<strong>Banten ;</strong> Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 ini menjadi salah satu momen penting dalam proses perjalanan demokrasi Indonesia sebagai ajang menentukan pemimpin daerah. Namun, kekhawatiran adanya praktek politik uang (money politics) terus menghantui proses ini bahkan menciptakan ancaman serius bagi masa depan bangsa.

Syamsul Ketua DPP Relawan Kemanusiaan Perlindungan Korban Perdagangan Orang (PKPO) mengatakan bahwa bahayanya  Politik uang dalam pilkada tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga merusak mental dan moral masyarakat

"Fenomena ini telah menciptakan realitas pahit di mana integritas pemilih tergadaikan oleh imbalan materi, memaksa masyarakat menerima paradigma yang keliru dalam proses pemilihan, dengan adanya politik uang membuat nilai suara masyarakat berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan merusak atau meninggalkan prinsip meritokrasi yang berakibat menempatkan kualitas calon pemimpin di urutan kedua setelah kekuatan finansial" Jelasnya Kepada Volunteer news.co.id (25/11/2024)

<img class="alignnone size-full wp-image-1318" src="https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2024/11/IMG_20240912_084608-scaled.jpg" alt="" width="2560" height="1898" />

Masih menurut Ketua Relawan Kemanusiaan PKPO apabila budaya suap ( Politik uang) dan nepotisme dibiarkan tentunya hal itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi-institusi yang ada, selain itu pula politik uang juga menjadi penghalang bagi calon pemimpin yang jujur dan berkualitas, calon pemimpin yang tidak memiliki dana besar seringkali tersisihkan dalam proses politik. Akibatnya, bakat dan potensi terbuang sia-sia, dan rakyat kehilangan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat, oleh sebab itu perlu adanya sikap tegas untuk menangani masalah ini. penegakan hukum terhadap praktik korupsi dan politik uang harus menjadi prioritas, disamping itu pula adanya sanksi yang tegas harus diterapkan untuk melindungi proses demokrasi dari Politik uang, dan kesadaran publik atau masyarakat perlu ditingkatkan, dimana masyarakat harus memahami bahwa suara mereka memiliki nilai yang tidak bisa dibeli, tentunya hanya dengan menolak politik uang, kita dapat membangun masa depan politik yang lebih adil dan bermoral.

" Politik uang adalah merupakan ancaman serius bagi moralitas bangsa dan masa depan demokrasi di Indonesia, hanya dengan tindakan bersama dari semua pihak, kita dapat memerangi praktik yang merusak ini dan membangun negara yang lebih baik bagi generasi mendatang " Ungkapnya