuk pemasangan pondasi bangunan SAB, namun untuk pengeboran belum dilakukan. Kira-kira satu sampai dua hari ke depan akan dimulai proses pengeboran,</em>” ujar Mas Nano, perwakilan dari CV. Daya Multi Kreasi, saat ditemui di area proyek.\r\n\r\nMenurutnya, seluruh tahapan pekerjaan akan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan jadwal yang telah ditetapkan agar hasilnya optimal dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.\r\n\r\n<strong>Air Bersih, Kebutuhan Dasar yang Strategis</strong>\r\n\r\nProgram pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan warga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi di tingkat desa.\r\n\r\nDengan adanya pembangunan SAB di Desa Kosambi Dalem ini, diharapkan masyarakat sekitar Kampung Pasir dapat segera menikmati akses air bersih yang lebih layak, aman, dan berkelanjutan.\r\n\r\n<strong>Menunggu Tanggapan Resmi dari Instansi Terkait</strong>\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi mengenai progres dan target penyelesaian proyek tersebut. Tim Volunteer News.co.id masih berupaya mengonfirmasi kepada Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang untuk memperoleh informasi lanjutan.\r\n\r\nPembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di Desa Kosambi Dalem menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Tangerang dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh implementasi pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat dan memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas layanan publik.', 'CV. Daya Multi Kreasi Mulai Kerjakan Proyek Sarana Air Bersih di Desa Kosambi Dalem, Mekarbaru,Tangerang', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4141-revision-v1', '', '', '2025-10-23 07:56:29', '2025-10-23 07:56:29', '', 4141, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4144', 0, 'revision', '', 0),
(4145, 1, '2025-10-23 07:57:51', '2025-10-23 07:57:51', '<strong>Upaya Pemkab Tangerang Penuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Terus Diperkuat</strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih. Tahun anggaran 2025 ini, Pemkab Tangerang kembali merealisasikan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di wilayah pedesaan, salah satunya berlokasi di Kampung Pasir RT. 01/03 Desa Kosambi Dalem, Kecamatan Mekarbaru Kabupaten Tangerang.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4142\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251023_144905-1761206069-1.jpg\" alt=\"CV. Daya Multi Kreasi Mulai Kerjakan Proyek Sarana Air Bersih di Desa Kosambi Dalem, Mekarbaru,Tangerang\" width=\"1080\" height=\"795\" />\r\n\r\nProyek tersebut dikerjakan melalui mekanisme pengadaan langsung (PL) dengan nilai anggaran mencapai Rp 1.449.144.000, bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Adapun CV. Daya Multi Kreasi dipercaya sebagai kontraktor pelaksana kegiatan.\r\n\r\n<strong>Progres Awal Pekerjaan di Lapangan</strong>\r\n\r\nPantauan tim Volunteer News.co.id di lokasi pada Kamis (23/10/2025), aktivitas proyek telah dimulai dengan pekerjaan tahap awal berupa penggalian pondasi bangunan utama. Pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai perencanaan teknis dan pengawasan dari instansi terkait.\r\n\r\n“<em>Saat ini baru selesai menggali untuk pemasangan pondasi bangunan SAB, namun untuk pengeboran belum dilakukan. Kira-kira satu sampai dua hari ke depan akan dimulai proses pengeboran,</em>” ujar Mas Nano, perwakilan dari CV. Daya Multi Kreasi, saat ditemui di area proyek.\r\n\r\nMenurutnya, seluruh tahapan pekerjaan akan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan jadwal yang telah ditetapkan agar hasilnya optimal dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.\r\n\r\n<strong>Air Bersih, Kebutuhan Dasar yang Strategis</strong>\r\n\r\nProgram pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan warga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi di tingkat desa.\r\n\r\nDengan adanya pembangunan SAB di Desa Kosambi Dalem ini, diharapkan masyarakat sekitar Kampung Pasir dapat segera menikmati akses air bersih yang lebih layak, aman, dan berkelanjutan.\r\n\r\n<strong>Menunggu Tanggapan Resmi dari Instansi Terkait</strong>\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi mengenai progres dan target penyelesaian proyek tersebut. Tim Volunteer News.co.id masih berupaya mengonfirmasi kepada Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang untuk memperoleh informasi lanjutan.\r\n\r\nPembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di Desa Kosambi Dalem menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Tangerang dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh implementasi pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat dan memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas layanan publik.', 'CV. Daya Multi Kreasi Mulai Kerjakan Proyek SAB di Desa Kosambi Dalem, Kec.Mekarbaru,Tangerang', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4141-revision-v1', '', '', '2025-10-23 07:57:51', '2025-10-23 07:57:51', '', 4141, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4145', 0, 'revision', '', 0),
(4146, 1, '2025-10-23 12:21:01', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Konsep Otomatis', '', 'auto-draft', 'open', 'open', '', '', '', '', '2025-10-23 12:21:01', '0000-00-00 00:00:00', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4146', 0, 'post', '', 0),
(4147, 1, '2025-10-23 12:30:26', '0000-00-00 00:00:00', '<strong>Analisis atas Penilaian Tendensius dalam Pemberitaan Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang</strong>\r\n\r\n<strong>Oleh: Redaksi</strong>\r\n\r\nBelakangan ini, pemberitaan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menimbulkan beragam reaksi di kalangan insan pers.\r\n\r\nSalah satu media daring mempublikasikan berita berjudul “Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Tangerang: Oknum Pejabat, Lembaga, dan Wartawan Diduga Terlibat.” Menyikapi hal tersebut, beberapa organisasi wartawan, antara lain Imron Sadewo, Kabid ITE DPP Ruang Jurnalis Nusantara (RJN), dan Syarifudin, Wakil Ketua Umum Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) dan H.Retno Juarno Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi (KOMPAK) dalam pernyataan nya yang terpublik di media online memberikan pandangan dan penilaian bahwa pemberitaan karya jurnalistik tersebut bersifat tendensius.\r\n\r\nNamun demikian, dalam konteks hukum pers Indonesia, penting untuk menempatkan persoalan ini secara proporsional. Siapa yang sebenarnya berwenang menilai apakah suatu pemberitaan melanggar etika jurnalistik atau bersifat tendensius?\r\n\r\n<strong>Kewenangan Resmi Penilaian Etika Pers</strong>\r\n\r\nMenurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 ayat (2) huruf (c) secara tegas menyebutkan:\r\n\r\n“<em>Dewan Pers memiliki fungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik</em>.”\r\n\r\nSelain itu, Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/XII/2011 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers menegaskan bahwa:\r\n\r\n“<em>Penilaian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers melalui mekanisme klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta permintaan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat</em>.”\r\n\r\nDengan demikian, secara hukum maupun etika, Dewan Pers merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dan memiliki legitimasi untuk menyatakan apakah sebuah pemberitaan melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.\r\n\r\n<strong>Peran Organisasi Wartawan dan Asosiasi Media</strong>\r\n\r\nOrganisasi wartawan dan asosiasi media memiliki peran penting dalam pembinaan profesionalisme dan peningkatan kapasitas jurnalis. Namun, secara yuridis, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menetapkan apakah suatu berita melanggar etika jurnalistik.\r\n\r\nPeran yang dapat dilakukan organisasi wartawan mencakup:\r\n\r\n1.Memberikan pandangan etik bersifat internal atau edukatif,\r\n\r\n2.Mengajukan rekomendasi non-mengikat kepada Dewan Pers,\r\n\r\n3.Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anggotanya agar mematuhi KEJ.\r\n\r\nSementara itu, putusan etik yang bersifat final dan mengikat tetap menjadi kewenangan Dewan Pers Republik Indonesia.\r\n\r\n<strong>Konteks Pemberitaan Dugaan Pungli PL Kecamatan Kresek</strong>\r\n\r\nDalam konteks pemberitaan dugaan pungli proyek PL di Kecamatan Kresek, pernyataan atau tanggapan dari organisasi wartawan dan LSM dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika dan kebebasan berekspresi di ruang publik. Namun, dari sisi hukum pers, penilaian tersebut tidak memiliki konsekuensi yuridis langsung terhadap status etika pemberitaan.\r\n\r\nApabila pihak yang disebut dalam berita merasa dirugikan atau tidak memperoleh hak jawab, mekanisme penyelesaiannya telah diatur dengan jelas melalui Dewan Pers.\r\n\r\n<strong>Menjaga Marwah Kebebasan Pers dan Etika Profesi</strong>\r\n\r\nMenjaga kredibilitas dan integritas profesi jurnalistik adalah tanggung jawab bersama antara wartawan, media, dan organisasi profesi. Namun, dalam pelaksanaan fungsi kontrol sosial, setiap pihak juga harus menghormati mekanisme hukum yang berlaku.\r\n\r\nPernyataan publik yang menilai suatu berita “<strong>tendensius</strong>” tanpa melalui proses Dewan Pers berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat dan dapat mengaburkan batas antara kritik etis dan penilaian hukum pers.\r\n\r\nKebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 harus berjalan seiring dengan penerapan etika jurnalistik secara profesional, melalui mekanisme yang sah, terukur, dan berwenang.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi</strong>\r\n\r\nTulisan ini merupakan analisis hukum pers yang bertujuan memberikan pemahaman publik mengenai tata kelola penegakan etika jurnalistik di Indonesia. Seluruh pendapat di dalamnya disusun berdasarkan regulasi resmi dan praktik hukum pers yang berlaku.\r\n\r\nRedaksi tidak bermaksud menilai substansi pemberitaan terkait, melainkan menegaskan pentingnya menghormati kewenangan Dewan Pers sebagai otoritas etik dan hukum pers nasional', 'Kewenangan Penilaian Pemberitaan: Yurisdiksi Dewan Pers, Bukan Organisasi Wartawan dan LSM', '', 'draft', 'open', 'open', '', '', '', '', '2025-10-23 12:30:26', '2025-10-23 12:30:26', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4147', 0, 'post', '', 0),
(4148, 1, '2025-10-23 12:30:26', '2025-10-23 12:30:26', '<strong>Analisis atas Penilaian Tendensius dalam Pemberitaan Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang</strong>\r\n\r\n<strong>Oleh: Redaksi</strong>\r\n\r\nBelakangan ini, pemberitaan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menimbulkan beragam reaksi di kalangan insan pers.\r\n\r\nSalah satu media daring mempublikasikan berita berjudul “Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Tangerang: Oknum Pejabat, Lembaga, dan Wartawan Diduga Terlibat.” Menyikapi hal tersebut, beberapa organisasi wartawan, antara lain Imron Sadewo, Kabid ITE DPP Ruang Jurnalis Nusantara (RJN), dan Syarifudin, Wakil Ketua Umum Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) dan H.Retno Juarno Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi (KOMPAK) dalam pernyataan nya yang terpublik di media online memberikan pandangan dan penilaian bahwa pemberitaan karya jurnalistik tersebut bersifat tendensius.\r\n\r\nNamun demikian, dalam konteks hukum pers Indonesia, penting untuk menempatkan persoalan ini secara proporsional. Siapa yang sebenarnya berwenang menilai apakah suatu pemberitaan melanggar etika jurnalistik atau bersifat tendensius?\r\n\r\n<strong>Kewenangan Resmi Penilaian Etika Pers</strong>\r\n\r\nMenurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 ayat (2) huruf (c) secara tegas menyebutkan:\r\n\r\n“<em>Dewan Pers memiliki fungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik</em>.”\r\n\r\nSelain itu, Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/XII/2011 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers menegaskan bahwa:\r\n\r\n“<em>Penilaian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers melalui mekanisme klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta permintaan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat</em>.”\r\n\r\nDengan demikian, secara hukum maupun etika, Dewan Pers merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dan memiliki legitimasi untuk menyatakan apakah sebuah pemberitaan melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.\r\n\r\n<strong>Peran Organisasi Wartawan dan Asosiasi Media</strong>\r\n\r\nOrganisasi wartawan dan asosiasi media memiliki peran penting dalam pembinaan profesionalisme dan peningkatan kapasitas jurnalis. Namun, secara yuridis, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menetapkan apakah suatu berita melanggar etika jurnalistik.\r\n\r\nPeran yang dapat dilakukan organisasi wartawan mencakup:\r\n\r\n1.Memberikan pandangan etik bersifat internal atau edukatif,\r\n\r\n2.Mengajukan rekomendasi non-mengikat kepada Dewan Pers,\r\n\r\n3.Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anggotanya agar mematuhi KEJ.\r\n\r\nSementara itu, putusan etik yang bersifat final dan mengikat tetap menjadi kewenangan Dewan Pers Republik Indonesia.\r\n\r\n<strong>Konteks Pemberitaan Dugaan Pungli PL Kecamatan Kresek</strong>\r\n\r\nDalam konteks pemberitaan dugaan pungli proyek PL di Kecamatan Kresek, pernyataan atau tanggapan dari organisasi wartawan dan LSM dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika dan kebebasan berekspresi di ruang publik. Namun, dari sisi hukum pers, penilaian tersebut tidak memiliki konsekuensi yuridis langsung terhadap status etika pemberitaan.\r\n\r\nApabila pihak yang disebut dalam berita merasa dirugikan atau tidak memperoleh hak jawab, mekanisme penyelesaiannya telah diatur dengan jelas melalui Dewan Pers.\r\n\r\n<strong>Menjaga Marwah Kebebasan Pers dan Etika Profesi</strong>\r\n\r\nMenjaga kredibilitas dan integritas profesi jurnalistik adalah tanggung jawab bersama antara wartawan, media, dan organisasi profesi. Namun, dalam pelaksanaan fungsi kontrol sosial, setiap pihak juga harus menghormati mekanisme hukum yang berlaku.\r\n\r\nPernyataan publik yang menilai suatu berita “<strong>tendensius</strong>” tanpa melalui proses Dewan Pers berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat dan dapat mengaburkan batas antara kritik etis dan penilaian hukum pers.\r\n\r\nKebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 harus berjalan seiring dengan penerapan etika jurnalistik secara profesional, melalui mekanisme yang sah, terukur, dan berwenang.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi</strong>\r\n\r\nTulisan ini merupakan analisis hukum pers yang bertujuan memberikan pemahaman publik mengenai tata kelola penegakan etika jurnalistik di Indonesia. Seluruh pendapat di dalamnya disusun berdasarkan regulasi resmi dan praktik hukum pers yang berlaku.\r\n\r\nRedaksi tidak bermaksud menilai substansi pemberitaan terkait, melainkan menegaskan pentingnya menghormati kewenangan Dewan Pers sebagai otoritas etik dan hukum pers nasional', 'Kewenangan Penilaian Pemberitaan: Yurisdiksi Dewan Pers, Bukan Organisasi Wartawan dan LSM', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4147-revision-v1', '', '', '2025-10-23 12:30:26', '2025-10-23 12:30:26', '', 4147, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4148', 0, 'revision', '', 0),
(4149, 1, '2025-10-23 12:36:53', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Konsep Otomatis', '', 'auto-draft', 'open', 'open', '', '', '', '', '2025-10-23 12:36:53', '0000-00-00 00:00:00', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4149', 0, 'post', '', 0);
INSERT INTO `volunteposts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(4150, 1, '2025-10-23 12:53:47', '2025-10-23 12:53:47', '<strong>Analisis atas Penilaian Tendensius dalam Pemberitaan Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang</strong>\r\n\r\n<strong>Oleh: Redaksi</strong>\r\n\r\nBelakangan ini, pemberitaan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menimbulkan beragam reaksi di kalangan insan pers dan LSM.\r\n\r\nSalah satu media daring mempublikasikan berita berjudul “<em>Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Tangerang: Oknum Pejabat, Lembaga, dan Wartawan Diduga Terlibat.</em>” Menyikapi hal tersebut, beberapa organisasi wartawan dan LSM antara lain <strong>Imron Sadewo,</strong> Kabid ITE DPP Ruang Jurnalis Nusantara (RJN), dan <strong>Syarifudin</strong>, Wakil Ketua Umum Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) dan <strong>H.Retno Juarno</strong> Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi (KOMPAK) dalam pernyataan nya yang terpublik di media online memberikan pandangan dan penilaian bahwa pemberitaan karya jurnalistik tersebut bersifat tendensius dan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ)\r\n\r\nNamun demikian, dalam konteks hukum pers Indonesia, penting untuk menempatkan persoalan ini secara proporsional. Siapa yang sebenarnya berwenang menilai apakah suatu pemberitaan melanggar etika jurnalistik atau bersifat tendensius?\r\n\r\n<strong>Kewenangan Resmi Penilaian Etika Pers</strong>\r\n\r\nMenurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 ayat (2) huruf (c) secara tegas menyebutkan:\r\n\r\n“<em>Dewan Pers memiliki fungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik</em>.”\r\n\r\nSelain itu, Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/XII/2011 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers menegaskan bahwa:\r\n\r\n“<em>Penilaian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers melalui mekanisme klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta permintaan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat</em>.”\r\n\r\nDengan demikian, secara hukum maupun etika, Dewan Pers merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dan memiliki legitimasi untuk menyatakan apakah sebuah pemberitaan bersifat tendensius dan melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.\r\n\r\n<strong>Peran Organisasi Wartawan dan Asosiasi Media</strong>\r\n\r\nOrganisasi wartawan dan asosiasi media memiliki peran penting dalam pembinaan profesionalisme dan peningkatan kapasitas jurnalis. Namun, secara yuridis, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menetapkan apakah suatu berita melanggar etika jurnalistik.\r\n\r\nPeran yang dapat dilakukan organisasi wartawan mencakup:\r\n\r\n1. Memberikan pandangan etik bersifat internal atau edukatif,\r\n\r\n2. Mengajukan rekomendasi non-mengikat kepada Dewan Pers,\r\n\r\n3. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anggotanya agar mematuhi KEJ.\r\n\r\nSementara itu, putusan etik yang bersifat final dan mengikat tetap menjadi kewenangan Dewan Pers Republik Indonesia.\r\n\r\n<strong>Konteks Pemberitaan Dugaan Pungli PL Kecamatan Kresek</strong>\r\n\r\nDalam konteks pemberitaan dugaan pungli proyek PL di Kecamatan Kresek, pernyataan atau tanggapan dari organisasi wartawan dan LSM dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika dan kebebasan berekspresi di ruang publik. Namun, dari sisi hukum pers, penilaian tersebut tidak memiliki konsekuensi yuridis langsung terhadap status etika pemberitaan.\r\n\r\nApabila pihak yang disebut dalam berita merasa dirugikan atau tidak memperoleh hak jawab, mekanisme penyelesaiannya telah diatur dengan jelas melalui Dewan Pers.\r\n\r\n<strong>Menjaga Marwah Kebebasan Pers dan Etika Profesi</strong>\r\n\r\nMenjaga kredibilitas dan integritas profesi jurnalistik adalah tanggung jawab bersama antara wartawan, media, dan organisasi profesi. Namun, dalam pelaksanaan fungsi kontrol sosial, setiap pihak juga harus menghormati mekanisme hukum yang berlaku.\r\n\r\nPernyataan publik yang menilai suatu berita “<strong>tendensius</strong>” tanpa melalui proses Dewan Pers berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat dan dapat mengaburkan batas antara kritik etis dan penilaian hukum pers.\r\n\r\nKebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 harus berjalan seiring dengan penerapan etika jurnalistik secara profesional, melalui mekanisme yang sah, terukur, dan berwenang.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi</strong>\r\n\r\nTulisan ini merupakan analisis hukum pers yang bertujuan memberikan pemahaman publik mengenai tata kelola penegakan etika jurnalistik di Indonesia. Seluruh pendapat di dalamnya disusun berdasarkan regulasi resmi dan praktik hukum pers yang berlaku.\r\n\r\nRedaksi tidak bermaksud menilai substansi pemberitaan terkait, melainkan menegaskan pentingnya menghormati kewenangan Dewan Pers sebagai otoritas etik dan hukum pers nasional', 'Kewenangan Penilaian Pemberitaan: Yurisdiksi Dewan Pers, Bukan Organisasi Wartawan dan LSM', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'kewenangan-penilaian-pemberitaan-yurisdiksi-dewan-pers-bukan-organisasi-wartawan-dan-lsm', '', '', '2025-10-24 03:25:58', '2025-10-24 03:25:58', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4150', 0, 'post', '', 0),
(4151, 1, '2025-10-23 12:46:03', '2025-10-23 12:46:03', '', 'Kewenangan Penilaian Pemberitaan: Yurisdiksi Dewan Pers, Bukan Organisasi Wartawan dan LSM', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251023_193600-1761223563', '', '', '2025-10-23 12:51:50', '2025-10-23 12:51:50', '', 4150, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251023_193600-1761223563.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4152, 1, '2025-10-23 12:47:37', '2025-10-23 12:47:37', '<strong>Analisis atas Penilaian Tendensius dalam Pemberitaan Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang</strong>\r\n\r\n<strong>Oleh: Redaksi</strong>\r\n\r\nBelakangan ini, pemberitaan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menimbulkan beragam reaksi di kalangan insan pers dan LSM.\r\n\r\nSalah satu media daring mempublikasikan berita berjudul “<em>Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Tangerang: Oknum Pejabat, Lembaga, dan Wartawan Diduga Terlibat.</em>” Menyikapi hal tersebut, beberapa organisasi wartawan dan LSM antara lain <strong>Imron Sadewo,</strong> Kabid ITE DPP Ruang Jurnalis Nusantara (RJN), dan <strong>Syarifudin</strong>, Wakil Ketua Umum Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) dan <strong>H.Retno Juarno</strong> Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi (KOMPAK) dalam pernyataan nya yang terpublik di media online memberikan pandangan dan penilaian bahwa pemberitaan karya jurnalistik tersebut bersifat tendensius.\r\n\r\nNamun demikian, dalam konteks hukum pers Indonesia, penting untuk menempatkan persoalan ini secara proporsional. Siapa yang sebenarnya berwenang menilai apakah suatu pemberitaan melanggar etika jurnalistik atau bersifat tendensius?\r\n\r\n<strong>Kewenangan Resmi Penilaian Etika Pers</strong>\r\n\r\nMenurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 ayat (2) huruf (c) secara tegas menyebutkan:\r\n\r\n“<em>Dewan Pers memiliki fungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik</em>.”\r\n\r\nSelain itu, Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/XII/2011 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers menegaskan bahwa:\r\n\r\n“<em>Penilaian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers melalui mekanisme klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta permintaan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat</em>.”\r\n\r\nDengan demikian, secara hukum maupun etika, Dewan Pers merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dan memiliki legitimasi untuk menyatakan apakah sebuah pemberitaan bersifat tendensius dan melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.\r\n\r\n<strong>Peran Organisasi Wartawan dan Asosiasi Media</strong>\r\n\r\nOrganisasi wartawan dan asosiasi media memiliki peran penting dalam pembinaan profesionalisme dan peningkatan kapasitas jurnalis. Namun, secara yuridis, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menetapkan apakah suatu berita melanggar etika jurnalistik.\r\n\r\nPeran yang dapat dilakukan organisasi wartawan mencakup:\r\n\r\nMemberikan pandangan etik bersifat internal atau edukatif,\r\n\r\n1.Mengajukan rekomendasi non-mengikat kepada Dewan Pers,\r\n\r\n2.Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anggotanya agar mematuhi KEJ.\r\n\r\n3.Sementara itu, putusan etik yang bersifat final dan mengikat tetap menjadi kewenangan Dewan Pers Republik Indonesia.\r\n\r\n<strong>Konteks Pemberitaan Dugaan Pungli PL Kecamatan Kresek</strong>\r\n\r\nDalam konteks pemberitaan dugaan pungli proyek PL di Kecamatan Kresek, pernyataan atau tanggapan dari organisasi wartawan dan LSM dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika dan kebebasan berekspresi di ruang publik. Namun, dari sisi hukum pers, penilaian tersebut tidak memiliki konsekuensi yuridis langsung terhadap status etika pemberitaan.\r\n\r\nApabila pihak yang disebut dalam berita merasa dirugikan atau tidak memperoleh hak jawab, mekanisme penyelesaiannya telah diatur dengan jelas melalui Dewan Pers.\r\n\r\n<strong>Menjaga Marwah Kebebasan Pers dan Etika Profesi</strong>\r\n\r\nMenjaga kredibilitas dan integritas profesi jurnalistik adalah tanggung jawab bersama antara wartawan, media, dan organisasi profesi. Namun, dalam pelaksanaan fungsi kontrol sosial, setiap pihak juga harus menghormati mekanisme hukum yang berlaku.\r\n\r\nPernyataan publik yang menilai suatu berita “<strong>tendensius</strong>” tanpa melalui proses Dewan Pers berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat dan dapat mengaburkan batas antara kritik etis dan penilaian hukum pers.\r\n\r\nKebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 harus berjalan seiring dengan penerapan etika jurnalistik secara profesional, melalui mekanisme yang sah, terukur, dan berwenang.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi</strong>\r\n\r\nTulisan ini merupakan analisis hukum pers yang bertujuan memberikan pemahaman publik mengenai tata kelola penegakan etika jurnalistik di Indonesia. Seluruh pendapat di dalamnya disusun berdasarkan regulasi resmi dan praktik hukum pers yang berlaku.\r\n\r\nRedaksi tidak bermaksud menilai substansi pemberitaan terkait, melainkan menegaskan pentingnya menghormati kewenangan Dewan Pers sebagai otoritas etik dan hukum pers nasional', 'Kewenangan Penilaian Pemberitaan: Yurisdiksi Dewan Pers, Bukan Organisasi Wartawan dan LSM', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4150-revision-v1', '', '', '2025-10-23 12:47:37', '2025-10-23 12:47:37', '', 4150, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4152', 0, 'revision', '', 0),
(4153, 1, '2025-10-23 12:51:18', '2025-10-23 12:51:18', '<strong>Analisis atas Penilaian Tendensius dalam Pemberitaan Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang</strong>\r\n\r\n<strong>Oleh: Redaksi</strong>\r\n\r\nBelakangan ini, pemberitaan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menimbulkan beragam reaksi di kalangan insan pers dan LSM.\r\n\r\nSalah satu media daring mempublikasikan berita berjudul “<em>Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Tangerang: Oknum Pejabat, Lembaga, dan Wartawan Diduga Terlibat.</em>” Menyikapi hal tersebut, beberapa organisasi wartawan dan LSM antara lain <strong>Imron Sadewo,</strong> Kabid ITE DPP Ruang Jurnalis Nusantara (RJN), dan <strong>Syarifudin</strong>, Wakil Ketua Umum Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) dan <strong>H.Retno Juarno</strong> Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi (KOMPAK) dalam pernyataan nya yang terpublik di media online memberikan pandangan dan penilaian bahwa pemberitaan karya jurnalistik tersebut bersifat tendensius dan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ)\r\n\r\nNamun demikian, dalam konteks hukum pers Indonesia, penting untuk menempatkan persoalan ini secara proporsional. Siapa yang sebenarnya berwenang menilai apakah suatu pemberitaan melanggar etika jurnalistik atau bersifat tendensius?\r\n\r\n<strong>Kewenangan Resmi Penilaian Etika Pers</strong>\r\n\r\nMenurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 ayat (2) huruf (c) secara tegas menyebutkan:\r\n\r\n“<em>Dewan Pers memiliki fungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik</em>.”\r\n\r\nSelain itu, Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/XII/2011 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers menegaskan bahwa:\r\n\r\n“<em>Penilaian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers melalui mekanisme klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta permintaan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat</em>.”\r\n\r\nDengan demikian, secara hukum maupun etika, Dewan Pers merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dan memiliki legitimasi untuk menyatakan apakah sebuah pemberitaan bersifat tendensius dan melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.\r\n\r\n<strong>Peran Organisasi Wartawan dan Asosiasi Media</strong>\r\n\r\nOrganisasi wartawan dan asosiasi media memiliki peran penting dalam pembinaan profesionalisme dan peningkatan kapasitas jurnalis. Namun, secara yuridis, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menetapkan apakah suatu berita melanggar etika jurnalistik.\r\n\r\nPeran yang dapat dilakukan organisasi wartawan mencakup:\r\n\r\nMemberikan pandangan etik bersifat internal atau edukatif,\r\n\r\n1.Mengajukan rekomendasi non-mengikat kepada Dewan Pers,\r\n\r\n2.Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anggotanya agar mematuhi KEJ.\r\n\r\n3.Sementara itu, putusan etik yang bersifat final dan mengikat tetap menjadi kewenangan Dewan Pers Republik Indonesia.\r\n\r\n<strong>Konteks Pemberitaan Dugaan Pungli PL Kecamatan Kresek</strong>\r\n\r\nDalam konteks pemberitaan dugaan pungli proyek PL di Kecamatan Kresek, pernyataan atau tanggapan dari organisasi wartawan dan LSM dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika dan kebebasan berekspresi di ruang publik. Namun, dari sisi hukum pers, penilaian tersebut tidak memiliki konsekuensi yuridis langsung terhadap status etika pemberitaan.\r\n\r\nApabila pihak yang disebut dalam berita merasa dirugikan atau tidak memperoleh hak jawab, mekanisme penyelesaiannya telah diatur dengan jelas melalui Dewan Pers.\r\n\r\n<strong>Menjaga Marwah Kebebasan Pers dan Etika Profesi</strong>\r\n\r\nMenjaga kredibilitas dan integritas profesi jurnalistik adalah tanggung jawab bersama antara wartawan, media, dan organisasi profesi. Namun, dalam pelaksanaan fungsi kontrol sosial, setiap pihak juga harus menghormati mekanisme hukum yang berlaku.\r\n\r\nPernyataan publik yang menilai suatu berita “<strong>tendensius</strong>” tanpa melalui proses Dewan Pers berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat dan dapat mengaburkan batas antara kritik etis dan penilaian hukum pers.\r\n\r\nKebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 harus berjalan seiring dengan penerapan etika jurnalistik secara profesional, melalui mekanisme yang sah, terukur, dan berwenang.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi</strong>\r\n\r\nTulisan ini merupakan analisis hukum pers yang bertujuan memberikan pemahaman publik mengenai tata kelola penegakan etika jurnalistik di Indonesia. Seluruh pendapat di dalamnya disusun berdasarkan regulasi resmi dan praktik hukum pers yang berlaku.\r\n\r\nRedaksi tidak bermaksud menilai substansi pemberitaan terkait, melainkan menegaskan pentingnya menghormati kewenangan Dewan Pers sebagai otoritas etik dan hukum pers nasional', 'Kewenangan Penilaian Pemberitaan: Yurisdiksi Dewan Pers, Bukan Organisasi Wartawan dan LSM', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4150-revision-v1', '', '', '2025-10-23 12:51:18', '2025-10-23 12:51:18', '', 4150, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4153', 0, 'revision', '', 0),
(4154, 1, '2025-10-23 13:09:33', '2025-10-23 13:09:33', '<strong>Analisis atas Penilaian Tendensius dalam Pemberitaan Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang</strong>\r\n\r\n<strong>Oleh: Redaksi</strong>\r\n\r\nBelakangan ini, pemberitaan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menimbulkan beragam reaksi di kalangan insan pers dan LSM.\r\n\r\nSalah satu media daring mempublikasikan berita berjudul “<em>Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Tangerang: Oknum Pejabat, Lembaga, dan Wartawan Diduga Terlibat.</em>” Menyikapi hal tersebut, beberapa organisasi wartawan dan LSM antara lain <strong>Imron Sadewo,</strong> Kabid ITE DPP Ruang Jurnalis Nusantara (RJN), dan <strong>Syarifudin</strong>, Wakil Ketua Umum Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) dan <strong>H.Retno Juarno</strong> Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi (KOMPAK) dalam pernyataan nya yang terpublik di media online memberikan pandangan dan penilaian bahwa pemberitaan karya jurnalistik tersebut bersifat tendensius dan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ)\r\n\r\nNamun demikian, dalam konteks hukum pers Indonesia, penting untuk menempatkan persoalan ini secara proporsional. Siapa yang sebenarnya berwenang menilai apakah suatu pemberitaan melanggar etika jurnalistik atau bersifat tendensius?\r\n\r\n<strong>Kewenangan Resmi Penilaian Etika Pers</strong>\r\n\r\nMenurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 ayat (2) huruf (c) secara tegas menyebutkan:\r\n\r\n“<em>Dewan Pers memiliki fungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik</em>.”\r\n\r\nSelain itu, Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/XII/2011 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers menegaskan bahwa:\r\n\r\n“<em>Penilaian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers melalui mekanisme klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta permintaan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat</em>.”\r\n\r\nDengan demikian, secara hukum maupun etika, Dewan Pers merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dan memiliki legitimasi untuk menyatakan apakah sebuah pemberitaan bersifat tendensius dan melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.\r\n\r\n<strong>Peran Organisasi Wartawan dan Asosiasi Media</strong>\r\n\r\nOrganisasi wartawan dan asosiasi media memiliki peran penting dalam pembinaan profesionalisme dan peningkatan kapasitas jurnalis. Namun, secara yuridis, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menetapkan apakah suatu berita melanggar etika jurnalistik.\r\n\r\nPeran yang dapat dilakukan organisasi wartawan mencakup:\r\n\r\nMemberikan pandangan etik bersifat internal atau edukatif,\r\n\r\n1. Mengajukan rekomendasi non-mengikat kepada Dewan Pers,\r\n\r\n2. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anggotanya agar mematuhi KEJ.\r\n\r\n3. Sementara itu, putusan etik yang bersifat final dan mengikat tetap menjadi kewenangan Dewan Pers Republik Indonesia.\r\n\r\n<strong>Konteks Pemberitaan Dugaan Pungli PL Kecamatan Kresek</strong>\r\n\r\nDalam konteks pemberitaan dugaan pungli proyek PL di Kecamatan Kresek, pernyataan atau tanggapan dari organisasi wartawan dan LSM dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika dan kebebasan berekspresi di ruang publik. Namun, dari sisi hukum pers, penilaian tersebut tidak memiliki konsekuensi yuridis langsung terhadap status etika pemberitaan.\r\n\r\nApabila pihak yang disebut dalam berita merasa dirugikan atau tidak memperoleh hak jawab, mekanisme penyelesaiannya telah diatur dengan jelas melalui Dewan Pers.\r\n\r\n<strong>Menjaga Marwah Kebebasan Pers dan Etika Profesi</strong>\r\n\r\nMenjaga kredibilitas dan integritas profesi jurnalistik adalah tanggung jawab bersama antara wartawan, media, dan organisasi profesi. Namun, dalam pelaksanaan fungsi kontrol sosial, setiap pihak juga harus menghormati mekanisme hukum yang berlaku.\r\n\r\nPernyataan publik yang menilai suatu berita “<strong>tendensius</strong>” tanpa melalui proses Dewan Pers berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat dan dapat mengaburkan batas antara kritik etis dan penilaian hukum pers.\r\n\r\nKebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 harus berjalan seiring dengan penerapan etika jurnalistik secara profesional, melalui mekanisme yang sah, terukur, dan berwenang.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi</strong>\r\n\r\nTulisan ini merupakan analisis hukum pers yang bertujuan memberikan pemahaman publik mengenai tata kelola penegakan etika jurnalistik di Indonesia. Seluruh pendapat di dalamnya disusun berdasarkan regulasi resmi dan praktik hukum pers yang berlaku.\r\n\r\nRedaksi tidak bermaksud menilai substansi pemberitaan terkait, melainkan menegaskan pentingnya menghormati kewenangan Dewan Pers sebagai otoritas etik dan hukum pers nasional', 'Kewenangan Penilaian Pemberitaan: Yurisdiksi Dewan Pers, Bukan Organisasi Wartawan dan LSM', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4150-revision-v1', '', '', '2025-10-23 13:09:33', '2025-10-23 13:09:33', '', 4150, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4154', 0, 'revision', '', 0),
(4155, 1, '2025-10-23 16:57:42', '2025-10-23 16:57:42', '<strong>Analisis atas Penilaian Tendensius dalam Pemberitaan Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang</strong>\r\n\r\n<strong>Oleh: Redaksi</strong>\r\n\r\nBelakangan ini, pemberitaan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menimbulkan beragam reaksi di kalangan insan pers dan LSM.\r\n\r\nSalah satu media daring mempublikasikan berita berjudul “<em>Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Tangerang: Oknum Pejabat, Lembaga, dan Wartawan Diduga Terlibat.</em>” Menyikapi hal tersebut, beberapa organisasi wartawan dan LSM antara lain <strong>Imron Sadewo,</strong> Kabid ITE DPP Ruang Jurnalis Nusantara (RJN), dan <strong>Syarifudin</strong>, Wakil Ketua Umum Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) dan <strong>H.Retno Juarno</strong> Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi (KOMPAK) dalam pernyataan nya yang terpublik di media online memberikan pandangan dan penilaian bahwa pemberitaan karya jurnalistik tersebut bersifat tendensius dan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ)\r\n\r\nNamun demikian, dalam konteks hukum pers Indonesia, penting untuk menempatkan persoalan ini secara proporsional. Siapa yang sebenarnya berwenang menilai apakah suatu pemberitaan melanggar etika jurnalistik atau bersifat tendensius?\r\n\r\n<strong>Kewenangan Resmi Penilaian Etika Pers</strong>\r\n\r\nMenurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 ayat (2) huruf (c) secara tegas menyebutkan:\r\n\r\n“<em>Dewan Pers memiliki fungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik</em>.”\r\n\r\nSelain itu, Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/XII/2011 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers menegaskan bahwa:\r\n\r\n“<em>Penilaian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers melalui mekanisme klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta permintaan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat</em>.”\r\n\r\nDengan demikian, secara hukum maupun etika, Dewan Pers merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dan memiliki legitimasi untuk menyatakan apakah sebuah pemberitaan bersifat tendensius dan melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.\r\n\r\n<strong>Peran Organisasi Wartawan dan Asosiasi Media</strong>\r\n\r\nOrganisasi wartawan dan asosiasi media memiliki peran penting dalam pembinaan profesionalisme dan peningkatan kapasitas jurnalis. Namun, secara yuridis, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menetapkan apakah suatu berita melanggar etika jurnalistik.\r\n\r\nPeran yang dapat dilakukan organisasi wartawan mencakup:\r\n\r\n1. Memberikan pandangan etik bersifat internal atau edukatif,\r\n\r\n2. Mengajukan rekomendasi non-mengikat kepada Dewan Pers,\r\n\r\n3. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anggotanya agar mematuhi KEJ.\r\n\r\n4. Sementara itu, putusan etik yang bersifat final dan mengikat tetap menjadi kewenangan Dewan Pers Republik Indonesia.\r\n\r\n<strong>Konteks Pemberitaan Dugaan Pungli PL Kecamatan Kresek</strong>\r\n\r\nDalam konteks pemberitaan dugaan pungli proyek PL di Kecamatan Kresek, pernyataan atau tanggapan dari organisasi wartawan dan LSM dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika dan kebebasan berekspresi di ruang publik. Namun, dari sisi hukum pers, penilaian tersebut tidak memiliki konsekuensi yuridis langsung terhadap status etika pemberitaan.\r\n\r\nApabila pihak yang disebut dalam berita merasa dirugikan atau tidak memperoleh hak jawab, mekanisme penyelesaiannya telah diatur dengan jelas melalui Dewan Pers.\r\n\r\n<strong>Menjaga Marwah Kebebasan Pers dan Etika Profesi</strong>\r\n\r\nMenjaga kredibilitas dan integritas profesi jurnalistik adalah tanggung jawab bersama antara wartawan, media, dan organisasi profesi. Namun, dalam pelaksanaan fungsi kontrol sosial, setiap pihak juga harus menghormati mekanisme hukum yang berlaku.\r\n\r\nPernyataan publik yang menilai suatu berita “<strong>tendensius</strong>” tanpa melalui proses Dewan Pers berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat dan dapat mengaburkan batas antara kritik etis dan penilaian hukum pers.\r\n\r\nKebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 harus berjalan seiring dengan penerapan etika jurnalistik secara profesional, melalui mekanisme yang sah, terukur, dan berwenang.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi</strong>\r\n\r\nTulisan ini merupakan analisis hukum pers yang bertujuan memberikan pemahaman publik mengenai tata kelola penegakan etika jurnalistik di Indonesia. Seluruh pendapat di dalamnya disusun berdasarkan regulasi resmi dan praktik hukum pers yang berlaku.\r\n\r\nRedaksi tidak bermaksud menilai substansi pemberitaan terkait, melainkan menegaskan pentingnya menghormati kewenangan Dewan Pers sebagai otoritas etik dan hukum pers nasional', 'Kewenangan Penilaian Pemberitaan: Yurisdiksi Dewan Pers, Bukan Organisasi Wartawan dan LSM', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4150-revision-v1', '', '', '2025-10-23 16:57:42', '2025-10-23 16:57:42', '', 4150, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4155', 0, 'revision', '', 0),
(4156, 1, '2025-10-24 03:24:18', '0000-00-00 00:00:00', '', 'Konsep Otomatis', '', 'auto-draft', 'open', 'open', '', '', '', '', '2025-10-24 03:24:18', '0000-00-00 00:00:00', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4156', 0, 'post', '', 0),
(4157, 1, '2025-10-24 03:25:58', '2025-10-24 03:25:58', '<strong>Analisis atas Penilaian Tendensius dalam Pemberitaan Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang</strong>\r\n\r\n<strong>Oleh: Redaksi</strong>\r\n\r\nBelakangan ini, pemberitaan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam proyek pengadaan langsung (PL) di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menimbulkan beragam reaksi di kalangan insan pers dan LSM.\r\n\r\nSalah satu media daring mempublikasikan berita berjudul “<em>Dugaan Pungli Proyek PL Kecamatan Kresek, Tangerang: Oknum Pejabat, Lembaga, dan Wartawan Diduga Terlibat.</em>” Menyikapi hal tersebut, beberapa organisasi wartawan dan LSM antara lain <strong>Imron Sadewo,</strong> Kabid ITE DPP Ruang Jurnalis Nusantara (RJN), dan <strong>Syarifudin</strong>, Wakil Ketua Umum Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) dan <strong>H.Retno Juarno</strong> Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi (KOMPAK) dalam pernyataan nya yang terpublik di media online memberikan pandangan dan penilaian bahwa pemberitaan karya jurnalistik tersebut bersifat tendensius dan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ)\r\n\r\nNamun demikian, dalam konteks hukum pers Indonesia, penting untuk menempatkan persoalan ini secara proporsional. Siapa yang sebenarnya berwenang menilai apakah suatu pemberitaan melanggar etika jurnalistik atau bersifat tendensius?\r\n\r\n<strong>Kewenangan Resmi Penilaian Etika Pers</strong>\r\n\r\nMenurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 ayat (2) huruf (c) secara tegas menyebutkan:\r\n\r\n“<em>Dewan Pers memiliki fungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik</em>.”\r\n\r\nSelain itu, Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/XII/2011 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers menegaskan bahwa:\r\n\r\n“<em>Penilaian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers melalui mekanisme klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta permintaan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat</em>.”\r\n\r\nDengan demikian, secara hukum maupun etika, Dewan Pers merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dan memiliki legitimasi untuk menyatakan apakah sebuah pemberitaan bersifat tendensius dan melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.\r\n\r\n<strong>Peran Organisasi Wartawan dan Asosiasi Media</strong>\r\n\r\nOrganisasi wartawan dan asosiasi media memiliki peran penting dalam pembinaan profesionalisme dan peningkatan kapasitas jurnalis. Namun, secara yuridis, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menetapkan apakah suatu berita melanggar etika jurnalistik.\r\n\r\nPeran yang dapat dilakukan organisasi wartawan mencakup:\r\n\r\n1. Memberikan pandangan etik bersifat internal atau edukatif,\r\n\r\n2. Mengajukan rekomendasi non-mengikat kepada Dewan Pers,\r\n\r\n3. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anggotanya agar mematuhi KEJ.\r\n\r\nSementara itu, putusan etik yang bersifat final dan mengikat tetap menjadi kewenangan Dewan Pers Republik Indonesia.\r\n\r\n<strong>Konteks Pemberitaan Dugaan Pungli PL Kecamatan Kresek</strong>\r\n\r\nDalam konteks pemberitaan dugaan pungli proyek PL di Kecamatan Kresek, pernyataan atau tanggapan dari organisasi wartawan dan LSM dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika dan kebebasan berekspresi di ruang publik. Namun, dari sisi hukum pers, penilaian tersebut tidak memiliki konsekuensi yuridis langsung terhadap status etika pemberitaan.\r\n\r\nApabila pihak yang disebut dalam berita merasa dirugikan atau tidak memperoleh hak jawab, mekanisme penyelesaiannya telah diatur dengan jelas melalui Dewan Pers.\r\n\r\n<strong>Menjaga Marwah Kebebasan Pers dan Etika Profesi</strong>\r\n\r\nMenjaga kredibilitas dan integritas profesi jurnalistik adalah tanggung jawab bersama antara wartawan, media, dan organisasi profesi. Namun, dalam pelaksanaan fungsi kontrol sosial, setiap pihak juga harus menghormati mekanisme hukum yang berlaku.\r\n\r\nPernyataan publik yang menilai suatu berita “<strong>tendensius</strong>” tanpa melalui proses Dewan Pers berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat dan dapat mengaburkan batas antara kritik etis dan penilaian hukum pers.\r\n\r\nKebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 harus berjalan seiring dengan penerapan etika jurnalistik secara profesional, melalui mekanisme yang sah, terukur, dan berwenang.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi</strong>\r\n\r\nTulisan ini merupakan analisis hukum pers yang bertujuan memberikan pemahaman publik mengenai tata kelola penegakan etika jurnalistik di Indonesia. Seluruh pendapat di dalamnya disusun berdasarkan regulasi resmi dan praktik hukum pers yang berlaku.\r\n\r\nRedaksi tidak bermaksud menilai substansi pemberitaan terkait, melainkan menegaskan pentingnya menghormati kewenangan Dewan Pers sebagai otoritas etik dan hukum pers nasional', 'Kewenangan Penilaian Pemberitaan: Yurisdiksi Dewan Pers, Bukan Organisasi Wartawan dan LSM', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4150-revision-v1', '', '', '2025-10-24 03:25:58', '2025-10-24 03:25:58', '', 4150, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4157', 0, 'revision', '', 0),
(4158, 1, '2025-10-24 11:12:13', '2025-10-24 11:12:13', '<strong>Program bantuan perbaikan rumah tak layak huni di Kecamatan Kresek menuai sorotan warga akibat dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis</strong>.\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Program pembangunan bedah rumah di Kampung Sukasari RT.02/02, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Talita Reksa Mandiri dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp35 juta bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025, melalui mekanisme pengadaan langsung (PL) Kecamatan Kresek, diduga kuat bermasalah dalam realisasi pelaksanaannya.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4160\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251024-wa0066-1761304093.jpg\" alt=\"Realisasi Proyek Bedah Rumah di Kampung Sukasari RT.02/02 Desa Kresek Kec.Kresek, Tangerang Diduga Bermasalah\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\r\n\r\nDari hasil penelusuran di lapangan, pekerjaan proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan judul kegiatan maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang semestinya mengacu pada standar teknis pembangunan rumah layak huni.\r\n\r\n“<em>Iya Pak, ini bantuan bedah rumah dari Kecamatan Kresek. Tapi yang diganti hanya bagian belakangnya saja, atapnya. Sebenarnya saya berharap seluruh atap rumah bisa diganti, tapi hanya bagian belakang saja yang diperbaiki. Untuk dinding pun tidak dibongkar, hanya diperbaiki sedikit</em>,” ungkap Nurjen, penerima bantuan bedah rumah, kepada Volunteernews.co.id saat ditemui di lokasi, Jumat (24/10/2025).\r\n\r\nWarga sekitar pun turut menyayangkan pelaksanaan proyek yang dinilai jauh dari harapan masyarakat penerima manfaat. Mereka menilai pekerjaan tersebut tidak mencerminkan semangat program peningkatan kualitas rumah warga berpenghasilan rendah sebagaimana yang digembar-gemborkan pemerintah daerah.\r\n\r\n“<em>Kami sangat menyayangkan pekerjaan proyek bedah rumah di Kampung Sukasari ini. Diduga hanya sebagian kecil yang diperbaiki, padahal anggarannya cukup besar. Kami berharap pemerintah Kabupaten Tangerang dan instansi terkait segera menindaklanjutinya</em>,” ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek.\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana, pengawas teknis, serta instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.\r\n\r\nProgram bedah rumah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, kini justru berpotensi mencoreng citra pelaksanaan pembangunan daerah apabila benar terbukti adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.\r\n\r\nTransparansi penggunaan anggaran publik dan pengawasan yang ketat dari aparat terkait sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.\r\n\r\n<strong>Catatan redaksi:</strong> Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari sumber lapangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.', 'Realisasi Proyek Bedah Rumah di Kampung Sukasari RT.02/02 Desa Kresek Kec.Kresek, Tangerang Diduga Bermasalah', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'realisasi-proyek-bedah-rumah-di-kampung-sukasari-rt-02-02-desa-kresek-kec-kresek-tangerang-diduga-bermasalah', '', '', '2025-10-24 11:24:41', '2025-10-24 11:24:41', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4158', 0, 'post', '', 0),
(4159, 1, '2025-10-24 11:06:45', '2025-10-24 11:06:45', '', 'Realisasi Proyek Bedah Rumah di Kampung Sukasari RT.02/02 Desa Kresek Kec.Kresek, Tangerang Diduga Bermasalah', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251024_180419-1761304005', '', '', '2025-10-24 11:10:06', '2025-10-24 11:10:06', '', 4158, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251024_180419-1761304005.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4160, 1, '2025-10-24 11:08:13', '2025-10-24 11:08:13', '', 'Realisasi Proyek Bedah Rumah di Kampung Sukasari RT.02/02 Desa Kresek Kec.Kresek, Tangerang Diduga Bermasalah', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251024-wa0066-1761304093', '', '', '2025-10-24 11:10:23', '2025-10-24 11:10:23', '', 4158, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251024-wa0066-1761304093.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4161, 1, '2025-10-24 11:10:06', '2025-10-24 11:10:06', '<strong>Program bantuan perbaikan rumah tak layak huni di Kecamatan Kresek menuai sorotan warga akibat dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis</strong>.\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Program pembangunan bedah rumah di Kampung Sukasari RT.02/02, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Talita Reksa Mandiri dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp35 juta bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025, melalui mekanisme pengadaan langsung (PL) Kecamatan Kresek, diduga kuat bermasalah dalam realisasi pelaksanaannya.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4160\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251024-wa0066-1761304093.jpg\" alt=\"Realisasi Proyek Bedah Rumah di Kampung Sukasari RT.02/02 Desa Kresek Kec.Kresek, Tangerang Diduga Bermasalah\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\r\n\r\nDari hasil penelusuran di lapangan, pekerjaan proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan judul kegiatan maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang semestinya mengacu pada standar teknis pembangunan rumah layak huni.\r\n\r\n“<em>Iya Pak, ini bantuan bedah rumah dari Kecamatan Kresek. Tapi yang diganti hanya bagian belakangnya saja, atapnya. Sebenarnya saya berharap seluruh atap rumah bisa diganti, tapi hanya bagian belakang saja yang diperbaiki. Untuk dinding pun tidak dibongkar, hanya diperbaiki sedikit</em>,” ungkap Nurjen, penerima bantuan bedah rumah, kepada Volunteernews.co.id saat ditemui di lokasi, Jumat (24/10/2025).\r\n\r\nWarga sekitar pun turut menyayangkan pelaksanaan proyek yang dinilai jauh dari harapan masyarakat penerima manfaat. Mereka menilai pekerjaan tersebut tidak mencerminkan semangat program peningkatan kualitas rumah warga berpenghasilan rendah sebagaimana yang digembar-gemborkan pemerintah daerah.\r\n\r\n“<em>Kami sangat menyayangkan pekerjaan proyek bedah rumah di Kampung Sukasari ini. Diduga hanya sebagian kecil yang diperbaiki, padahal anggarannya cukup besar. Kami berharap pemerintah Kabupaten Tangerang dan instansi terkait segera menindaklanjutinya</em>,” ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek.\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana, pengawas teknis, serta instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.\r\n\r\nProgram bedah rumah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, kini justru berpotensi mencoreng citra pelaksanaan pembangunan daerah apabila benar terbukti adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.\r\n\r\nTransparansi penggunaan anggaran publik dan pengawasan yang ketat dari aparat terkait sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.', 'Realisasi Proyek Bedah Rumah di Kampung Sukasari RT.02/02 Desa Kresek Kec.Kresek, Tangerang Diduga Bermasalah', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4158-revision-v1', '', '', '2025-10-24 11:10:06', '2025-10-24 11:10:06', '', 4158, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4161', 0, 'revision', '', 0),
(4162, 1, '2025-10-24 11:17:12', '2025-10-24 11:17:12', '<strong>Program bantuan perbaikan rumah tak layak huni di Kecamatan Kresek menuai sorotan warga akibat dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis</strong>.\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Program pembangunan bedah rumah di Kampung Sukasari RT.02/02, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Talita Reksa Mandiri dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp35 juta bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025, melalui mekanisme pengadaan langsung (PL) Kecamatan Kresek, diduga kuat bermasalah dalam realisasi pelaksanaannya.\r\n\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-4160\" src=\"https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251024-wa0066-1761304093.jpg\" alt=\"Realisasi Proyek Bedah Rumah di Kampung Sukasari RT.02/02 Desa Kresek Kec.Kresek, Tangerang Diduga Bermasalah\" width=\"1599\" height=\"1200\" />\r\n\r\nDari hasil penelusuran di lapangan, pekerjaan proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan judul kegiatan maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang semestinya mengacu pada standar teknis pembangunan rumah layak huni.\r\n\r\n“<em>Iya Pak, ini bantuan bedah rumah dari Kecamatan Kresek. Tapi yang diganti hanya bagian belakangnya saja, atapnya. Sebenarnya saya berharap seluruh atap rumah bisa diganti, tapi hanya bagian belakang saja yang diperbaiki. Untuk dinding pun tidak dibongkar, hanya diperbaiki sedikit</em>,” ungkap Nurjen, penerima bantuan bedah rumah, kepada Volunteernews.co.id saat ditemui di lokasi, Jumat (24/10/2025).\r\n\r\nWarga sekitar pun turut menyayangkan pelaksanaan proyek yang dinilai jauh dari harapan masyarakat penerima manfaat. Mereka menilai pekerjaan tersebut tidak mencerminkan semangat program peningkatan kualitas rumah warga berpenghasilan rendah sebagaimana yang digembar-gemborkan pemerintah daerah.\r\n\r\n“<em>Kami sangat menyayangkan pekerjaan proyek bedah rumah di Kampung Sukasari ini. Diduga hanya sebagian kecil yang diperbaiki, padahal anggarannya cukup besar. Kami berharap pemerintah Kabupaten Tangerang dan instansi terkait segera menindaklanjutinya</em>,” ujar Dedi, warga Kecamatan Kresek.\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana, pengawas teknis, serta instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.\r\n\r\nProgram bedah rumah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, kini justru berpotensi mencoreng citra pelaksanaan pembangunan daerah apabila benar terbukti adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.\r\n\r\nTransparansi penggunaan anggaran publik dan pengawasan yang ketat dari aparat terkait sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.\r\n\r\n<strong>Catatan redaksi:</strong> Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari sumber lapangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.', 'Realisasi Proyek Bedah Rumah di Kampung Sukasari RT.02/02 Desa Kresek Kec.Kresek, Tangerang Diduga Bermasalah', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4158-revision-v1', '', '', '2025-10-24 11:17:12', '2025-10-24 11:17:12', '', 4158, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4162', 0, 'revision', '', 0),
(4163, 1, '2025-10-24 11:23:39', '2025-10-24 11:23:39', '', 'Realisasi Proyek Bedah Rumah di Kampung Sukasari RT.02/02 Desa Kresek Kec.Kresek, Tangerang Diduga Bermasalah', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251024-wa0068-1761305019', '', '', '2025-10-24 11:24:07', '2025-10-24 11:24:07', '', 4158, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251024-wa0068-1761305019.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4164, 1, '2025-10-24 16:25:11', '2025-10-24 16:25:11', '<strong>Langkah preventif untuk memastikan harga jual beras sesuai dengan ketentuan HET dan menjaga ketersediaan pangan masyarakat.</strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang</strong> ; Dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan strategis, <strong>Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Satreskrim Polresta Tangerang</strong> melakukan pengecekan harga beras di sejumlah pasar tradisional dan toko ritel, Jumat (24/10/2025).\r\n\r\nKegiatan ini bertujuan untuk memastikan harga jual beras di tingkat pedagang tidak melebihi <strong>Harga Eceran Tertinggi (HET)</strong> yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus memantau ketersediaan stok di lapangan.\r\n\r\nKasat Reskrim Polresta Tangerang <strong>Kompol Septa Badoyo</strong> menjelaskan, pengecekan dilakukan di <strong>Pasar Gudang, Kecamatan Tigaraksa</strong>, dan sejumlah toko ritel di wilayah yang sama. Berdasarkan hasil pantauan, harga beras di kedua lokasi masih dalam batas kewajaran dan tidak melampaui HET.\r\n\r\n“<em>Harga beras premium di Pasar Gudang dijual sekitar Rp14.500 per kilogram, sedangkan beras medium dan SPHP di kisaran Rp12.500 per kilogram. Semua harga masih sesuai dengan ketentuan,</em>” ujar Kompol Septa.\r\n\r\nHasil serupa juga ditemukan pada pengecekan di salah satu minimarket di kawasan Tigaraksa. Di sana, harga beras premium dijual Rp14.900 per kilogram, sementara beras medium dan SPHP berada di kisaran harga yang sama seperti di pasar tradisional.\r\n\r\n“<em>Beras yang dijual di ritel juga tidak melebihi HET. Stok pun masih tersedia cukup</em>,” tambahnya.\r\n\r\nLebih lanjut, Kompol Septa menegaskan bahwa pemantauan harga dan distribusi beras ini akan terus dilakukan secara berkala oleh <strong>Unit Krimsus yang dipimpin Iptu Firman Ardiansyah</strong>, sebagai bentuk komitmen Polresta Tangerang dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung ketahanan pangan daerah.\r\n\r\nLangkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan <strong>Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah</strong>, agar jajaran kepolisian aktif berperan dalam pengawasan distribusi dan harga kebutuhan pokok masyarakat.\r\n\r\n“<em>Kegiatan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya preventif untuk memastikan masyarakat mendapatkan beras dengan harga wajar dan pasokan yang terjaga,</em>” tegas Kompol Septa.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi</strong>\r\n\r\nPemantauan harga beras di tingkat pasar dan ritel menjadi langkah penting untuk mengantisipasi potensi permainan harga di tengah fluktuasi pasokan nasional. Upaya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.', 'Satreskrim Polresta Tangerang Pantau Stabilitas Harga Beras di Pasar dan Ritel', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'satreskrim-polresta-tangerang-pantau-stabilitas-harga-beras-di-pasar-dan-ritel', '', '', '2025-10-24 16:25:11', '2025-10-24 16:25:11', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4164', 0, 'post', '', 0),
(4165, 1, '2025-10-24 16:21:36', '2025-10-24 16:21:36', '', 'Satreskrim Polresta Tangerang Pantau Stabilitas Harga Beras di Pasar dan Ritel', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_20251024_232102-1761322896', '', '', '2025-10-24 16:23:02', '2025-10-24 16:23:02', '', 4164, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251024_232102-1761322896.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0);
INSERT INTO `volunteposts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(4166, 1, '2025-10-24 16:23:52', '2025-10-24 16:23:52', '<strong>Langkah preventif untuk memastikan harga jual beras sesuai dengan ketentuan HET dan menjaga ketersediaan pangan masyarakat.</strong>\r\n\r\n<strong>Kabupaten Tangerang</strong> ; Dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan strategis, <strong>Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Satreskrim Polresta Tangerang</strong> melakukan pengecekan harga beras di sejumlah pasar tradisional dan toko ritel, Jumat (24/10/2025).\r\n\r\nKegiatan ini bertujuan untuk memastikan harga jual beras di tingkat pedagang tidak melebihi <strong>Harga Eceran Tertinggi (HET)</strong> yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus memantau ketersediaan stok di lapangan.\r\n\r\nKasat Reskrim Polresta Tangerang <strong>Kompol Septa Badoyo</strong> menjelaskan, pengecekan dilakukan di <strong>Pasar Gudang, Kecamatan Tigaraksa</strong>, dan sejumlah toko ritel di wilayah yang sama. Berdasarkan hasil pantauan, harga beras di kedua lokasi masih dalam batas kewajaran dan tidak melampaui HET.\r\n\r\n“<em>Harga beras premium di Pasar Gudang dijual sekitar Rp14.500 per kilogram, sedangkan beras medium dan SPHP di kisaran Rp12.500 per kilogram. Semua harga masih sesuai dengan ketentuan,</em>” ujar Kompol Septa.\r\n\r\nHasil serupa juga ditemukan pada pengecekan di salah satu minimarket di kawasan Tigaraksa. Di sana, harga beras premium dijual Rp14.900 per kilogram, sementara beras medium dan SPHP berada di kisaran harga yang sama seperti di pasar tradisional.\r\n\r\n“<em>Beras yang dijual di ritel juga tidak melebihi HET. Stok pun masih tersedia cukup</em>,” tambahnya.\r\n\r\nLebih lanjut, Kompol Septa menegaskan bahwa pemantauan harga dan distribusi beras ini akan terus dilakukan secara berkala oleh <strong>Unit Krimsus yang dipimpin Iptu Firman Ardiansyah</strong>, sebagai bentuk komitmen Polresta Tangerang dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung ketahanan pangan daerah.\r\n\r\nLangkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan <strong>Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah</strong>, agar jajaran kepolisian aktif berperan dalam pengawasan distribusi dan harga kebutuhan pokok masyarakat.\r\n\r\n“<em>Kegiatan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya preventif untuk memastikan masyarakat mendapatkan beras dengan harga wajar dan pasokan yang terjaga,</em>” tegas Kompol Septa.\r\n\r\n<strong>Catatan Redaksi</strong>\r\n\r\nPemantauan harga beras di tingkat pasar dan ritel menjadi langkah penting untuk mengantisipasi potensi permainan harga di tengah fluktuasi pasokan nasional. Upaya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.', 'Satreskrim Polresta Tangerang Pantau Stabilitas Harga Beras di Pasar dan Ritel', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4164-revision-v1', '', '', '2025-10-24 16:23:52', '2025-10-24 16:23:52', '', 4164, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4166', 0, 'revision', '', 0),
(4167, 1, '2025-10-25 06:45:10', '0000-00-00 00:00:00', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pekerjaan proyek Bedah Rumah milik Bapak Suminta di Kampung Pulo Kidul RT.10/03, Desa Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, diketahui telah rampung dikerjakan. Namun, di balik selesainya proyek bantuan tersebut, muncul sorotan dari sejumlah warga yang mempertanyakan proses administrasi dan waktu pelaksanaan proyek.\r\n\r\nPasalnya, proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 itu diduga sudah dikerjakan oleh kontraktor pelaksana sebelum diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Padahal, sesuai ketentuan, SPMK menjadi dasar hukum bagi penyedia barang/jasa untuk secara resmi memulai pelaksanaan pekerjaan.\r\n\r\nBerdasarkan data yang dihimpun Volunteer News.co.id, proyek dengan nilai anggaran Rp35.000.000 tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Langsung (PL) oleh Kecamatan Kresek. Adapun jadwal penandatanganan kontrak tercatat berlangsung antara tanggal 23 hingga 24 Oktober 2025.\r\n\r\n“<em>Iya, Pak, ini bantuan bedah rumah dari Kecamatan Kresek. Sudah hampir satu bulan lebih selesai dikerjakan. Untuk lantai memang tidak dikeramik. Saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang,</em>” ungkap Suminta, penerima bantuan, saat ditemui di kediamannya, Jumat (24/10/2025).\r\n\r\nPernyataan tersebut memunculkan dugaan bahwa pekerjaan fisik telah berjalan jauh sebelum dokumen kontrak dan SPMK diterbitkan secara resmi. Jika benar demikian, hal itu berpotensi melanggar prosedur administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan pemerintah.\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana, pengawas teknis, maupun instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan terkait dugaan pelaksanaan proyek sebelum kontrak efektif.\r\n\r\nMeski demikian, program Bedah Rumah tetap menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Transparansi dan ketepatan prosedur diharapkan tetap dijaga agar tujuan sosial program tersebut dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan polemik di lapangan.', 'Diduga Kontrak Baru Ditandatangani, Proyek Bedah Rumah di Kp.Pulo RT.10/03 Desa Talok Kec.Kresek, Tangerang Sudah Rampung', '', 'draft', 'open', 'open', '', '', '', '', '2025-10-25 06:45:10', '2025-10-25 06:45:10', '', 0, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4167', 0, 'post', '', 0),
(4168, 1, '2025-10-25 06:43:50', '2025-10-25 06:43:50', '', 'Diduga Kontrak Baru Ditandatangani, Proyek Bedah Rumah di Kp.Pulo RT.10/03 Desa Talok Kec.Kresek, Tangerang Sudah Rampung', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20251025-wa0039-1761374630', '', '', '2025-10-25 06:44:41', '2025-10-25 06:44:41', '', 4167, 'https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img-20251025-wa0039-1761374630.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(4169, 1, '2025-10-25 06:45:10', '2025-10-25 06:45:10', '<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pekerjaan proyek Bedah Rumah milik Bapak Suminta di Kampung Pulo Kidul RT.10/03, Desa Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, diketahui telah rampung dikerjakan. Namun, di balik selesainya proyek bantuan tersebut, muncul sorotan dari sejumlah warga yang mempertanyakan proses administrasi dan waktu pelaksanaan proyek.\r\n\r\nPasalnya, proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 itu diduga sudah dikerjakan oleh kontraktor pelaksana sebelum diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Padahal, sesuai ketentuan, SPMK menjadi dasar hukum bagi penyedia barang/jasa untuk secara resmi memulai pelaksanaan pekerjaan.\r\n\r\nBerdasarkan data yang dihimpun Volunteer News.co.id, proyek dengan nilai anggaran Rp35.000.000 tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Langsung (PL) oleh Kecamatan Kresek. Adapun jadwal penandatanganan kontrak tercatat berlangsung antara tanggal 23 hingga 24 Oktober 2025.\r\n\r\n“<em>Iya, Pak, ini bantuan bedah rumah dari Kecamatan Kresek. Sudah hampir satu bulan lebih selesai dikerjakan. Untuk lantai memang tidak dikeramik. Saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang,</em>” ungkap Suminta, penerima bantuan, saat ditemui di kediamannya, Jumat (24/10/2025).\r\n\r\nPernyataan tersebut memunculkan dugaan bahwa pekerjaan fisik telah berjalan jauh sebelum dokumen kontrak dan SPMK diterbitkan secara resmi. Jika benar demikian, hal itu berpotensi melanggar prosedur administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan pemerintah.\r\n\r\nHingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana, pengawas teknis, maupun instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan terkait dugaan pelaksanaan proyek sebelum kontrak efektif.\r\n\r\nMeski demikian, program Bedah Rumah tetap menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Transparansi dan ketepatan prosedur diharapkan tetap dijaga agar tujuan sosial program tersebut dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan polemik di lapangan.', 'Diduga Kontrak Baru Ditandatangani, Proyek Bedah Rumah di Kp.Pulo RT.10/03 Desa Talok Kec.Kresek, Tangerang Sudah Rampung', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '4167-revision-v1', '', '', '2025-10-25 06:45:10', '2025-10-25 06:45:10', '', 4167, 'https://www.volunteernews.co.id/?p=4169', 0, 'revision', '', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
