<strong>Kabupaten Tangerang ;</strong> Pekerjaan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di Kampung Kirabun Desa Kosambi Dalem, Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 tersebut diduga tidak transparan serta mengabaikan aspek keselamatan kerja di lapangan.

<img class="alignnone size-full wp-image-4102" src="https://www.volunteernews.co.id/wp-content/uploads/2025/10/img_20251019_223923-1760888394.jpg" alt="Proyek Sarana Air Bersih di Kosambi Dalem Kec.Mekarbaru Disorot: Minim Transparansi dan Tak Sesuai Standar K3" width="1080" height="782" />

Pantauan di lokasi pada Minggu (19/10/2025), para pekerja terlihat melaksanakan kegiatan tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) proyek. Lebih ironis lagi, tidak ditemukan adanya Papan Informasi Proyek (PIP) yang biasanya memuat keterangan penting seperti nilai anggaran, waktu pelaksanaan, serta nama perusahaan pelaksana.

“<em>Kami warga menyayangkan sikap kontraktor pelaksana yang terkesan tidak peduli terhadap keselamatan pekerja. Selain itu, proyek ini juga terkesan tertutup karena tidak ada papan informasi yang menjelaskan anggaran dan pihak pelaksana,</em>” ungkap salah seorang warga kepada Volunteernews.co.id.

Dugaan minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari sisi keselamatan, ketiadaan APD standar, seperti helm proyek, rompi reflektif, sepatu safety, dan sarung tangan kerja, dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang berujung pada cedera serius bahkan kematian. Sedangkan dari sisi akuntabilitas, tidak adanya Papan Informasi Proyek menghalangi masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan dana publik.

Karnawi,S.H., Pemerhati kebijakan publik menilai, dua aspek tersebut, transparansi dan keselamatan kerja, merupakan pilar utama dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

“<em>Ketika keduanya diabaikan, maka bukan hanya keselamatan pekerja yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah</em>,” jelasnya.

Warga berharap agar instansi terkait, serta aparat pengawasan internal pemerintah, segera melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap proyek SAB di Kampung Kirabun.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana proyek maupun instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi.

<strong>Catatan Redaksi:</strong>

Minimnya penerapan prinsip good governance dalam proyek infrastruktur daerah menjadi alarm bagi pengawasan publik. Setiap proyek yang bersumber dari dana APBD wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta menjamin keselamatan pekerja sesuai standar K3 agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan nyawa dan kepercayaan publik.