<strong>Kab.Serang ;</strong> Sebuah bangunan permanen yang diduga berdiri tanpa izin di atas lahan milik pemerintah viral di sejumlah media online. Bangunan tersebut berlokasi di Kampung Kedung Kuali RT 10 RW 04, Desa Bendung, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, tepatnya di kawasan sempadan Sungai Cidurian yang merupakan wilayah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC III).

<img class="alignnone size-full wp-image-3166" src="https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/07/IMG-20250721-WA0006.jpg" alt="" width="1280" height="960" />

Pantauan di lapangan menunjukkan bangunan tersebut tampak kokoh, berbentuk gudang dan kolam, yang diduga dibangun untuk kepentingan pribadi oleh seorang oknum pengusaha. Ironisnya, di sekitar lokasi terpampang larangan keras untuk tidak mendirikan bangunan apapun di area sempadan sungai.

Pembangunan tersebut disinyalir melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam sejumlah pasal, termasuk Pasal 167 ayat 1, Pasal 369, dan Pasal 551 KUHP, tindakan mendirikan bangunan tanpa izin di sempadan sungai dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara hingga 2 tahun 8 bulan, serta hukuman denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun sayangnya, aturan tersebut seolah diabaikan. Bahkan, publik menduga adanya pembiaran dari pihak-pihak berwenang, mengingat banyaknya bangunan liar serupa yang berdiri di wilayah Tanara dan sekitarnya.

Camat Tanara, Farid Anwar Ibrahim, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya laporan bangunan liar tersebut. Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut dari laporan warga.

"Benar, kemarin ada yang memberi informasi terkait bangunan liar di sempadan Sungai Cidurian. Kami sudah sampaikan kepada media agar berkoordinasi dengan pihak berwenang. Lahan milik negara tidak boleh dimanfaatkan sembarangan tanpa prosedur resmi," tegas Farid.

Ia juga menambahkan bahwa pihak kecamatan mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku jika ingin memanfaatkan lahan milik negara.

"Ini sekaligus bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Pemanfaatan lahan negara harus mendapat izin resmi dari pihak berwenang. Tidak boleh dimiliki, apalagi dibangun tanpa izin. Semua harus mengikuti aturan," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengusaha yang diduga mendirikan bangunan, maupun instansi terkait, belum berhasil di Konfirmasi